NERACA

Sukabumi - Pengelolaan keuangan daerah yang baik, merupakan salah satu dasar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas.

"Akuntabilitas adalah dasar penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Ini adalah salah satu cara untuk merealisasikan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan bernegara," ujar Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, usai menghadiri Evaluasi Penatausahaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2024, yang diinisiasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi, kemarin.

Kusmana menekankan, Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi, berkomitmen menjalankan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah."Regulasi ini mengatur berbagai aspek dalam pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan," katanya.

Dalam evaluasi yang digelar di Garut tersebut, Kusmana menekankan pentingnya, penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam proses perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan keuangan. Ia mendorong, seluruh SKPD untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan tercatat secara akurat dalam SIPD, sehingga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat terjamin."Kami meminta seluruh perangkat daerah untuk menyelesaikan pencatatan transaksi di SIPD, agar laporan keuangan tetap akurat," tandasnya.

Kusmana juga mengatakan, pentingnya ketelitian dalam penatausahaan keuangan, mengingat hal ini berpengaruh pada kualitas laporan keuangan daerah, dan opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dirinya berharap, seluruh pejabat terkait di setiap SKPD dapat menjalankan tugas dengan seksama dan konsisten.

"Evaluasi ini diharapkan, dapat meningkatkan sinergi antar-SKPD dalam menjaga stabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta memperkuat fondasi pengelolaan keuangan Kota Sukabumi di masa mendatang," ucapnya.

Terpisah, Kepala Bidang Akuntansi pada BPKPD Kota Sukabumi, Nurul Leila, kepada Neraca, mengatakan, sosialisasi itu memiliki ada dua tujuan, yakni untuk meningkatkan kapasitas para kasubag keuangan, bendahara pengeluaran dan penerimaan, terkait penatausahaan pengelolaan keuangan daerah. Apalagi, tidak sedikit yang menjabat kasubag atau bendahara terkena mutasi dan diganti dengan orang yang baru menjabat posisi tersebut.

"Karena banyak yang baru jadi kita sosialisasikan lagi tentang Penatausahaan Keuangan Daerah. Dan kegiatan ini diikuti seluruh kasubag keuangan dan bendahara di seluruh perangkat daerah di lingkup Pemkot Sukabumi," terangnya.

Kemudian, sambung Nurul, pihaknya juga mensosialisasikan terkait dengan SIPD. Mengingat, pelaksanaanya masih sedikit baik di tingkat kota maupun kabupaten. Makanya, aku Nurul, BPKPD menargetkan di 2025, SIPD sudah berjalan dengan baik di Kota Sukabumi. Walaupun saat ini masih dalam tahap perencanaan, kemudian juga tengah berjalan di ketatausahaan."Kami, menargetkan di tahun depan bisa berjalan hingga sampai dengan pelaporan," jelasnya.

Nurul berharap, di evaluasi penatausahaan keuangan daerah semua pengelolaan keuangan tetap berjalan sesuai dengan peraturan. Apalagi Kota Sukabumi sudah berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) beberapa kali. Kemudian, sambung Nurul, transparansi dalam pengelolaan keuangan."Termasuk memaksimalkan pemanfaatan aplikasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah," pungkasnya. Arya