NERACA

Jakarta - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan transformasi digital memberi warna baru untuk Kementerian Hukum (Kemenkum), baik kebutuhan internal maupun eksternal.

Dia menuturkan transformasi digital merupakan keharusan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan melayani masyarakat dengan lebih efektif.

"Transformasi digital dalam pelayanan publik di Kemenkum adalah sebuah hal yang sangat penting dilakukan," kata Supratman saat memimpin Rapat Koordinasi Awal Tahun 2025 di Jakarta, Selasa (14/1), seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/1).

Pada kebutuhan internal, kata dia, dilakukan untuk manajemen talenta yang transparan dan akuntabel, sedangkan untuk kebutuhan eksternal dilakukan untuk pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Maka dari itu untuk kepentingan lembaga, dirinya menegaskan tak ada pilihan lain selain melakukan transformasi digital.

Lebih jauh, Supratman menyampaikan program transformasi digital di Kemenkum akan sangat berhubungan dengan penguasaan teknologi informasi pegawai, utamanya dalam rangka membangun platform superapps yang terhubung dengan program manajemen talenta yang Kemenkum lakukan.

Sementara terkait keamanan data, Menkum juga menekankan pentingnya mempelajari potensi risiko kebocoran data, yang menjadi ancaman serius dalam program transformasi digital.

Oleh karenanya, ia berharap pengamanan data transformasi digital bisa menjadi perhatian bersama jajaran Kemenkum, khususnya Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Transformasi Digital, Penasihat Menteri, serta Direktur Teknologi Informasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Kekayaan Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum.

Sebelumnya, Kemenkum menargetkan seluruh layanan masyarakat di bawah kementerian tersebut bisa diselenggarakan berbasis digital paling lambat pada tahun 2026.

Menkum Supratman Andi Agtas mengatakan hal tersebut bertujuan untuk menciptakan sebuah proses pemerintahan yang terbuka bagi semua masyarakat.

"Saya percayakan Pak Sekretaris Jenderal (Sekjen) untuk memimpin transformasi digital bersama dengan Badan Strategi Kebijakan (BSK)," ucap Supratman dalam acara Pencanangan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Launching Transformasi Digital Kemenkum di Jakarta, Selasa (7/1).

Adapun Kemenkum baru saja meluncurkan transformasi digital berupa situs resmi Kemenkum sebagai portal semua layanan hukum berbasis digital untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan publik yang diinginkan.

Supratman berharap transformasi digital yang baru saja diluncurkan menjadi langkah awal Kemenkum dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Ant