NERACA

Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan komitmennya dalam mendukung pengembangan industri ceramic tableware dan glassware nasional. Sebagai sektor industri dengan keunggulan kompetitif yang tinggi, kedua industri ini dinilai memiliki potensi besar untuk terus berkembang, berkat penggunaan bahan baku lokal dan struktur industri yang solid.

Dengan kapasitas produksi mencapai 253.796 ton per tahun, utilisasi industri ceramic tableware nasional hingga semester pertama 2024 masih di bawah 50 persen. Sementara itu, industri glassware Indonesia memiliki kapasitas produksi sebesar 286.380 ton per tahun, dan industri kemasan kaca sebesar 403.679 ton per tahun, dengan fokus utama pada produk soda lime glass.

“Meskipun demikian, prospek jangka panjang industri ini masih sangat menjanjikan, seiring dengan meningkatnya permintaan di pasar domestik dan global,” kata Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian M. Rum.

Di tengah tantangan berupa persaingan dengan produk sejenis impor, Kemenperin mendorong para pelaku industri untuk terus berinovasi dengan mengadopsi teknologi terkini, meningkatkan riset dan pengembangan produk, serta memperbaiki kualitas agar bisa bersaing di pasar global.

“Selanjutnya, seperti barang gunaan lainnya, pada tahun 2026 pemerintah akan mewajibkan sertifikasi halal bagi produk ceramic tableware dan glassware dalam negeri. Ini merupakan peluang besar bagi produk dalam negeri untuk lebih berdaya saing, khususnya menghadapi produk impor,” ujar M. Rum.

Kemudian, sebagai bagian dari upaya untuk menjaga iklim usaha dan iklim investasi industri ceramic tableware dan glassware nasional, pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan strategis. Salah satunya adalah pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib untuk produk keramik, yang bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari produk impor berkualitas rendah. Selain itu, pemberian insentif Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang ditetapkan sebesar USD6,5/MMBTU, terbukti membantu industri keramik dalam menekan biaya produksi dan merangsang investasi baru di sektor ini.

Lebih lanjut, pemerintah juga berfokus pada revitalisasi industri melalui peta jalan Making Indonesia 4.0, yang bertujuan mempercepat transformasi digital di sektor manufaktur, termasuk industri ceramic tableware dan glassware. Beberapa langkah yang ditekankan dalam transformasi tersebut antara lain efisiensi produksi melalui penerapan best practice dan peningkatan teknologi, penerapan teknologi ramah lingkungan (green technology), memodernisasi pabrik dengan penggunaan peralatan proses produksi teknologi digital printing, dan inovasi desain ceramic tableware dan glassware nasional yang mengikuti trend terkini.

Sejauh ini, enam industri ceramic tableware telah mengikuti program pelatihan Industri 4.0 yang diselenggarakan oleh Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam (ISKPBGN) Kementerian Perindustrian. Ke depan, jumlah industri yang terlibat dalam transformasi digital ini diperkirakan akan terus meningkat, dengan dampak yang signifikan terhadap efisiensi dan daya saing.

Terkait indusrti keramik, standardisasi telah menjadi instrumen yang penting dalam meningkatkan daya saing industri nasional. Tidak hanya berguna meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi, penerapan standardisasi juga diyakini dapat memperkuat posisi industri dalam negeri di pasar global.

“Salah satunya, kami mengakselerasi penerapan standardisasi di industri keramik dan mineral nonlogam untuk meningkatkan produktivitas dan daya saingnya,” kata Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian, Andi Rizaldi.

Andi pun mengemukakan bahwa kinerja subsektor industri Barang Galian Non Logam (BGNL) yang membawahi industri keramik dan mineral nonlogam lainnya, mampu tumbuh signifikan pada triwulan IV tahun 2023 sebesar 9,17 persen, naik dibanding triwulan I-2023 yang mengalami kontraksi -2,1 persen.

“Sektor industri BGNL mampu berkontribusi 2,81 persen terhadap PDB industri pengolahan nonmigas,” ujar Andi.

Guna menggenjot performa industri manufaktur nasional, termasuk sektor industri keramik, Kemenperin telah menyiapkan sejumlah strategi. Misalnya penerapan standardisasi, yang tidak hanya terkait dengan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI), tetapi juga melingkupi standar industri hijau dan standar spesifikasi teknologi industri.

“Bahkan, kami juga berperan dalam implementasi standar halal melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang dimiliki beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI Kemenperin,” jelas Andi.

Menurut Andi, ada tiga peran penting dalam penerapan standardisasi untuk sektor industri. Pertama, sebagai instrumen meningkatkan kualitas produk. Standardisasi dapat membantu menetapkan parameter kualitas yang konsisten untuk produk keramik dan mineral nonlogam, sehingga memastikan bahwa produk-produk tersebut memenuhi standar yang tinggi dan dapat bersaing di pasar global.

Kedua, sebagai upaya peningkatan efisiensi produksi termasuk inovasi teknologi. Standardisasi dinilai mendorong inovasi dalam teknologi produksi dan material, karena standar yang berkembang memerlukan peningkatan terus menerus dalam teknologi untuk memenuhi persyaratan yang lebih ketat.

“Peran ketiga adalah sebagai non-tariff barrier yang menjamin bahwa barang-barang yang berasal dari negara lain telah memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan dan kesehatan lingkungan hidup,” ungkap Andi.