Kota Depok 2025 Diprediksi Resesi Ekonomi - Kepala Badan Keuangan Daerah H. Wahid Suryono SPI:

NERACA

Depok - Perekonomian daerah khususnya di Kota Depok, Jawa Barat, diprediksi baru akan dirasakan mengalami resesi mulai sekitar semester pertama pada tahun anggaran 2025. Tanda-tandanya mulai diprediksi akan terasa ada gejala resesi kelesuan roda perekonomian yang kurang bergairah.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Keuangan Daerah (KBKD) Kota Depok, H. Wahid Suryono SPI kepada NERACA saat ditemui di ruang kerjanya meski tampak masih sibuk dalam kondisi perbaikan ruang kerjanya di Gedung BAPPLITDA Kota Depok, baru-baru ini.

Menurutnya, resesi ekonomi tersebut sudah mulai terjadi prosesnya secara global di negara maju seperti di Korea Selatan."Hal tersebut terlihat dengan telah berhentinya berproduksi industri terbesarnya," katanya.

Hal tersebut diperkirakan juga terjadi di negara maju lainnya yang mengalami gejala resesi perekonomian di Asia dan Eropa maupun Amerika.

Dikatakan kelesuan perekonomian tersebut, memang belum terasa bagi warga masyarakat golongan menengah ke bawah di Indonesia, khususnya di Kota Depok."Kondisi resesi global seoertinya terkesan baru di tingkat perusahaan konglomerasi," ujar KBKD Wahid Suryono.

Sedangkan, lanjutnya, bagi warga masyarakat dan pengusaha di tingkat menengah dan bawah, belum merasakan secara signifikan kelesuan oerekonomiannya, khususnya di Kota Depok.

Dikatakan, saat ini (APBD-P TA 2024 Kota Depok, Red); Kota Depok masih  bisa bergairah perekonomiannya. Bahkan, bisa mencapai target keuangan daerah yang lebih meningkat dari APBD murni 2024 yang total APBD nya sekitar Rp4,4 triliun berimbang antara pendapatan dan pengeluarannya; yakni tidak defisit.

Dikemukakan, pada tahun 2924 ini, Kota Depok juga naikkan targetkan Pendapatan Asli Daerah nya (PAD) sekitar Rp1,8 triliun.

"Hal ini hampir mencapai 50 persen dari total APBD nya, yang masih sehat dan bisa mengatasi berbagai kesulitan keuangan daerah," katanya kepada NERACA yang menambahkan belum bisa targetkan jika untuk APBD 2025 jika terjadi resesi ekonomi.

Sementara Kepala Bidang Pendapatan-2 H. Teuku Mohammad Reza M.Si, saat ditemui terpisah, juga optimis untuk target PAD 2024 dari pajak daerah PBB dan BPHTB bisa tercapai.

"In Syaa Allah taget yang direncanakan per triwulan anggaran, masih normal dan belum terasa ada tanda-tanda resesi ekonomi," ujar Reza saat ditemui di ruang kerjanya.

Bahkan, lanjutnya, pemenuhan kewajiban bagi wajib pajak, baik warga maupun pengusaha, bisa akan melonjak pelunasan wajib pajaknya pada triwulan akhir tahun anggaran.

"Mudah-mudahan yang biasanya bisa over target, meski  akan ada resesi ekonomi," tutur Mohammad Reza, Kabid P-2 BKD Kota Depok kepada NERACA. Dasmir

 

 

 

BERITA TERKAIT

Pengamat Ekonomi UI: Transisi Mulus Pemerintahan Jokowi ke Prabowo Jamin Stabilitas Ekonomi Nasional

  NERACA Jakarta - Capaian kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk…

Pemprov Banten Tambah CBP dari Insentif Fiskal Kendalikan Inflasi

NERACA Serang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menambah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) melalui sumber Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah…

PNM Raih Dua Penghargaan Bergengsi di Merdeka Award 2024

NERACA Jakarta – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih dua penghargaan bergengsi pada ajang Merdeka…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Daerah

Pengamat Ekonomi UI: Transisi Mulus Pemerintahan Jokowi ke Prabowo Jamin Stabilitas Ekonomi Nasional

  NERACA Jakarta - Capaian kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk…

Kota Depok 2025 Diprediksi Resesi Ekonomi - Kepala Badan Keuangan Daerah H. Wahid Suryono SPI:

NERACA Depok - Perekonomian daerah khususnya di Kota Depok, Jawa Barat, diprediksi baru akan dirasakan mengalami resesi mulai sekitar semester…

Pemprov Banten Tambah CBP dari Insentif Fiskal Kendalikan Inflasi

NERACA Serang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menambah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) melalui sumber Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah…