NERACA

Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) optimis atas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menguat. Berdasarkan prediksi beberapa lembaga dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai 5--5,1 persen pada tahun ini. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi  Indonesia dapat mencapai 8 persen pada 2029 mendatang.

Dalam Conference on Indonesia Foreign Policy (CIFP) 2024 Sesi C2 Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri mengutarakan target tersebut dapat tercapai dengan kerja sama dan kerja keras seluruh sektor.

“Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang positif di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2024 mencapai 4,95 persen. Angka ini lebih tinggi    dibandingkan negara maju lainnya di G20. Saya optimistis, pertumbuhan ini dapat menyentuh titik 5,0--5,1 persen pada tahun ini dan dengan kerja sama dan kerja keras, pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam lima tahun dapat tercapai,” ujar Roro.

Kinerja perdagangan luar negeri Indonesia, lanjut Roro, juga terus menunjukkan tren positif. Surplus  neraca perdagangan Januari--Oktober 2024 mencapai USD24,43 miliar. Capaian ini didukung oleh upaya   pemerintah dalam mengamankan pasar dalam   negeri dan memperluas pasar ekspor.

“Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan fokus pada tiga hal utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut pada 2029. Fokus tersebut mencakup pengamanan pasar dalam   negeri, perluasan pasar ekspor, dan peningkatan kontribusi UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) terhadap ekspor nasional,” tambah Roro.

Kemendag terus mengintensifkan diplomasi perdagangan dalam rangka memperluas pasar ekspor. Hal  melalui penyelesaian perundingan dan sengketa perdagangan serta partisipasi aktif dalam forum internasional.

“Indonesia telah berhasil mencatatkan surplus perdagangan selama 54 bulan berturut-turut. Capaian ini  tidak terlepas dari upaya kita dalam mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian kerja sama perdagangan   yang sudah berjalan dan aktif menyelesaikan perundingan perjanjian perdagangan baru,” jelas Roro.

Dalam hal sengketa dagang, Indonesia terlibat dalam 33 kasus yang sedang aktif di World Trade Organization (WTO) terdiri atas 4 kasus sebagai tergugat, 4 kasus sebagai penggugat, dan 25 kasus sebagai pihak ketiga.

Meskipun demikian, pemerintah terus berkomitmen untuk menyelesaikan setiap kasus sengketa yang ada.

“Ke depannya, Indonesia akan terus berperan aktif dalam perdagangan internasional. Langkah yang  diambil salahsatunya menerapkan strategi multi-track (multilateral, regional dan bilateral) untuk  meningkatkan nilai ekspor dan memberikan insentif bagi pelaku ekonomi nasional,” jelas Roro.

CIFP adalah konferensi tahunan yang diadakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) sejak 2015 silam. CIFP berfungsi sebagai wadah pertemuan dinamis tempat parapemangku kepentingan kebijakan luar negeri dari seluruh Indonesia dan dunia untuk berdiskusi secara intelektual, inklusif, dan inspiratif

Sebelumnya, Indonesia juga mendorong Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO)  untuk segera menyelesaikan isu pertanian yang stagnan selama berjalannya perundingan dalam sepuluh  tahun terakhir.  Momentum Konferensi Tingkat Menteri ke-13 (KTM13) WTO harus dimanfaatkan dengan maksimal untuk memperkuat dukungan terhadap tujuan tersebut.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag RI, Djatmiko Bris Witjaksono menyebutkan  pertemuan G33 bertujuan untuk mengonsolidasikan posisi dan prioritas dalam mendorong tercapainya solusi permanen isu stok pangan publik (Public Stockholding/PSH) pada KTM13 WTO. PSH ini diyakini dapat berkontribusi mewujudkan ketahanan pangan nasional sekaligus memberikan dukungan untuk petani skala kecil.

“Kelompok G33 sepakat untuk menegaskan posisinya melalui pernyataan bersama untuk mendorong tercapainya solusi permanen isu PSH dan mengamankan fleksibilitas khusus bagi negara berkembang dalam implementasi kesepakatan WTO,” tambah Djatmiko.

Sebelumnya, Kemendag juga mengajak anggota G20 untuk mendukung agenda reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Hal ini diangkat Indonesia pada Pertemuan Ke-2 Kelompok Kerja Perdagangan dan Investasi (Trade and Investment Working Group/TIWG) G20 India yang berlangsung di Bengaluru, India.