NERACA

Jakarta – Perdagangan internasional, selain membawa dampak positif, juga berkontribusi terhadap peningkatan limbah plastik. Sebagai salah satu negara pengimpor limbah plastik, Indonesia perlu menemukan cara agar limbah plastik ini bisa dimanfaatkan untuk ekonomi. 

“Impor limbah plastik meningkat di Indonesia ketika Indonesia melonggarkan aturan impornya pada tahun 2010. Pelonggaran ini mengakibatkan masuknya limbah plastik dalam jumlah besar. Penelitian kami tidak menemukan bukti bahwa peningkatan impor limbah plastik menyebabkan peningkatan nilai tambah asing, investasi, dan nilai tambah umum dari industri pengumpulan dan daur ulang,” jelas Senior Fellow dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Krisna Gupta. 

Krisna menyoroti bahwa beberapa industri, seperti pakaian dan kimia, juga mengimpor sejumlah limbah plastik. Walaupun jumlahnya tidak seberapa dibandingkan dengan keseluruhan impor plastik, kurangnya peningkatan kapasitas pengumpulan dan daur ulang seiring dengan meningkatnya jumlah sampah plastik di negara ini, ditambah dengan penggunaan yang tidak penting dalam industri non-daur ulang, menunjukkan sebagian besar impor limbah plastik ke Indonesia berakhir di tempat pembuangan akhir atau tidak diolah. 

Pada tahun 2010, ada pelonggaran pada regulasi yang mengatur impor produk limbah Indonesia. Pelonggaran ini menjelaskan alasa di balik lonjakan tiba-tiba dalam impor limbah plastik Indonesia di tahun yang sama. China melarang sebagian besar impor limbah plastik melalui perubahan peraturannya pada tahun 2018 karena alasan lingkungan. Larangan ini menyebabkan negara-negara, terutama yang kaya, mengalihkan ekspor mereka. 

Regulasi impor limbah plastik pertama kali diatur melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 231/MPP/kep/7/97 tentang Impor Limbah pada Juli 1997. Regulasi ini mengklasifikasikan importir ke dalam  tiga kategori limbah:  umum, berbahaya, dan non-berbahaya. Hanya kategori importir limbah berbahaya (B3) dan non-B3 yang diperbolehkan mengimpor limbah plastik. 

Sedangkan importir limbah berbahaya dan non-berbahaya hanya diperbolehkan menggunakan limbah impor untuk tujuan produksi. Setiap kelompok harus disetujui oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Internasional dan memiliki daftar khusus jenis limbah yang dapat mereka impor. Namun, secara eksplisit limbah plastik tidak disebutkan dalam regulasi.

Krisna mengidentifikasi dua potensi keuntungan dari impor limbah plastik bagi Indonesia sebagai negara pembeli. Pertama, dengan mengembangkan industri daur ulang yang kuat, Indonesia dapat menciptakan peluang investasi dan lapangan kerja baru.

Kedua, peningkatan produktivitas di sektor manufaktur yang mengimpor limbah plastik, seperti industri kimia dan tekstil. Selain itu, permintaan global akan produk daur ulang dan pengganti plastik terus meningkat,, terutama dari negara-negara maju yang semakin sadar akan keberlanjutan.

Namun, tantangan terbesar bagi Indonesia adalah kurangnya data yang akurat dan berkesinambungan mengenai limbah plastik. . Dampak perubahan kebijakan perdagangan Indonesia pada tahun 2010 dan pembatasan limbah plastik China pada tahun 2018 menunjukkan kurangnya data yang dapat membuktikan dampak dari relaksasi aturan tersebut. 

“Tidak mudah menghubungkan impor limbah plastik dengan kerusakan lingkungan dan pembangunan industri tanpa data deret waktu. Sayangnya, data mengenai limbah plastik tidak dikumpulkan secara berkelanjutan tetapi biasanya hanya pada waktu dan tempat tertentu,” ungkapnya.

Saat ini, Kementerian KLHK sudah mulai mengumpulkan data terkait limbah plastik, langkah yang perlu diapresiasi. Data yang komprehensif dari pengumpulan hingga daur ulang limbah akan sangat membantu dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti.