NERACA

Jakarta – Anggota Komisi XII DPR Eddy Soeparno optimistis Pertamina mampu mendukung upaya Pemerintahan Prabowo Subianto guna mewujudkan swasembada energi. Keyakinan Eddy, karena Pertamina memang menunjukkan performa menggembirakan dan berkomitmen menjaga ketahanan energi. Bahkan, saat ini BUMN energi itu terus bertransformasi menjadi perusahaan migas kelas dunia.

“Swasembada energi, Saya punya optimisme terhadap Pertamina karena sekarang telah bertransformasi menjadi perusahaan kelas dunia atau world class company,” ujar Eddy.

Sebagai backbone dalam upaya mencapai target swasembada energi, kinerja Pertamina memang dinilai menggembirakan.

Menurut Eddy, Pertamina telah menjalankan tata kelola bisnis yang baik, termasuk mempraktikkan dan meningkatkan Environmental, Social, and Governance (ESG). ”Berbagai kinerja Pertamina sangat mendukung program Pemerintah di bidang energi. Bahkan saat ini, 62% produksi migas merupakan produksi Pertamina,” lanjut Eddy.

Terkait swasembada energi, Eddy menjelaskan, bahwa dibutuhkan proses guna menuju target tersebut. Yang pertama harus dicapai adalah ketahanan energi. Ketahanan energi adalah terjaminnya pasokan energi untuk kebutuhan nasional. Pada tahapan ini, jelas Eddy, tidak mutlak bersumber dari dalam negeri, tetapi juga bisa dari sumber luar negeri.

”Misal, selama ini pasokan Elpiji dalam negeri terjamin, karena Pertamina sudah mengikat kontrak dengan pemasoknya. Begitu juga lifting minyak bumi sekitar 600 ribu barel per hari, sisanya melalui pengikatan kontrak yang dilakukan Pertamina juga. Hal itu akan membuat jaminan energi di dalam negeri terpenuhi,” kata Eddy.

Setelah itu, lanjut Eddy, barulah menuju kemandirian energi. Kemandirian energi itu, antara lain bisa dicapai melalui proses transisi energi. ”Proses dari energi fosil ke energi terbarukan. Energi terbarukan itu jika kita kelola dan kembangkan bisa mengganti energi fosil yang sebagian besar kita impor. Jadi sambil kita melakukan transisi energi kita wujudkan ketahanan dan kemandirian energi,” urai Eddy.

Dengan demikian, lanjut Eddy, berbagai upaya yang sudah dilakukan Pertamina pun, merupakan proses menuju kemandirian energi guna mewujudkan swasembada energi. Termasuk di dalamnya, berbagai terobosan yang dilakukan Pertamina, seperti pengembangan biofuel, petrochemical, geothermal, dan carbon capture utilization and storage (CCS/CCUS).

”Betul. Itu semua masuk dalam upaya kemandirian energi dan menciptakan energi bersih,” tegas Eddy.

Begitu pun Eddy mengingatkan, guna mewujudkan progam swasembada energi, Pemerintah tetap perlu memberikan dukungan kepada Pertamina yang notabene merupakan BUMN energi. Misal saja melalui penguatan modal agar bisa melakukan ekspansi untuk mencari sumber-sumber migas di luar negeri. Selain itu, juga insentif untuk melakukan berbagai kegiatan usaha dari berbagai lini bisnis.

Tidak hanya itu, Eddy menambahkan bahwa sebagai BUMN, Pertamina juga membutuhkan dukun gan regulasi

”Regulasi juga harus diberikan, karena sebagai perusahaan bidang migas, Pertamina memang harus didahulukan. Misalnya, jika ada tender terhadap blok-blok migas yang ada, Pertamina harus mendapat preferensi untuk melihat mana blok migas yang layak dikembangkan lebih lanjut,” ungkap Eddy.

Lebih lanjut menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bergerak cepat menggelar rapat pimpinan (rapim) guna memperkuat upaya mewujudkan swasembada energi. Beberapa langkah yang dibahas antara lain peningkatan lifting minyak dan konversi kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) menjadi listrik.

Wakil Menteri ESDM Yuliot menegaskan bahwa rapat tersebut membahas indikator kinerja utama yang harus dicapai oleh para pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian ESDM. "Rapat ini untuk memastikan setiap direktorat teknis memiliki kinerja yang selaras dengan arahan Presiden. Kita menetapkan apa saja yang bisa dicapai sesuai dengan target," ujar Yuliot.

Yuliot menjelaskan, arahan Presiden Prabowo terkait sektor energi menekankan dua hal utama, yaitu ketahanan energi dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang baik untuk mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. "Pertama, bagaimana memastikan ketahanan energi. Kedua, pengelolaan SDA harus optimal agar bisa mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Yuliot.

Yuliot juga menegaskan pentingnya kendali penuh oleh Kementerian ESDM dalam pelaksanaan program tersebut, tanpa bergantung pada kementerian atau lembaga lain. "Kita ingin memastikan kinerja tetap berada dalam kendali Kementerian ESDM, meski koordinasi dengan kementerian lain tetap diperlukan agar target dapat tercapai," ujar Yuliot.