NERACA

Serang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menambah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) melalui sumber Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat sebanyak 988 ton beras untuk pengendalian laju inflasi.

Pelaksana Harian Sekretaris Daerah (Plh Sekda) Provinsi Banten Virgojanti, di Serang, Selasa (24/9), mengatakan untuk memperkuat ketersediaan pangan di Provinsi Banten, maka Pemprov Banten berencana untuk menambah Cadangan Pangan Provinsi (CPP).

"Saat ini Pemprov Banten memperoleh dana insentif fiskal sebesar Rp13 Miliar dari Pemerintah Pusat. Rencananya, dana insentif fiskal tersebut, akan digunakan untuk membeli beras guna menambah cadangan pangan pemerintah," katanya.

Ia mengatakan secara umum ketersediaan pangan di Banten tetap tersedia, dan cadangan beras milik Pemprov Banten yang saat ini ada di angka 770 ton dan akan ditambah lagi sebanyak 988 ton beras.

"Jadi kami akan mempunyai cadangan pangan sampai 1.700 ton. Minimalnya sebetulnya hanya 1.300 ton, tapi kita bisa penuhi lebih. Dana tersebut bersumber dari dana insentif fiskal sebesar Rp13 Miliar. Itu akan di belanjakan sebagian untuk memperkuat cadangan beras pemerintah daerah," katanya pula.

Virgojanti menuturkan, rencana pembelian tambahan cadangan pangan itu dilakukan supaya bisa meminimalisir kekurangan pangan saat adanya bencana seperti bencana kekeringan atau bahkan adanya inflasi di sektor pangan. Terlebih, kata dia, untuk mengantisipasi adanya lonjakan pembelian komoditas pangan jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

"Ini kan kita khawatir takut ada bencana kekeringan dan sebagainya yang nanti itu cadangannya bisa kita alokasikan untuk hal itu. Apalagi saat ini sudah mau masuk masa pilkada, mungkin ada pembelian besar-besaran untuk dibagikan kepada masyarakat dan lain sebagainya. Maka kita perlu antisipasi itu," katanya.

Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, saat ini sektor pangan masih menjadi pemandu atau pemicu laju inflasi di Banten. Maka pihaknya bersama dengan Satgas Pangan akan mengalokasikan dana insentif untuk pengendalian pangan.

"Mudah-mudahan dengan begitu akan menekan inflasi kita cukup terkendali. Sehingga aktivitas ekonomi bisa bergulir dengan berbagai aspek di luar pangan yang akan menggiatkan tata ekonomi di Provinsi Banten," ujarnya.

Al menyampaikan, dalam upaya stabilisasi pangan di Banten akan menggelar berbagai upaya seperti pasar murah dan bahkan bantuan pangan ke masyarakat yang berhak menerima.

"Jadi kita lakukan pasar murah, distribusikan ke titik-titik masyarakat. Karena saat ini pangan masih menjadi pemicu inflasi yang menggerakkan inflasi lebih tinggi dari sebelumnya. Maka kita konsisten untuk itu," katanya pula. Ant