NERACA

Jakarta - Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) mendukung program pembangunan infrastruktur yang akan dilanjutkan oleh pemerintahan baru, yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Kendati demikian, diharapkan program pembangunan infrastruktur tersebut juga memperhatikan dan melibatkan kontraktor lokal atau swasta.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gapensi La Ode Safiul Akbar dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (2/10) menilai banyak kemajuan yang dirasakan dalam bidang pembangunan selama 10 tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin.

Salah satu sektor yang menjadi wajah dalam pembangunan Indonesia selama 10 tahun ke belakang adalah pemerataan konstruksi, infrastruktur, dan juga investasi. Satu dekade tersebut dianggap jadi dekade dengan indeks pembangunan infrastruktur dan kemajuan investasi terbaik sepanjang sejarah Indonesia.

Melihat keberhasilan tersebut, La Ode meyakini pemerintahan yang baru juga akan melanjutkan apa yang sudah dimulai di era Jokowi. Apalagi, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah menganggarkan pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun.

Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi serta keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurut La Ode, pemerintahan Prabowo-Gibran memberikan perhatian khusus dalam hal pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perumahan rakyat.

"Pembangunan tersebut menyangkut pemerataan di berbagai daerah, ini bisa menjadi peluang bagi pemerintah untuk lebih melibatkan kontraktor lokal dalam pembangunan sehingga roda perekonomian daerah ikut berjalan," kata dia.

Selama ini, menurutnya, dari sekian banyak proyek infrastruktur, tidak banyak kontraktor lokal yang dilibatkan.

"Ini mengecewakan bagi kami karena seharusnya kontraktor lokal dapat lebih dilibatkan dan diberikan kesempatan sehingga bisa terjadi peningkatan kualitas kontraktor di semua daerah," ujarnya.

Selain itu, dengan dilibatkannya kontraktor lokal akan memicu multiplier effect dan perputaran ekonomi.

Seperti diketahui, jumlah perusahaan konstruksi di Indonesia pada 2023 mencapai 190.677, dengan rincian skala kecil 157.322 perusahaan, skala menengah 31.413 perusahaan, dan skala besar 1.942 perusahaan.

La Ode menilai dominasi kontraktor BUMN Karya dalam proyek skala besar dan strategis nasional harus diimbangi dengan kolaborasi antara kontraktor BUMN dan kontraktor lokal.

"Dominasi BUMN Karya yang terlalu dominan menjadi senjata pembunuh utama kontraktor lokal untuk bertumbuh. Jadi, kontraktor lokal pilihannya cuma jadi subkontraktor, ujung ujungnya tidak dibayar," ucap La Ode.

Untuk itu, kata dia, perlu dibuat regulasi agar dalam proyek besar dengan nilai tertentu, kontraktor BUMN wajib bekerja sama dengan kontraktor lokal maupun setempat agar perputaran ekonomi dan peningkatan SDM bisa terjadi di tiap-tiap daerah.

"Semoga pemerintahan baru mampu memberdayakan kontraktor lokal serta meluruskan fungsi BUMN Karya, bukan sebagai kompetitor masyarakat jasa konstruksi," tutur dia. (Mohar/Ant)