NERACA

Bandung – Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2024/2025 (Nataru) Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) memimpin pengawasan ketersediaan, distribusi dan harga jual MINYAKITA di tingkat konsumen langsung di Kota Bandung, Jawa Barat.  

Diduga salah satu penyebabkenaikan harga eceran tertinggi (HET) MINYAKITA di tingkat konsumen langsung akibat adanya pelanggaran oleh pelaku usaha. Atas dugaan pelanggaran ini,Kemendag memberikan sanksi administratif kepada sejumlah pelaku usaha distribusi MINYAKITA.

“Harga beli MINYAKITA di tingkat konsumen langsung sedang menjadi topik hangat karena harga mencapai Rp16.000/liter di Bandung atau sudah melampaui harga eceran tertinggi (HET), yakni Rp15.700/liter. Setelah kami telusuri, kenaikan ini disebabkan rantai distribusi yang panjang dan dugaan  pelanggaran penjualan dari pengecer ke konsumen langsung. Sanksi administratif akan segera kami berikan,” ungkap Direktur Jenderal PKTN Rusmin Amin

Kemendag telah melaksanakan rapat koordinasi pengawasan distribusi Minyak Goreng Rakyat (MGR)  dengan pemerintah daerah yang membidangi perdagangan di 38 provinsi. Langkah ini  kemudian dilanjutkan pengawasan terhadap distribusi, harga, dan stok komoditas barang kebutuhan pokok  (bapok) di gudang produsen, distributor, pasar tradisional, dan ritel modern.

Lebih lanjut, Kemendag telah melakukan pengawasan distribusi MINYAKITA pada 13 November – 12  Desember 2024 di 19 provinsi dengan total 278 pelaku usaha yang terdiri dari 1 produsen, 3 pengemas   ulang (repacker), 100 distributor (distributor pertama/D1),  35 subdistributor (distributor kedua/D2),  108 pengecer, dan 31 ritel modern. 

Hasil pengawasan mengindikasikan konsumen membeli MINYAKITA di pengecer dengan harga di atas HET Rp15.700.Berdasarkan hasil pengawasan, Rusmin menambahkan, terdapat rantai distribusi yang  panjang pada tingkat distributor dan pengecer yang menyebabkan harga MINYAKITA di atas HET. Sesuai regulasi, jalur distribusi MINYAKITA adalah produsen, D1, D2, pengecer, dan konsumen akhir.

“Selama periode pengawasan tersebut, kami menemukan dugaan pelanggaran oleh pelaku usaha yang  menyebabkan harga jual MINYAKITA di konsumen langsung berada di atas HET yakni pelanggaran  distribusi dari pengecer ke pengecer. Kami akan memberikan sanksi administratif, mulai dari teguran hingga pencabutan izin usaha, bagi 41 pelaku usaha yang melakukan pelanggaran,” jelas Rusmin.

Distribusi MGR diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak  Goreng Sawit Kemasan danTata Kelola Minyak Goreng Rakyat. Diatur pula melalui Keputusan Menteri  Perdagangan Nomor 1028 Tahun 2024 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng   Rakyat, Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation atau DMO), dan Harga Penjualan di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation atau DPO) Minyak Goreng.

“Kami bersama Satgas Pangan dan dinas yang membidangi perdagangan akan terus melaksanakan pengawasan dan memastikan HET MINYAKITA sesuai dengan regulasi dan menjaga ketersediaan stok di  pasar, khususnya menjelang momentum Nataru. Kami berharap para pelaku usaha mengikuti regulasi yang telah ditetapkan pemerintah,” jelas Rusmin.

Seperti diketahui, MINYAKITA kini menjadi pilihan minyak goreng kemasan yang banyak diminati masyarakat, selain minyak goreng dengan jenama premium.

MINYAKITA bukan merupakan minyak goreng subsidi pemerintah, melainkan kontribusi pelaku usaha eksportir produk turunan kelapa sawit ke pasar dalam negeri melalui skema DMO.

Berdasarkan kajian Kementerian Perdagangan (Kemendag), penyaluran DMO harus kembali ditingkatkan karena berdampak baik terhadap stabilitas harga minyak goreng.

Setiap pelaku usaha eksportir produk turunan kelapa sawit yang membutuhkan Hak Ekspor perlu mendistribusikan MGR dalam bentuk MINYAKITA. Hak Ekspor digunakan sebagai syarat penerbitan Persetujuan Ekspor. MGR dapat diakui menjadi Hak Ekspor jika telah diterima di Distributor Pertama (D1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan, atau diterima di Distributor Kedua (D2) atau pengecer apabila tidak melalui distributor BUMN Pangan yang dibuktikan dengan pelaporan di sistem teknologi digital Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH).

Lebih lanjut terkait naiknya harga MINYAKITA, ditingkat konsumen,  Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo mengungkapkan sesuai arahan Presiden Prabowo bahwa pendistribusian MINYAKITA akan dibantu oleh BUMN Pangan, sebab harga MGR sudah melebihi HET.

Rencananya pendistribusian MINYAKITA akan dibahas Bersama Kemendag dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Hal ini dilakukan agar MINYAKITA sesuai dengan yang ditentukan yakni Rp15.700/liter.