Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin menegaskan, Ketua Umum Kadin Indonesia harus sosok yang mendapat dukungan pemerintah. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani menyatakan, sangat optimistis dengan kepemimpinan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia 2024-2029.“Clear banget bahwa ke depannya yang harus memimpin jelas mempunyai rekam jejak yang sudah proven dan harus mendapat dukungan Pemerintah, apapun yang terjadi. Kadin nggak bisa hanya berdiri (sendiri) begitu saja,” jelas Shinta di Jakarta, kemarin.

Sementara Ketua Umum Indonesian National Shipowners' Association Carmelita Hartoto menyatakan, Kadin di bawah Anindya lebih berperan dari sebelum-sebelumnya. Buktinya, Anindya sukses menghadirkan para menteri dalam sarasehan. “Dengan membawa beberapa menteri, ini kami berharap kedekatan Kadin dengan Pemerintah menjadi lebih (baik lagi)” ucapnya.

Lalu Ketua Umum DPP Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, Nita Yudi menekankan, kemitraan antara Kadin dan Pemerintah harus terbangun. Menurutnya, pihak swasta harus berkolaborasi dengan pemerintah. Sedangkan, Ketua Umum Kadin Sumatera Selatan, Affandi Udji menyatakan, dengan adanya beberapa kali sarasehan dan audiensi Kadin Indonesia dengan beberapa menteri, yang dihadiri juga beberapa Kadin Provinsi, pihaknya optimistis target pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa tercapai. Inflasi semakin terjaga dan iklim usaha semakin membaik. “Alhamdulillah, di bawah kepemimpinan Bapak Anindya Bakrie, Kadin solid,” ucapnya.

Kemudian, Ketua Umum Jaringan Pengusaha Nasional, Bayu Priawan Djokosoetono menyatakan, sarasehan yang dilakukan secara intensif oleh Kadin merupakan dukungan konkret dari Pemerintah. Dia pun menekankan, tidak ada dualisme Kadin.“Hanya ada satu Kadin, yaitu Kadin di bawah kepemimpinan Ketua Umum Anindya Bakrie hasil Munaslub. Dan dukungan Pemerintah akan terus mengalir. Kami, dunia usaha menyambut baik dan siap berkolaborasi,” ujarnya.

Ketua Umum Kadin, Anindya Bakrie dalam sarasehan KBersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, ada dua hal bagus dalam kepemimpinan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto selama ini. Salah satunya, menciptakan iklim yang tenang dan kondusif untuk dunia usaha.“Selain iklim, kami melihat kebijakan yang pro-bisnis tetapi juga peduli untuk kesejahteraan rakyat dan memastikan juga bahwa kebersamaan serta berkelanjutan terjamin,” ujarnya.

Anindya memuji Airlangga sebagai “arsitek” di balik keberhasilan pertumbuhan ekonomi nasional. Dia lalu mengutip kalimat yang sering dikatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto selama ini sebagai Cita-cita abadi bernegara: Indonesia merdeka untuk jadi negara yang kuat dan terhormat. Menjadi negara yang disegani karena rakyatnya hidup sejahtera. Rakyatnya adil dan makmur. Rakyatnya hidup tanpa penindasan. Rakyatnya bahagia dari Sabang sampai Merauke.

Ditambahkannya, Kadin perlu mengetahui program keberlanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi ke pemerintahan Pak Prabowo dan bagaimana Kadin bisa berperan. “Karena, daripada Kadin meraba-raba membuat roadmap sendiri, lebih baik langsung bekerja sama dengan Pemerintah memastikan bahwa teman-teman di lapangan bisa berpartisipasi dan membantu pemerintah,” ucapnya.

Sementara itu, dalam paparannya, Airlangga menyampaikan pekerjaan rumah (PR) Kadin untuk menggenjot investasi di Indonesia yang memiliki target investasi hingga Rp 1.700 triliun. "Investasi yang harus kita genjot Rp 1.400 triliun sampai Rp 1.700 triliun triliun. Itu adalah PR-nya Kadin. Tidak ada yang lain, kecuali Kadin yang kerja bersama BUMN," ungkapnya.

Dia menekankan, saat ini Pemerintah fokus mendorong UMKM. Untuk mendorong masyarakat menengah naik kelas, Pemerintah telah memberikan insentif, salah satunya Kredit Usaha Rakyat (KUR)."Kredit Usaha Rakyat setiap tahun digelontorkan oleh Pemerintah sekitar Rp 270 triliun. Pada saat Covid-19 di atas Rp 300 triliun. Dan ini diberikan kepada UMKM," jelas Airlangga.