Sehubungan dengan wacana Kementerian Perhubungan menerapkan sistem tarif KRL CommuterLine berbasis nomor induk kependudukan (NIK), hal ini jelas menunjukkan Kemenhub dan PT KAI melakukan diskriminasi tarif angkutan umum terhadap penumpang yang mayoritas pekerja. Penerapan sistem tarif itu tidak lazim dan berpotensi menurunkan kasta penumpang yang rata-rata kelas menengah bisa jatuh miskin, gegara tarif KRL tidak proporsional. Adalah tarif yang wajar merupakan ongkos untuk jarak terdekat dan terjauh, lebih rasional di mata penumpang.

Abdullah Rifai, UI Depok