NERACA

Jakarta - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas meminta kepada seluruh pimpinan tinggi (pimti) di lingkungan Kementerian Hukum (Kemenkum) untuk berkolaborasi dan membangun sistem kerja yang transparan.

Pasalnya, kata dia, perubahan dan transformasi yang terjadi di Kemenkum menjadi momentum untuk memperkuat peran strategis dan pelayanan hukum kepada masyarakat.

“Saya menekankan kepada saudara untuk melakukan kerja sama dan kolaborasi karena itu kunci sukses kerja kita serta dapat membangun sistem yang disepakati bersama agar lebih transparan,” ujar Supratman dalam pelantikan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkungan Kemenkum di Jakarta, dikutip Antara, kemarin, seperti dipantau secara daring.

Untuk itu, Supratman menegaskan bahwa Kemenkum akan menerapkan sistem merit secara konsisten untuk melihat kompetensi yang dimiliki oleh seluruh jajaran, sehingga pemangku jabatan disesuaikan dengan kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dengan begitu, dirinya menekankan bahwa tidak akan ada istilah orang dekat menteri dan seluruh pegawai di Kemenkum tidak perlu lagi takut kompetensinya tidak terlihat lantaran semua jenjang kepangkatan dan promosi akan berbasis pada kinerja.

Selain sistem merit, Supratman beserta jajaran juga sudah sepakat membentuk beberapa sistem lainnya, di antaranya menerapkan tur penugasan atau tour of duty yang memungkinkan jajaran di Kemenkum untuk dapat ditugaskan di seluruh pelosok tanah air sehingga bisa memiliki pengalaman yang cukup untuk mengetahui masalah dan melayani masyarakat.

“Kami sudah sepakat untuk membangun sistem rolling yang bertujuan agar seluruh jajaran di Kemenkum dapat mengetahui berbagai kondisi di segala medan dan dapat menyerap aspirasi publik terkait pelayanan,” ucap dia.

Tak hanya itu, Menkum juga meminta para pimti di lingkungan Kemenkum untuk mengontrol proses kerja yang dilakukan dengan menerapkan sistem laporan bulanan yang berisi evaluasi dan monitoring pekerjaan.

Laporan itu, sambung dia, nantinya wajib diberikan setiap bulan kepada Menteri, Wakil Menteri, Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Jenderal sebagai bentuk pertanggungjawaban dan keterbukaan kepada publik.

Ia pun berharap sistem laporan bulanan itu bisa segera diimplementasikan oleh seluruh jajaran sehingga Kemenkum dapat menjadi sebuah lembaga yang transparan sebagai organisasi yang besar.

"Ini menjadi tugas bersama untuk menjalankan roda organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Saya harap Kemenkum dapat menjadi lembaga yang transparan dan diakses oleh publik”, ujar Supratman menambahkan.

Adapun terdapat 49 pejabat pimti pratama di lingkungan Kemenkum yang dilantik pada hari ini berdasarkan surat nomor SEK-KP.03.03-524 tentang Undangan Menghadiri secara langsung Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kemenkum.

Sebanyak 49 pejabat itu ditempatkan ke berbagai posisi sebagai Kepala Biro, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, Direktur, Kepala Pusat, dan Kepala Kantor Wilayah. Ant