Membaca berita soal wacana Kemenhub akan menerapkan tarif KRL CommuterLine berbasis nomor induk kependudukan (NIK) pada 2025, adalah sebuah pemikiran yang tidak rasional. Di negara manapun tidak ada penerapan tarif transportasi publik menggunakan data social security number. Adapun yang lazim menggunakan data empirik penumpang KRL yang mayoritas adalah pegawai. Pola tarif LRT sebenarnya sudah wajar dan ekonomis diterapkan pada tarif KRL sehingga menjadi padanan tarif yang rasional dan terukur.
Abdullah Samsudin, Bekasi Barat
Direktur Operasi dan Pemasaran KAI Commuter, Broer Rizal kepada media mengungkapkan pihaknya siap untuk mengimplementasikan kenaikan tarif KRL Jabodetabek Rp1.000 jika telah…
Pemkot Bekasi saat ini ada program pemberian diskon 10 persen untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). Yang menjadi pertanyaan…
Jika Anda melintas di Jl. Proklamasi, Cikini Raya dan Sutan Syahrir, yang berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat, pasti akan menemukan…
Direktur Operasi dan Pemasaran KAI Commuter, Broer Rizal kepada media mengungkapkan pihaknya siap untuk mengimplementasikan kenaikan tarif KRL Jabodetabek Rp1.000 jika telah…
Pemkot Bekasi saat ini ada program pemberian diskon 10 persen untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). Yang menjadi pertanyaan…
Jika Anda melintas di Jl. Proklamasi, Cikini Raya dan Sutan Syahrir, yang berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat, pasti akan menemukan…