NERACA

Jakarta – Pertamina Energy Institute menyelenggarakan The 3th Pertamina Energy Dialog 2024 dengan tema “Optimalisasi Potensi Panas Bumi di Indonesia: Tantangan, Strategi, dan Inovasi untuk Mewujudkan Energi Berkelanjutan” di kampus Universitas Pertamina. Forum kali ini dihadiri pemangku kepentingan seperti Kementerian ESDM, Asosiasi Panas Bumi Indonesia, akademisi, BRIN, lembaga penelitian/riset dan organisasi profesi.

SVP Strategy & Investment PT Pertamina (Persero), Henricus Herwin menyampaikan bahwa pengembangan kapasitas gas bumi menjadi salah satu dari inisiatif strategis pengembangan bisnis rendah karbon, yang juga merupakan bagian dari strategi jangka Panjang Pertamina untuk mendukung upaya mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi di Indonesia.

Sementara itu, Koordinator Keteknikan dan Lingkungan Direktorat Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sahat Simangunsong menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang besar dan beragam untuk mendukung ketahanan energi nasional sekaligus mencapai target bauran energi terbarukan. Untuk mempercepat investasi pengembangan panas bumi telah dilakukan berbagai upaya, antara lain penerbitan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 yang mengatur tentang harga patokan tertinggi (HPT) pembelian tenaga listrik dan pengaturan tingkat komponen dalam negeri untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Adapun beberapa terobosan untuk mendukung pengembangan panas bumi yang sudah diluncurkan Kementerian ESDM antara lain: kemudahan proses perizinan panas bumi melalui Online Single Submission (OSS) dan pengembangan aplikasi Geothermal Energy Information System (GENESIS), yang  menyediakan akses data dan informasi mengenai sumber daya panas bumi di Indonesia.

Julfi Hadi, Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy, menyampaikan bahwa dukungan terhadap transisi energi dan swasembada energi, seperti yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo, menjadi hal yang sangat penting.

Panas bumi, sebagai satu-satunya energi terbarukan dengan karakteristik baseload, memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan agenda ini. PGE menargetkan penambahan kapasitas terpasang sebesar 1 GW dalam 2–3 tahun ke depan dan 1,5 GW pada tahun 2035. Namun, tantangan terbesar adalah menarik minat investor untuk berinvestasi di Indonesia. Untuk itu, PGE berkomitmen mengambil langkah strategis, seperti berkolaborasi dengan berbagai pihak, menurunkan biaya produksi, dan mendiversifikasi aliran pendapatan baru guna meningkatkan daya tarik investasi.

Prof. Ari Kuncoro, dari Universitas Indonesia, menambahkan, bahwa diperlukan dukungan insentif fiskal dari pemerintah yang tidak terlalu membebani keuangan negara. Hal ini juga dapat berbagi risiko sehingga diperlukan pendampingan melalui pasar modal atau obligasi  yang bernuansa lingkungan (green bond) dengan mengajak investor yang  concern terhadap isu lingkungan yang pada akhirnya dapat berdampak kepada masyarakat.

Sedangkan Dr. Adhitya Nugraha dari Pertamina Energy Institute menyampaikan hasil kajian benchmark-nya bahwa Indonesia termasuk dalam klaster Demand Surge. Klaster ini mempunyai karakteristik permintaan listrik tertinggi dan peluang yang besar dalam energi terbarukan. Namun Indonesia mempunyai karakteristik di bawah rata-rata dalam hal investasi transisi energi dan paling rendah dalam hal harga listrik.Sehingga Indonesia perlu meningkatkan iklim investasi dan menyelesaikan berbagai tantangan sektor panas bumi, antara lain pada aspek harga pembelian listrik, skema kesepakatan, pendanaan, regulasi, dan pengembangan potensi pasar.

Dalam hal ini Kementerian ESDM juga mendukung program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, terutama dalam meningkatkan ketahanan energi untuk mencapai swasembada energi, serta hilirisasi. Hal tersebut disampaikan Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Dadan Kusdiana.

Dadan menyampaikan, dalam upaya pencapaian swasembada energi adalah memastikan pencapaian swasembada energi, dengan melakukan berbagai kajian. Dewan Energi Nasional (DEN), imbuh Dadan, saat ini tengah melakukan penyiapan bahan kebijakan, termasuk mengawal kebijakan ketahanan energi sampai disahkan.

"Saya kira sangat baik, nanti ada policy paper-nya, ada concept note-nya barangkali yang akan memperkuat hal tersebut. DEN menurut saya dengan kerjaan yang sangat baik sekarang, dalam arti, sisi persiapan, sisi kajian, sisi willingness bahwa DEN itu mempelajari sampai detail. Sampai kemudian menyampaikan usulan-usulan yang dalam pandangan kami itu sudah level ke implementasi. Tapi kalau tidak dikawal bahwa itu dilaksanakan, sebagai contoh mengawal sampai Peraturan Menterinya jadi," papar Dadan.