NERACA

Sukabumi - Sepanjang lima tahun terakhir, persentase penduduk miskin di Kota Sukabumi tergolong lebih rendah dibanding dengan Provinsi dan Nasional. Tahun 2022, persentase penduduk miskin berada di angka 8,02%, kemudian pada tahun 2023 menjadi 7,50%. Begitu juga, dengan grafik jumlah penduduk miskin alami serupa, dimana pada tahun 2022 sebesar 26.590 jiwa menjadi 24.960 jiwa pada tahun 2023.

"Meskipun trennya menurun, namun dari data tersebut diketahui bahwa kita masih memiliki pekerjaan rumah yang harus dikerjakan bersama, dengan melibatkan seluruh sumber daya untuk penanggulangan kemiskinan di kita," ujar Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sukabumi, Hasan Asari, usai membuka Forum Group Discussion (FGD), Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) tahun 2025-2029, di ruang pertemuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi, Selasa (24/9).

Hasan mengungkapkan, masalah kemiskinan masih menjadi suatu isu strategis dalam pembangunan, baik di tingkat global, nasional, Kabupaten/Kota, maupun Provinsi. Makanya, Kota Sukabumi akan kembali menyusun RPKD yang telah habis masa berlakunya tahun 2018-2023, dengan RKPD tahun 2025-2029.

"Dalam FGD ini, kami membahas upaya-upaya penanggulangan kemiskinan lima tahun yang akan dating, melakukan pemetaan, strategi, hingga floating simulasi pembiayaan. Hal ini salah satu bahan yang menjadi panduan oleh Kepala Daerah terpilih nanti," jelasnya.

Perencanaan penanggulangan kemiskinan, sambung Hasan,  disusun dengan memperhatikan 4 strategi penanggulangan kemiskinan. Yakni, pengurangan masyarakat miskin, beban pengeluaran, peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, Pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil, dan sinergi kebijakan kemiskinan.

"Perencanaan itu penting, tulis yang akan dilakukan dan lakukan yang sudah tertulis. Hal itu, di akomodasi oleh perencanaan pembangunan daerah," pungkasnya. Arya