NERACA

Jakarta - Wakil Direktur Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Jahen Fachrul Rezki menilai, kebijakan hilirisasi mineral yang dijalankan Pemerintah Indonesia masih terlalu terfokus pada sektor midstream, sementara sektor hulu belum mendapatkan perhatian yang optimal.

Hal itu merupakan salah satu hasil laporan Sector Overview Report on Navigating Opportunities: Nurturing Dynamic Economic Policies in Indonesia. “Kita masih sangat terfokus ke dalam pembangunan di midstream-nya. Jadi peningkatan jumlah smelter, peningkatan pengolahan di midstream, tapi kita belum terlalu banyak mengevaluasi ataupun melihat lebih dalam bagaimana sih kondisi di upstream-nya,” kata Jahen, seperti dikutip Antara, kemarin. 

Menurut Jahen, evaluasi pada sektor hulu sangat penting untuk memastikan keberlanjutan cadangan mineral Indonesia dalam jangka panjang. Kurangnya perhatian pada eksplorasi dan pengelolaan sektor hulu dapat menimbulkan risiko berupa menipisnya cadangan mineral penting. Hal ini juga dapat berdampak pada efektivitas kebijakan hilirisasi dalam jangka panjang.

Selain itu, Jahen menilai minimnya strategi nasional terkait kesiapan sektor hilir untuk menyerap hasil pengolahan mineral di pasar domestik menjadi tantangan tersendiri. "Memang pemerintah mungkin perlu meningkatkan perhatiannya untuk potensi yang kita miliki di sektor hulu, dan kita juga gak akan hidup selamanya ada anak cucu nanti yang juga perlu untuk mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut.

Dalam laporan yang dikeluarkan oleh US-ASEAN Business Council (USABC) bersama LPEM FEB UI tersebut, Jahen juga menyoroti dominasi perusahaan besar dalam pembangunan fasilitas smelter berskala besar. Ke depannya, pemerintah perlu mendorong partisipasi perusahaan kecil dan menengah hingga UMKM dalam kebijakan hilirisasi. Hal ini penting untuk memastikan manfaat hilirisasi dirasakan lebih luas.

Selain itu, mekanisme kolaborasi dengan sektor swasta juga perlu diperkuat untuk mengatasi keterbatasan pemerintah dalam hal pendanaan, rantai pasok, dan kapasitas teknis. Dalam acara tersebut, Jahen memberikan sejumlah rekomendasi untuk optimalisasi kebijakan hilirisasi, di antaranya pertama, meningkatkan fokus pada sektor hulu untuk memastikan keberlanjutan cadangan mineral dalam jangka panjang.

Kedua, mengembangkan peta jalan komprehensif terkait kesiapan hilirisasi setiap komoditas mineral. Ketiga, mendorong partisipasi UMKM dan perusahaan kecil-menengah dalam mendukung implementasi hilirisasi. Keempat, memperkuat industri hilir dengan memastikan hasil pengolahan mineral dapat terserap secara optimal di pasar domestik.

Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan kebijakan hilirisasi merupakan strategi Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi, dengan pendapatan per kapita mencapai 20.000 dolar Amerika Serikat (AS). Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyatakan setiap negara memiliki strategi tersendiri untuk menjadi negara maju, dan cara yang ditempuh Indonesia dengan menyukseskan hilirisasi. "Saya pikir strategi Indonesia dengan melakukan hilirisasi sukses dan menjadi rantai pasok global," katanya. 

Anindya mengatakan, hilirisasi yang dilakukan Indonesia tak terbatas pada sektor mineral kritis saja, melainkan juga menyasar ke sektor lain, seperti pangan yang menjadi salah satu Astacita Presiden Prabowo yang nantinya sekaligus mewujudkan swasembada pangan. Dia menyampaikan, di sektor mineral, hilirisasi telah memberikan nilai tambah yang cukup besar, seperti halnya proses hilirisasi nikel yang memberikan nilai tambah hingga 10 kali lipat. "Kami mengekspor nikel 3 miliar dolar AS, lalu saat ini nilai ekspor naik menjadi 33 miliar dolar AS," ujar dia pula. Sementara, untuk hilirisasi di sektor pangan, dikatakan Anindya hal tersebut juga turut membantu program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam program makan bergizi gratis (MBG).