NERACA

Jakarta - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu mengungkapkan, pihaknya tengah mengajukan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Desa.

"Kami sedang mengajukan KPR Desa, untuk renovasi rumah-rumah desa yang tak layak huni," kata Nixon saat ditemui di kantornya di Jakarta, Jumat (29/11).

Dia menjelaskan, program KPR Desa tersebut diusulkan untuk menjadi bagian dari target penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 800 ribu unit. Dengan begitu, program tersebut juga dapat dirasakan oleh masyarakat desa.

Lantaran termasuk bagian dari program KPR FLPP, skema KPR Desa didesain dengan tenor 30 tahun.

"Asosiasi perumahan bisa membangun dengan limit Rp75 juta. Kalau 30 tahun, kami kaji angsuran hanya Rp480 ribu. Jadi, sangat terjangkau untuk masyarakat di desa," ujarnya.

Desain tenor 30 tahun disiapkan guna mengurangi beban angsuran masyarakat. Menurut Nixon, definisi harga terjangkau (affordable price) dalam konteks perumahan lebih menekankan aspek cicilan, alih-alih suku bunga atau down payment (DP).

"Ini yang orang banyak keliru. Affordable menurut pengalaman kami riset ke masyarakat adalah angsuran. Itu yang langsung dirasakan," ujarnya.

Adapun soal program KPR FLPP 800 ribu unit merupakan usulan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau disapa Ara.

Dia berharap target penyaluran KPR FLPP dari yang sebelumnya 200 ribu unit bisa naik menjadi 800 ribu unit pada tahun depan.

Untuk memenuhi kebutuhan itu, BTN bakal membutuhkan dana senilai Rp80 triliun. Angka itu diperoleh dari perhitungan rencana model pendanaan sebesar 50 persen berasal dari pemerintah dan 50 persen dari likuiditas bank.

"Ini belum keputusan, tapi kajiannya kurang lebih Rp70 triliun sampai Rp72 triliun dari sisi pemerintah. Jadi, bank harus menyiapkan Rp80 triliun, kalau formatnya masih FLPP," ujar dia.

Nixon menyebut bakal mengandalkan dana pihak ketiga (DPK), penerbitan obligasi, serta menjajaki pinjaman luar negeri untuk likuiditas. Likuiditas yang diperoleh dari obligasi dan pinjaman ditargetkan dapat mencapai Rp10 triliun hingga Rp15 triliun pada tahun depan.

"Tantangan buat bank adalah menyiapkan likuiditas. Kami juga lagi bicara dengan pemerintah supaya hal-hal terkait likuiditas dapat dibantu. Kami juga mengusulkan kalau bisa penerbitan obligasi bisa dijamin pemerintah agar lebih murah buat kami," tambahnya.

Kemudian PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) membutuhkan dana senilai Rp80 triliun untuk mewujudkan target program penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 800 ribu unit.

"Ini belum keputusan, tapi kajiannya kurang lebih Rp70 triliun sampai Rp72 triliun dari sisi pemerintah. Jadi, bank harus menyiapkan Rp80 triliun, kalau formatnya masih FLPP," kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu saat ditemui di kantornya di Jakarta, Jumat (29/11).

Target KPR FLPP sebanyak 800 ribu unit rumah diungkapkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Dia berharap target penyaluran KPR FLPP dari yang sebelumnya 200 ribu unit bisa naik menjadi 800 ribu unit pada tahun depan.

Nixon menyambut baik rencana Menteri Ara meningkatkan kuota FLPP dan berharap target tersebut dapat menjadi keputusan resmi.

Hingga sejauh ini, diskusi teknis mengenai rencana itu masih berlangsung, termasuk soal model pendanaan. Rencananya, 50 persen pendanaan berasal dari pemerintah dan 50 persen dari likuiditas bank. Skema ini yang menjadi acuan BTN dalam menentukan perkiraan dana yang dibutuhkan bank untuk mengakomodasi kebutuhan target 800 ribu unit rumah KPR FLPP.

Terkait likuiditas bank sendiri, Nixon menyebut bakal mengandalkan dana pihak ketiga (DPK), penerbitan obligasi, serta menjajaki pinjaman luar negeri. Likuiditas yang diperoleh dari obligasi dan pinjaman ditargetkan dapat mencapai Rp10 triliun hingga Rp15 triliun pada tahun depan.

"Tantangan buat bank adalah menyiapkan likuiditas. Kami juga lagi bicara dengan pemerintah supaya hal-hal terkait likuiditas dapat dibantu. Kami juga mengusulkan kalau bisa penerbitan obligasi bisa dijamin pemerintah agar lebih murah buat kami," tambahnya.

Di sisi lain, Nixon berharap PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF juga tetap dilibatkan dalam rencana implementasi KPR FLPP sebanyak 800 ribu unit. Dengan begitu, kata dia, pihaknya bisa berbagai porsi pendanaan bersama dengan SMF.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut regulasi terkait pembiayaan rumah dapat dimudahkan maka target Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan 3 juta rumah per tahun dapat terwujud.

Erick mengatakan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN perlu diberi pendanaan untuk pembangunan rumah.

Dengan dukungan finansial yang cukup, kata Erick, BTN akan lebih mudah dalam membangun rumah untuk rakyat.

"Kalau BTN ini diberikan kesempatan pendanaan yang cukup, saya rasa BTN tidak kesulitan membangun 800 ribu rumah. Nah kalau pendanaannya tidak mencukupi, bagaimana BTN bisa," katanya saat melakukan kunjungan ke Perumahan Rakyat di Margonda, Depok, Jawa Barat, Rabu (27/11). (Mohar/Ant)