Siti Nurbaya

Menteri LHK

Pemantapan Kawasan Hutan Kawal Pembangunan Berkelanjutan

Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyoroti pentingnya langkah pemantapan kawasan hutan dan tata lingkungan dalam mengawal pembangunan nasional yang berkelanjutan.

"Peran itu mencakup peran stabilitas masyarakat dan nasional dengan tata batas hutan yang final untuk resolusi konflik dan membuat kepastian hukum untuk berbagai pihak," kata Menteri LHK Siti Nurbaya dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa (1/10).

Dia juga menyoroti peran lainnya termasuk dalam perencanaan hutan dan keseimbangan alokasi dan redistribusi akses kelola yang seimbang, juga peran dalam edukasi publik dengan kejelasan tata kelola dan ketersediaan sistem dan data digital.

Selain itu, terdapat juga peran dalam menjaga reputasi negara dengan kekuatan sistem, pendataan atau database dan metodologi teknis kehutanan dan lingkungan termasuk dampak lingkungan.

Berbicara dalam peresmian empat kantor dan fasilitas penunjang Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) di empat provinsi dilakukan di Pekanbaru, Riau, Senin kemarin (30/9), Siti menyebut sebagai unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan maka BPKHTL memiliki peran penting dan strategis dalam mewujudkan kelestarian hutan dan lingkungan khususnya pada tataran implementasi kebijakan di lapangan.

Secara khusus Siti menyoroti tentang langkah-langkah penyelesaian pemantapan tata batas kawasan hutan, penyediaan data dan informasi sumber daya hutan yang akurat, dan mendukung peningkatan kualitas tata kelola di tingkat tapak.

Tata batas kawasan hutan secara fisik telah diselesaikan pengukuran di lapangan, katanya, namun untuk pemantapan kawasan dan pengukuhan karena bersifat administrasi yang melibatkan unsur pemerintahan berjenjang sampai ke tingkat desa/lapangan saat ini baru mencapai 84 persen dan akan selesai pada 2024.

Lebih lanjut, dia mengatakan untuk mencapai target-target kinerja di KLHK, seluruh jajaran harus terus berupaya untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar instansi, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Maka, harus dipastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam pengelolaan hutan dan lingkungan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan ekosistem.

"Harapan saya dengan tersedianya bangunan kantor yang saat ini diresmikan, koordinasi dan kolaborasi tersebut dapat terus diperkuat selain tentu saja peningkatan dan optimalisasi kinerja dari BPKHTL sendiri dalam pencapaian target kinerjanya," demikian Siti Nurbaya. Ant