Tolak Diskriminasi Tarif KRL

Walau masih wacana pemerintah, dalam hal ini Kemenhub berencana menerapkan sistem tarif KRL CommmuterLine berbasis NIK, kami sebagai pekerja yang setiap hari menggunakan sarana transportasi umum itu menolak penerapan sistem tarif berdasarkan NIK. Lebih baik pimpinan KAI dan Kemenhub menerapkan kebijakan yang rasional yaitu menerapkan sistem tarif untuk jarak terdekat dan terjauh. Ini lebih masuk akal dan diterima sebagian besar penumpang KRL CommuterLine.

Rahayu Murtiningsih, Lenteng Agung

BERITA TERKAIT

Wajar Tarif KRL Naik Rp 1.000

Direktur Operasi dan Pemasaran KAI Commuter, Broer Rizal kepada media mengungkapkan pihaknya siap untuk mengimplementasikan kenaikan tarif KRL Jabodetabek Rp1.000 jika telah…

Diskon dan Denda PBB

Pemkot Bekasi saat ini ada program pemberian diskon 10 persen untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). Yang menjadi pertanyaan…

Bongkar Jalan Lama Waktunya?

Jika Anda melintas di Jl. Proklamasi, Cikini Raya dan Sutan Syahrir, yang berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat, pasti akan menemukan…

BERITA LAINNYA DI

Wajar Tarif KRL Naik Rp 1.000

Direktur Operasi dan Pemasaran KAI Commuter, Broer Rizal kepada media mengungkapkan pihaknya siap untuk mengimplementasikan kenaikan tarif KRL Jabodetabek Rp1.000 jika telah…

Diskon dan Denda PBB

Pemkot Bekasi saat ini ada program pemberian diskon 10 persen untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). Yang menjadi pertanyaan…

Bongkar Jalan Lama Waktunya?

Jika Anda melintas di Jl. Proklamasi, Cikini Raya dan Sutan Syahrir, yang berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat, pasti akan menemukan…