NERACA

Bali – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong perluasan akses pasar produk-produk perikanan yang dihasilkan oleh nelayan skala kecil, pada pertemuan regional Asia Pasifik di Bali. 

Pertemuan yang diselenggarakan oleh KKP bersama Food Agricultural Organization (FAO) dan Infofish itu mendiskusikan peningkatan akses pasar bagi produk perikanan tangkap dan budidaya.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif dalam sambutan pembukanya menyatakan, Indonesia merupakan salah satu produsen perikanan tangkap dan budi daya utama di dunia dengan kontribusi produksi sebesar 7 persen dari total produksi perikanan dunia. 

“Mayoritas nelayan perikanan tangkap Indonesia 90%-nya adalah nelayan skala kecil dan kepentingan mereka turut kita perjuangkan pada pertemuan regional ini,” ujar Latif di Bali.

Latif menegaskan Indonesia memiliki potensi besar di sektor kelautan perikanan. Untuk itu melalui pertemuan ini, dia berharap pengaturan perdagangan yang melibatkan perikanan skala kecil dapat lebih berperan dan didengar di kancah internasional.

 “Saya mengajak negara-negara di kawasan Asia Pasifik memperkuat arah kebijakan dalam forum internasional, karena perikanan kita memiliki banyak kesamaan dari segi karakteristik, tantangan, dan peluang bersaing di pasar global,” ungkap Latif.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rajendra Aryal Kumar mengapresiasi KKP dan dukungan Infofish atas kolaborasi yang baik dalam penyelenggaraan lokakarya tersebut. 

Aryal meminta agar kegiatan ini menjadi sarana berdiskusi dan bertukar pikiran terutama pada aspek perdagangan produk kelautan dan perikanan yang berasal dari perikanan skala kecil.

 “Perikanan skala kecil tidak hanya berbicara bisnis semata, namun  juga berbicara tentang mata pencaharian, pemberdayaan dan pengelolaan perikanan. Kita berharap pertemuan ini dapat memberikan kontribusi dalam menyusun rekomendasi pengelolaan perikanan berkelanjutan secara global,” tutur Aryal.

Lebih lanjut, KKP akan memberikan dukungan penuh terhadap 376 Unit Pengolahan Ikan (UPI) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) potensial yang tersebar di 12 provinsi. Dukungan ini agar usaha yang dijalankan semakin maju dan berkembang dari sisi produksi maupun pemasarannya.  

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo memaparkan, saat ini sedang dilakukan kurasi terhadap ratusan UMKM untuk mengetahui kebutuhan masing-masing usaha. 

"Saat ini sedang kami kurasi, potret detail UMKM akan kami peroleh, apa saja kebutuhannya untuk kami bina agar mereka bisa naik kelas," terang Budi ditempat terpisah.

Budi memaparkan proses kurasi dilakukan usai pembobotan terhadap 1.883 UMKM yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). Dikatakannya, tim Ditjen PDSPKP bergerak ke 12 provinsi guna melakukan kurasi terhadap UMKM tersebut secara detail.

"Ada 12 provinsi yang kita sasar, ini tersebar dari barat ke timur dan kita kurasi secara detail," ujar Budi.

 Adapun 12 provinsi dimaksud adalah Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Bali dan Maluku Utara. Proses kurasi tersebut telah berlangsung sejak Maret hingga April 2024. 

"Di kegiatan ini kita gunakan paradigma bottom up, apa yang UMKM butuhkan, itu yang kami kerjakan," jelas Budi.

Dalam kesempatan ini, Budi menyebut bahwa UMKM dapat naik kelas jika mereka telah memenuhi 6 aspek, yakni: aspek pemenuhan legalitas usaha. KKP hingga kini terus melakukan pendampingan dan memberikan kemudahan dalam perizinan berusaha.

Selanjutnya, aspek penguatan sumber daya manusia. KKP juga terus melakukan bimbingan teknis dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi sumberdaya manusia, terutama para pelaku UMKM.

"Tak kalah penting aspek produksi, UMKM juga perlu menerapkan teknologi yang tepat guna untuk meningkatkan produktivitasnya," kata Budi.

“Lalu aspek perluasan pasar. KKP mendorong pelaku UMKM untuk Go Digital dan mampu menembus pasar ekspor melalui serangkaian kegiatan pendampingan dalam memperluas akses pasar, baik domestik maupun ekspor," tambah Budi.

Kemudian aspek finansial agar UMKM memanfaatkan skema pembiayaan yang mudah dan murah melalui kredit program, modal ventura, atau pembiayaan lainnya. 

"Terakhir, aspek operasional, diantaranya logistik, yaitu tentang penyediaan sarana dan prasarana pengadaan, penyimpanan, serta distribusi," pungkas Budi.