NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa total penyaluran pembiayaan syariah bagi pelaku UMKM, yang terdiri dari program Kredit Usaha Rakyat Syariah (KURS) dan Ultra Mikro (UMi) Syariah, mencapai Rp21,01 triliun per September 2024.

“Pembiayaan bagi UMKM melalui KURS atau Kredit Usaha Rakyat Syariah dan UMi Syariah realisasinya masing-masing mencapai Rp16,7 triliun dan Rp4,31 triliun per September 2024,” ujar Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Pleno Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), di Jakarta, akhir pekan kemarin. 

Ia mengatakan bahwa perluasan akses pembiayaan syariah bagi UMKM tersebut merupakan salah satu peran APBN untuk mendorong pengembangan perekonomian syariah nasional.

Tidak hanya melalui pembiayaan syariah, ia menuturkan bahwa pemerintah juga berupaya untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional melalui diversifikasi instrumen keuangan syariah, seperti penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara.

Ia menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara ekonomi berkembang (emerging market) pertama yang berhasil menerbitkan sukuk hijau (green sukuk). Sri Mulyani, yang juga menjabat sebagai Sekretaris KNEKS, menyampaikan bahwa secara akumulatif, total nilai penerbitan sukuk negara mencapai Rp2.808,66 triliun, dengan outstanding sebesar Rp1.565,72 triliun. “Instrumen sukuk telah menjadi katalisator utama dalam mendorong dan memperdalam sektor keuangan syariah,” ujarnya.

Ia juga menuturkan bahwa menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aset keuangan syariah di Indonesia mencapai Rp2.756,45 triliun, atau tumbuh 12,48 persen year-on-year (yoy). Untuk mendukung pembiayaan infrastruktur berbasis syariah serta memperkuat ekosistem keuangan syariah, Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang mumpuni pada sektor syariah.

Salah satunya adalah melalui pengalokasian dana abadi pendidikan, pemberian beasiswa LPDP dan beasiswa afirmasi bagi santri untuk melanjutkan pendidikan mereka hingga S3, serta pengembangan program studi ekonomi syariah di berbagai perguruan tinggi.

“Hal ini diharapkan akan terus melahirkan berbagai pakar syariah yang mampu bersaing di tingkat global… Saya berharap banyak dari Indonesia yang mampu meniti karier di lembaga internasional, termasuk Islamic Development Bank (ISDB), tidak hanya di level staf, tapi juga di manajemennya,” katanya pula.

Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan, ekonomi dan keuangan syariah menunjukkan perkembangan positif dalam lima tahun terakhir. "Dalam lima tahun terakhir, kita telah menyaksikan perkembangan positif ekonomi dan keuangan syariah, baik di tingkat nasional maupun internasional," kata Wapres.

Wapres menilai kemajuan tersebut mengukuhkan ekonomi dan keuangan syariah sebagai arus baru ekonomi yang mampu berjalan beriringan dengan ekonomi konvensional dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. "Jadi, kita bersama saja untuk ada konvensional, ada juga yang syariah, dual economy system," tutur Wapres.

Namun, ia menegaskan bahwa pencapaian tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari komitmen kuat, dedikasi, kerja keras, dan kerja cerdas kita semua. "Tentu kita tidak boleh berpuas diri dengan hasil yang telah diraih saat ini. Ke depan, ekonomi dan keuangan syariah harus terus memperbesar kontribusinya dalam perekonomian nasional, beradaptasi lebih cepat, dan mampu merespons peluang di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks," ucap Wapres.

Untuk diketahui, selama lima tahun terakhir, berbagai program pengembangan ekonomi syariah telah menunjukkan hasil signifikan baik di tingkat nasional maupun global. Di tingkat nasional, Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah (KEKSI) Bank Indonesia mencatat bahwa pangsa aktivitas usaha syariah terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional pada triwulan II 2023 mencapai 46,71 persen atau sebesar Rp9.826,8 triliun.

Selain itu, kontribusi pembiayaan syariah bagi UMKM hingga Maret 2024 tercatat sebesar Rp161,03 triliun. Angka itu merupakan 81,66 persen dari target rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan 59,88 persen dari target Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi syariah juga didukung oleh kinerja sektor halal value chain (HVC), yang tumbuh sebesar 3,93 persen pada 2023. Sektor unggulan HVC seperti pertanian, makanan dan minuman halal, pariwisata ramah Muslim serta fesyen Muslim, berkontribusi secara signifikan terhadap ekonomi nasional, bahkan menopang hampir 23 persen dari total ekonomi Indonesia pada 2023.

Sedangkan, dari aspek infrastruktur pendukung ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, hingga September 2024, telah terbentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di 31 provinsi di seluruh Indonesia. Sebagaimana KNEKS di tingkat pusat, KDEKS dalam hal ini merupakan akselerator pengembangan ekonomi syariah daerah yang memimpin sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan di tingkat daerah