Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom UPN Veteran Jakarta

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) telah menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi di berbagai daerah, terutama di luar Pulau Jawa. Namun, setelah lebih dari satu dekade penerapannya, evaluasi yang mendalam menunjukkan bahwa banyak KEK tidak berjalan sesuai dengan harapan.

Laporan terbaru tentang KEK Tanjung Kelayang, KEK Morotai, dan KEK Arun Lhokseumawe hanya mengungkap sebagian kecil dari permasalahan besar yang meliputi penerapan kebijakan ini. Salah satu masalah mendasar dalam penerapan KEK adalah ketidaktransparanan dalam proses penetapannya.

Secara teori, KEK dirancang berdasarkan kriteria teknokratik yang mempertimbangkan keunggulan geografis, potensi ekonomi, dan kebutuhan strategis. Namun, pada praktiknya, penetapan KEK sering kali lebih didasarkan pada pertimbangan politik dan, dalam beberapa kasus, dugaan konflik kepentingan.

Beberapa kawasan yang ditetapkan sebagai KEK tidak memiliki potensi ekonomi yang cukup kuat atau infrastruktur pendukung yang memadai untuk menarik investasi. Ketidaksesuaian ini menimbulkan beban fiskal yang signifikan bagi negara.

Anggaran yang digunakan untuk membangun infrastruktur dasar atau memberikan insentif pajak di KEK tidak selalu menghasilkan keuntungan ekonomi yang sebanding. Dalam banyak kasus, investasi yang diharapkan tidak kunjung datang, sehingga KEK tersebut menjadi kawasan yang mati suri. Hal ini terjadi karena kriteria teknokratik sering kali diabaikan dalam proses seleksi lokasi KEK.

Pertimbangan politik telah memainkan peran besar dalam menentukan lokasi KEK. Beberapa KEK diduga ditetapkan untuk memenuhi kepentingan politik tertentu, seperti memperkuat basis dukungan politik di wilayah tertentu atau memberikan keuntungan kepada kelompok tertentu yang memiliki hubungan dekat dengan penguasa.

Misalnya, lokasi KEK yang terpencil atau sulit diakses, seperti Morotai di Maluku Utara, menunjukkan bahwa pemilihan tersebut lebih bersifat politis daripada berdasarkan potensi ekonomi.

Selain itu, kebijakan KEK sering kali tidak diselaraskan dengan kebutuhan lokal. KEK yang difokuskan pada sektor tertentu, seperti pariwisata atau logistik, tidak selalu sesuai dengan potensi atau kebutuhan masyarakat setempat.  Akibatnya, masyarakat lokal sering kali tidak merasakan manfaat langsung dari keberadaan KEK di wilayah mereka.

Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan juga menjadi isu yang mencemari penerapan KEK di Indonesia. Dugaan bahwa beberapa KEK ditetapkan untuk menguntungkan kelompok tertentu, baik secara politik maupun ekonomi, menciptakan ketidakpercayaan di kalangan publik dan investor.

Tanpa transparansi yang jelas, sulit untuk memastikan bahwa penetapan KEK benar-benar ditujukan untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif. Sebagai contoh, KEK Tanjung Kelayang yang difokuskan pada pariwisata menghadapi tantangan besar karena kurangnya infrastruktur dan aksesibilitas.

Investasi yang diperlukan untuk mengembangkan sektor pariwisata di kawasan tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan daya tariknya saat ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang dasar keputusan untuk menetapkan kawasan tersebut sebagai KEK.

Tidak Efektif

Laporan tentang KEK Tanjung Kelayang, Morotai, dan Arun Lhokseumawe hanyalah puncak gunung es dari permasalahan yang lebih besar. Banyak KEK lain yang juga tidak berjalan sesuai dengan niat awalnya. Sebagian besar KEK hanya menjadi kawasan dengan label khusus tanpa aktivitas ekonomi yang signifikan.

Insentif yang diberikan oleh pemerintah sering kali tidak cukup untuk menarik investasi, terutama jika dibandingkan dengan kawasan lain di negara tetangga yang menawarkan insentif lebih kompetitif.

Salah satu contoh keberhasilan KEK adalah KEK Mandalika, yang telah berhasil menarik perhatian internasional sebagai destinasi wisata. Namun, keberhasilan ini lebih karena perhatian khusus dari individu tertentu yang memiliki akses kekuasaan dan pasar.

KEK lainnya, seperti di Arun Lhokseumawe, gagal menarik investasi yang signifikan meskipun memiliki potensi di sektor energi.  Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan KEK sangat tergantung pada perencanaan yang matang dan eksekusi yang konsisten, bukan hanya pemberian status khusus.

Salah satu tujuan utama KEK adalah untuk mendorong pemerataan ekonomi dengan menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di luar Pulau Jawa.

Namun, kenyataan menunjukkan bahwa dampak ekonomi dari KEK sangat minim. Investasi yang diharapkan tidak kunjung datang, lapangan kerja yang dijanjikan tidak tercipta, dan infrastruktur yang dibangun sering kali tidak dimanfaatkan secara optimal.

Kegagalan KEK untuk mencapai tujuan ini juga disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah sering kali tidak memiliki kapasitas atau sumber daya yang cukup untuk mendukung pengembangan KEK di wilayah mereka. Selain itu, regulasi yang tidak konsisten dan birokrasi yang lambat semakin menghambat upaya untuk menarik investasi ke KEK.

Meskipun banyak KEK yang tidak efektif, konsep KEK tetap penting bagi perekonomian Indonesia. KEK memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Namun, agar potensi ini dapat diwujudkan, diperlukan reformasi besar-besaran dalam penerapan kebijakan KEK. Pertama, proses penetapan KEK harus lebih transparan dan didasarkan pada kriteria teknokratik yang jelas.

Pemilihan lokasi KEK harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti aksesibilitas, potensi ekonomi, dan kebutuhan pasar. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa insentif yang diberikan benar-benar kompetitif dan relevan dengan kebutuhan investor.

Kedua, infrastruktur dasar harus dibangun terlebih dahulu sebelum KEK diluncurkan. KEK yang tidak memiliki infrastruktur yang memadai akan sulit menarik investasi, tidak peduli seberapa besar insentif yang ditawarkan. Pemerintah harus memastikan bahwa infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas logistik tersedia sebelum KEK mulai beroperasi.

Ketiga, promosi KEK harus dilakukan secara agresif dan strategis. Pemerintah harus bekerja sama dengan sektor swasta dan mitra internasional untuk mempromosikan KEK sebagai destinasi investasi yang menarik. Selain itu, regulasi yang mendukung harus diterapkan secara konsisten untuk menciptakan kepastian bagi investor.

Penerapan KEK di Indonesia selama satu dekade terakhir menunjukkan bahwa banyak kawasan tidak berjalan sesuai dengan niat awalnya. Ketidaktransparanan dalam proses penetapan, dominasi pertimbangan politik, dan dugaan konflik kepentingan telah menghambat keberhasilan KEK dalam mendorong pembangunan ekonomi.

Namun, dengan reformasi yang tepat, KEK tetap memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Reformasi ini harus mencakup transparansi dalam penetapan KEK, pembangunan infrastruktur yang memadai, dan promosi yang strategis.