NERACA

Jakarta – Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, menyatakan komitmen pemerintah untuk lebih agresif dalam mendorong transisi energi dan menurunkan emisi.

"Pemerintah benar-benar berkomitmen untuk menurunkan emisi. Minggu depan ada COP 29, jadi mudah-mudahan ada poin menarik yang bisa kita sampaikan, tetapi kita masih menunggu karena masih membahas tentang penghentian bertahap PLTU batubara, kita masih punya komitmen, tentu saja, untuk mengurangi emisi. Mudah-mudahan ada kabar baik untuk itu," ujar Eniya di Jakarta.

Eniya menyebutkan empat parameter ketahanan energi, di mana masing-masing parameter menjadi fokus utama Pemerintah dalam menjaga keberlanjutan dan keamanan energi di masa depan. Eniya juga meyakinkan bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memiliki peta jalan sebagai panduan dalam mencapai target dan tujuan energi nasional.

"Jadi, dalam empat parameter ketahanan energi, telah dibicarakan tentang jumlah ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan penerimaan. Di Kementerian ESDM kami memiliki roadmap untuk sektor energi," lanjut Eniya.

Eniya mengatakan bahwa Pemerintah tidak hanya akan fokus pada transisi energi, tetapi juga akan fokus pada efisiensi energi. Menurutnya, dengan hanya mengimplementasikan efisiensi energi, emisi dapat dikurangi hingga 32 persen.

"Kita punya lebih banyak fokus di kabinet baru ini. Kami akan lebih fokus pada investasi transmisi. Jadi, infrastruktur energi terbarukan akan dibangun. Dan, tentu saja, di masa mendatang, kami akan lebih aktif tidak hanya dalam energi baru, tetapi juga dalam hal efisiensi energi, kami dapat mengurangi emisi hingga 32 persen hanya dengan melakukan efisiensi energi," jelas Eniya.

Eniya juga menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan regulasi-regulasi untuk mendukung rencana pemerintah dalam menerapkan efisiensi energi.

"Jadi, untuk meningkatkan bauran energi dan konservasi energi, kita perlu lebih agresif, termasuk gedung ini. Tahun depan, kita akan mewajibkan pengelolaan energi di semua gedung di Jakarta. Jadi, kita akan buat aturannya," ungkap Eniya.

Sebelumnya Eniya juga mengungkapkan Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 32-43 persen pada tahun 2030. Hingga tahun 2023, Indonesia telah berhasil mencapai pengurangan emisi sebesar 123,2 juta ton atau 34,4% dari target tersebut.

Terkait penurunan emisi, Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Hingga tahun lalu, Indonesia telah berhasil mencapai pengurangan emisi sebesar 123,2 juta ton, melalui efisiensi energi, energi terbarukan, bahan bakar rendah karbon, teknologi energi bersih, dan program lainnya.

Meski demikian, bahwa Indonesia tetap harus berupaya mengurangi emisi lebih banyak lagi. "Kita harus mengurangi emisi kita dengan mengembangkan energi terbarukan, efisiensi energi dan semua aspek keadaan kita. Kita juga mengoptimalkan penggunaan bahan bakar rendah karbon, mengurangi penggunaan batubara, serta membuat lebih banyak inovasi dan teknologi batubara bersih, dan, tentu saja, reklamasi pertambangan," ujar Eniya.

Pencapaian ini diharapkan meningkat, terutama dengan implementasi Peraturan Pemerintah No.33/2023 tentang Konservasi Energi, yang menyerukan kepada penyedia jasa energi, industri, transportasi dan gedung/bangunan untuk melakukan manajemen energi, terutama jika pengguna energi mempunyai konsumsi energi melebihi ambang batas tertentu. Melalui kebijakan ini diperkirakan akan terjadi penghematan energi sebesar Rp9,4 triliun dan 3,56 juta TOE dari penyedia jasa energi, Rp20,8 triliun dan 5,28 juta TOE dari industri, Rp4,2 triliun dan 0,4 Juta TOE dari sektor transportasi, dan 0,9 triliun rupiah dan 66 juta TOE dari gedung dan bangunan.

Lebih lanjut, transisi energi menuju energi bersih yang ramah lingkungan merupakan respon bangsa Indonesia terhadap masyarakat global. Transisi energi juga bukan semata-mata hanya permasalahan lingkungan saja, namun lebih jauh lagi untuk menjaga daya saing produk dalam negeri dengan negara lain.

"Saya mendefinisikan transisi energi dari sisi pemerintah. Menurut kami, menurut ESDM transisi energi ini adalah suatu kebijakan dari pemerintah untuk merespon apa yang terjadi di global. Jadi kita merespon, global itu inginnya seperti ini. Tujuannya adalah untuk tetap menjaga daya saing kita," ungkap Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana.