NERACA

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan  layanan penerbitan sertifikat ekspor perikanan bermutu berjalan optimal di tengah libur Natal dan Tahun Baru. Seperti dilakukan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) di Denpasar, Bali dalam kurun waktu 20-25 Desember yang berhasil mengantar 1.035 ton produk perikanan ke pasar global. 

Kepala Badan Mutu KKP Ishartini mengungkapkan, "dalam lima hari tersebut, 167 Health Certificate (HC) atau sertifikat kesehatan telah kami terbitkan hingga pelaku usaha tetap bisa ekspor di momen Natal.”

Menurut Ishartini, produk perikanan tersebut dikirim ke pasar Amerika Serikat, Tiongkok, Taiwan dan Australia. 

Ishartini mengatakan inspektur mutu BPPMHKP juga tetap memberikan layanan prima selama libur Natal 2024. Selain penerbitan sertifikat, pelayanan stuffing produk ekspor tetap buka dan melayani stakeholder selama libur Natal. 

"Begitu juga di unit pelayanan teknis (UPT) Badan Mutu KKP lain, kebutuhan ekspor tetap dilayani oleh Inspektur mutu dan petugas piket secara prima guna menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan," jelas Ishartini. 

Guna menjamin keberterimaan produk perikanan di negara tujuan ekspor, Ishartini memastikan per 1 Januari 2025, Badan Mutu KKP sebagai quality assurance memberlakukan format Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau SMKHP. Sertifikat tersebut sesuai Permenkp Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengeluaran Hasil Perikanan dari Wilayah Teritorial Indonesia 

Dikatakannya, SMKHP juga telah terinfo ke otoritas kompeten di negara tujuan dan menjadi syarat jaminan mutu untuk pemasukan produk perikanan asal Indonesia. 

"Per 1 Januari ada SMKHP mulai berlaku dan sudah kami koordinasikan ke berbagai negara tujuan ekspor, ini bukti jaminan mutu produk Indonesia," terang Ishartini. 

Sebagai informasi, Inspektur Mutu Badan Mutu KKP turut sigap melakukan pengawasan terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang diperdagangkan di pasar domestik, melalui pengambilan sampel dan pengujian Organoleptik dan uji formalin. 

“Selain memastikan stok perikanan untuk kebutuhan domestik, kualitasnya pun kami pantau agar masyarakat aman mengonsumsi ikan,” ungkap Ishartini. 

Lebih lanjut, produk perikanan Indonesia diterima di 140 negara sepanjang tahun 2024. Kinerja baik ini tak lepas dari peran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan mutu hasil perikanan memenuhi standar internasional. 

Berdasarkan data, KKP memfasilitasi penerbitan 2.324 nomor registrasi unit usaha perikanan ke negara mitra tujuan ekspor sejak Januari hingga 16 Agustus 2024. Negara mitra dimaksud meliputi Uni Eropa dan Norwegia, Korea Selatan, Arab Saudi, Tiongkok, Vietnam, Eropa Timur, hingga Kanada. 

Serta penerbitan 1.499 nomor registrasi untuk unit pengolah ikan (UPI) yang terdaftar di negara non-mitra melalui otoritas kompeten. 

“Nomor registrasi ini diperlukan pelaku usaha yang ingin menyasar pasar ekspor. Berdasarkan data kami, pada semester kedua 2024, produk perikanan telah diterima di 140 dari 190 negara anggota PBB," urai Ishartini. 

Tingginya angka penerimaan hasil perikanan Indonesia di pasar global tak lepas dari penerapan sistem jaminan mutu yang ditandai dengan penerbitan sejumlah sertifikat berstandar internasional. Terdapat belasan ribu sertifikat dalam sembilan kategori yang diterbitkan sepanjang tahun ini.

Rinciannya, serifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sebanyak 6.254 sertifikat, Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) 2.575 sertifikat, Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di atas kapal 3.515 sertifikat, Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) 269 sertifikat, Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) 51 sertifikat dan Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB) 32 sertifikat.

Kemudian sertifikasi produk perikanan pasca panen yang terdiri dari Sertifikat kelayakan Pengolahan (SKP) telah terbit 3.558 sertifikat, Sistem Analisa Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis (HACCP) 4.380 sertifikat dan terakhir layanan Sertifikat Pengelolaan Distribusi Ikan (SPDI). 

Dikatakannya, sebagai quality assurance BPPMHKP atau Badan Mutu telah memiliki kapasitas laboratorium untuk 34 jenis parameter mutu mulai dari kimia, mikrobiologi, parasit, uji molekuler hingga organoleptik. Sembilan jenis uji laboratorium ini diantaranya mikrobiologi, parasit, logam berat, serta 1 jenis parameter bahan acuan yakni parasit. 

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan KKP melakukan beberapa fasilitasi dukungan kepada pelaku usaha dengan menyiapkan perangkat yang dibutuhkan. Mulai dari bahan baku berkualitas melalui Good Manufacturing Practices (GMP), sistem jaminan mutu disepanjang rantai pasok, sistem logistik dan distribusi yang handal.