Pj Wali Kota Sukabumi Kembali Ingatkan Netralitas ASN - Di Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024

NERACA

Sukabumi - Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, kembali menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Selain itu juga, Kusmana meminta ASN dapat menyikapi situasi politik dan tidak berpengaruh, atau mempengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada hal-hal yang melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku.

"Alhamdulillah, ini adalah tindak lanjut dari instruksi saya, kepada Kabag Pemerintahan dan Pak Sekda, terkait netralitas ASN. Kita ingin ASN tetap netral, baik sebelum, selama, maupun setelah masa kampanye," ujar Kusmana, di sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta Netralitas ASN Tahun 2024, di salah satu Hotel Jalan siliwangi, Kota Sukabumi, Selasa (29/10).

Agenda yang diinisiasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Sukabumi tersebut, Kusmana bahwa asas netralitas seorang ASN, harus diwujudkan dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara. Hal ini sesuai dengan asas netralitas yang diamanatkan dalam, Undang-Undang No 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

"Ketidaknetralan ASN akan sangat merugikan negara, pemerintah, dan masyarakat. ketidaknetralan ASN dapat berdampak pada terjadinya diskriminasi layanan, munculnya kesenjangan dalam lingkup ASN, adanya konflik atau benturan kepentingan, dan ASN menjadi tidak profesional," jelasnya.

Kusmana juga menegaskan, bahwa ASN harus tetap fokus pada pelayanan publik tanpa terganggu oleh dinamika Pilkada."Saya mengajak agar pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan ASN tidak terpengaruh oleh masa kampanye saat ini," ujarnya.

Kusmana juga mengapresiasi inisiatif Kepada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Sukabumi, yang telah mengadakan sosialisasi netralitas ASN di tujuh kecamatan dan Sekretariat Daerah."Saya berharap, dari tujuh kecamatan yang sudah kita kunjungi, hingga SKPD yang hadir hari ini, semua ASN memahami pentingnya menjaga netralitas," jelasnya.

Kusmana juga menyayangkan, hasil laporan dari Bawaslu, ada satu ASN yang terindikasi terkait ke netralitas ASN. Dan ini akan menjadi cambuk bagi ASN yang terlibat dalam ketidaknetralan sebagai ASN.

"Berdasarkan laporan dari Bawaslu satu orang ASN yang terindikasi tidak netral. Makannya saya berharap melalui kegiatan ini ASN tetap profesional dan tetap menjalankan tugas dan menjaga stabilitas pelayanan publik selama Pilkada," pungkas Kusmana. Arya

 

 

 

BERITA TERKAIT

FK-UPN "Veteran" Jakarta Siapkan Kegiatan Penthahelix World Stroke Day 2024 - Lengkap Terbanyak di Indonesia Bisa Rekor MURI:

NERACA Depok - Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (FK UPNVJ), siapkan kegiatan wajib penthahelix untuk peringati Hari sumpah…

BUMD Milik Pemprov Jabar Resmi Kelola 55 Kode Limbah B3

NERACA Bandung - BUMD  milik Pemprov Jawa Barat, PT Jasa Medivest resmi mengelola 55 kode limbah bahan berbahaya dan beracun…

Presiden Prabowo Siap Gas Pol Wujudkan Swasembada Pangan

NERACA Jakarta - Presiden Prabowo Subianto telah menekankan komitmennya untuk mencapai swasembada pangan secepat-cepatnya. Presiden melihat swasembada pangan merupakan langkah…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Daerah

FK-UPN "Veteran" Jakarta Siapkan Kegiatan Penthahelix World Stroke Day 2024 - Lengkap Terbanyak di Indonesia Bisa Rekor MURI:

NERACA Depok - Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (FK UPNVJ), siapkan kegiatan wajib penthahelix untuk peringati Hari sumpah…

Pj Wali Kota Sukabumi Kembali Ingatkan Netralitas ASN - Di Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024

NERACA Sukabumi - Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, kembali menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan…

BUMD Milik Pemprov Jabar Resmi Kelola 55 Kode Limbah B3

NERACA Bandung - BUMD  milik Pemprov Jawa Barat, PT Jasa Medivest resmi mengelola 55 kode limbah bahan berbahaya dan beracun…