Oleh: Marwanto Harjowiryono

Pemerhati Kebijakan Fiskal

Berita yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN  KiTA bulan November, Jumat (8/11), bahwa APBN hingga Oktober masih on track,  cukup melegakan publik. Kelegaan ini menjawab kekhawatiran risiko memburuknya pelaksanaan APBN 2024, akibat berbagai perubahan dinamis dari perkonomian global dan domestik.

Bagaimana tidak, pada beberapa waktu terakhir ini kondisi perekonomian sedang tidak baik-baik saja. Ada kekhawatiran bahwa penerimaan pajak akan jauh meleset dari rencananya. Namun, realisasi   hingga Oktober,  pendapatan negara telah mencapai Rp 2.247,5 triliun atau 80,2 % dari target. Sementara penerimaan pajak mencapai Rp 1.749,3 triliun  atau 75,7 %  dari rencana. Capaian yang bagus, meskipun keberhasilan akhirnya masih akan sangat ditentukan oleh kinerja penerimaan perpajakan pada dua bulan terakhir nanti.

Pada sisi lain,  dampak dari membengkaknya jumlah kementerian dan lembaga (K/L) pada Kabinet Merah Putih, memicu kekhawatiran akan membengkaknya belanja K/L pula.  Dampak  fiskalnya diperkiarakan baru akan dirasakan dalam dua bulan terakhir tahun 2024. Belanja operasional  dikhawatirkan akan melonjak secara signifikan.

Belanja negara hingga Oktober mencapai Rp 2.556,7 triliun atau 76,9 % dari target. Sementara belanja   K/L mencapai Rp 933,5 triliun atau 85,6 % dari target setahun. Bila para menteri tidak mampu mengendalikan belanja opersionalnya, terutama belanja barang untuk perjalanan dinas, maka risiko akan membengkaknya belanja operasional tersebut tidak dapat dihindari.

Dalam konteks ini,  kinerja APBN 2024 juga akan ditentukan oleh kedislipinan para menteri dalam mengeksekusi belanja K/L. Menkeu selaku bendahara umum negara (BUN) telah mengajak para menteri di semua K/L agar dapat mengendalikan belanja perjalanan dinas masing-masing. Menkeu juga menyampaikan surat edaran penghematan perjalanan dinas dengan melakukan efisiensi anggaran perjalanan dinas minimal 50 persen.

Pada sisi lain, pelaksanaan APBN dalam 10 bulan pertama tahun 2024 dapat dikendalikan dengan efektif. Defisit  masih dapat terkendali pada tingkat negatif Rp 309,2 triliun atau 1,37 % terhadap PDB, masih jauh dibawah target defisit negatif Rp 552 triliun atau 2,29 % terhadap PDB. Keberhasilan mengendalikan defisit ini diperkuat oleh realisasi defisit primer yang  mencapai positif Rp 97,1 triliun. Kondisi ini menggambarkan cukup prudent nya pengelolaan APBN periode ini.

Namun kinerja positif ini harus tetap dikawal  seluruh stake holder negara secara sinergis.  Defisit anggaran dapat meningkat dengan cepat seiring dengan melambatnya pendapatan negara, serta membengkaknya belanja negara. Untuk itu, upaya mendorong penerimaan negara dari sektor perpajakan saja tidak cukup. Upaya mengendalikan belanja agar dieksekusi sesuai dengan perencanaan di awal tahun,  juga sangat penting dan strategis.

Kinerja belanja negara hingga Oktober cukup memberikan harapan agar  defisit anggaran dapat terkendali.  Namun, tetap saja berbagai resiko  perlu mendapat perhatian Menkeu selaku BUN dan K/L selaku pengguna anggaran (PA)  dalam mengendalikan belanja negara.