NERACA

Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan masuknya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS dapat menguntungkan perdagangan Indonesia dengan negara-negara di bagian selatan.

Erick menyebutkan anggota BRICS merupakan negara-negara sahabat dari Indonesia. Perdagangan dengan para anggota BRICS pun dapat terus ditingkatkan setelah Indonesia resmi terlibat dalam organisasi tersebut.

"BRICS ini kan juga banyak sekali negara-negara sahabat. Yang memang kontra daripada trade-nya ini bisa saling menguntungkan juga, Kita dengan China, kita dengan India, kita dengan Rusia," kata Erick di Jakarta, Kamis (9/1).

Lebih lanjut, Erick mengatakan bahwa Indonesia tidak memihak pada blok barat maupun timur. Oleh karenanya, Indonesia lebih bebas untuk bisa masuk ke dalam organisasi manapun. "Sebagai negara yang memang tentu kita independen, kita tidak punya bagian daripada geopolitik ke manapun, kita dengan adanya BRICS, kita juga tetap juga WTO, kita juga berdagang. Ya inilah Indonesia," ujarnya.

Ditempat tepisah, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai bahwa Pemerintah Indonesia perlu mengomunikasikan dengan jelas posisi dan perannya sebagai anggota penuh aliansi Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS) kepada publik.

Langkah ini penting untuk meminimalisir salah persepsi di kalangan masyarakat, dunia usaha, maupun pemimpin-pemimpin negara Barat.

Penjelasan ini perlu dilakukan, untuk meminimalisir salah persepsi, baik di kalangan dunia usaha, masyarakat, dan terutama pemimpin-pemimpin negara Barat. “Menurut pendapat saya, begitu menjadi anggota BRICS, Indonesia perlu memperjelas posisi, dan menteri luar negeri RI perlu mengomunikasikannya secara terbuka, termasuk melalui outlet media internasional,” ujar Wijayanto kepada Antara di Jakarta, Kamis (9/1).

Wijayanto menyoroti empat poin utama yang perlu ditekankan saat mengomunikasikan posisi Indonesia di BRICS. Pertama, Menteri Luar Negeri Sugiono perlu menyampaikan bahwa Indonesia akan ikut aktif mendorong peran BRICS sebagai platform kerjasama ekonomi antarnegara, untuk mendorong pertumbuhan dan kesetaraan.

Kedua, Indonesia melihat ide penggunaan mata uang bersama (BRICS currency) dan ide penggantian sistem transfer internasional SWIFT tidak relevan bagi Indonesia, sehingga Indonesia akan tetap mendorong pemanfaatan sistem yang ada saat ini dengan berbagai perbaikan

Ketiga, Indonesia akan tetap melanjutkan proses bergabung dengan OECD, serta Indonesia memandang OECD dan BRICS bukan sesuatu yang perlu dipertentangkan. Keempat, sebagai bagian dari BRICS, Indonesia tetap berpegang pada prinsip non-blok yang relevan dalam konteks geopolitik saat ini.

Sebelumnya, Brasil, sebagai pemegang presidensi BRICS tahun ini, Senin (7/1) mengumumkan bahwa Indonesia telah resmi menjadi anggota organisasi internasional tersebut.

Menurut Wijayanto, menjadi anggota BRICS memberikan Indonesia kesempatan untuk menentukan arah organisasi ke depan. Hal ini mencakup peluang kerja sama di berbagai bidang, seperti teknologi, ketahanan pangan, dan perubahan iklim.

“Saya rasa keputusan menjadi anggota BRICS adalah tepat, sepanjang kita juga tetap mendorong proses membership OECD. Indonesia adalah kekuatan ekonomi potensial di dunia ini, potensi itu harus di-unlock dengan lebih berani mengambil sikap. Keputusan bergabung BRICS justru akan meningkatkan posisi tawar Indonesia di mata OECD yang selama ini seolah kita diposisikan tidak setara dengan negara lain,” terang Wijayanto.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI, dalam pernyataan resminya, menyambut baik keanggotaan penuh Indonesia di BRICS. “Sebagai negara dengan perekonomian yang terus tumbuh dan beragam, Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi secara aktif dalam agenda BRICS, termasuk mendorong ketahanan ekonomi, kerja sama teknologi, dan pembangunan berkelanjutan,” kata Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dalam pernyataan persnya.

Indonesia berkomitmen untuk terus berperan melalui BRICS dalam ikut mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan kesehatan masyarakat, serta mewujudkan tatanan global yang lebih inklusif dan berkeadilan. Mohar