Oleh : Adib Prasetya

Pengamat Hubungan Internasional  

Sidang Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) atau forum parlemen Indonesia dengan negara-negara kepulauan Pasifik resmi di gelar di Jakarta. Forum itu tidak saja menunjukkan kemampuan Indonesia menggelar event berkala internasional, namun juga menjadi simbol kuat kepercayaan Rumpun Melanesia kepada Indonesia dalam mendorong terciptanya pembangunan yang lebih inklusif di kawasan pasifik.

Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan Forum tingkat Parlemen dengan negara-negara kawasan Pasifik atau IPPP. Dalam sejarahnya, IPPP pertama kali digelar pada tahun 2018, namun acara lanjutan dari Forum tersebut sempat tertunda akibat persoalan Pandemi Covid-19 hingga DPR RI yang terpilih sebagai Tuan Rumah pertemuan Forum Parlemen Sedunia atau Inter-Parliamentary Union (IPU) tahun 2022 lalu. Oleh karena itu, acara pertemuan parlemen dengan kawasan pasifik baru dapat terselenggara pada tahun ini.

Terdapat belasan negara yang diundang dalam Forum IPPP Kedua kali ini. Negara-negara tersebut antara lain Cook Islands, Micronesia, Fiji, Indonesia, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, Niue, Palau, Papua Nugini, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, serta teritori Prancis French Polynesia dan Kaledonia Baru. Sementara itu, Sidang IPPP tahun 2024 mengambil tema “Partnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development.”.

Pelaksanaan Sidang IPPP ke-2  tahun 2024 ini tentu saja perlu mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat. Sebab, Sidang IPPP ini memiliki banyak arti strategis bagi Indonesia di Kawasan Pasifik. Sesuai dengan tujuannya, tentu saja pelaksanaan IPPP Tahun 2024 ini bertujuan untuk merumuskan aksi konkret untuk membangun kerja sama dengan negara-negara Pasifik pada bidang yang menjadi prioritas bersama, seperti maritim, ekonomi biru, konektivitas dan pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals) atau tujuan pembangunan berkelanjutan.

Namun tidak kalah pentingnya, Forum tingkat parlemen dengan negara-negara di kawasan pasifik tersebut menjadi ruang dialog yang efektif dalam menjelaskan isu-isu krusial seputar kebijakan nasional di Papua. Sebagaimana diketahui, persoalan Papua sering menjadi isu yang sensitif di kawasan pasifik akibat adanya distorsi informasi. Sehingga, IPPP dapat menjadi wadah komunikasi yang efektif untuk menjelaskan mengenai hadirnya negara di Papua dalam menyejahterakan masyarakat. Termasuk juga soal kunjungan Presiden Jokowi saat ini ke Papua dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat.

Komitmen kuat dari legislatif dalam menyampaikan persoalan seputar Papua itu tercermin dari upaya DPR RI yang menggelar pertemuan tingkat parlemen dengan negara-negara Melanesian Spearhead Group (MSG). Selain Indonesia, dialog parlementer antar anggota MSG juga dihadiri oleh pimpinan parlemen Fiji, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini. Baik pertemuan IPPP maupun pertemuan dengan MSG ini yang tentu saja menjadi bukti kepercayaan terhadap Indonesia dalam memimpin kawasan pasifik.

Seperti diketahui, ada beberapa provinsi di kawasan timur Indonesia yang masuk kawasan Pasifik dan juga terdapat rumpun Melanesia yakni Maluku, Maluku Utara, NTT, dan 6 provinsi di Papua. Oleh sebab itu, suara Indonesia dalam forum tersebut diharapkan mampu menguatkan kepercayaan Rumpun Melanesia terhadap kepemimpinan Indonesia dalam mencapai kesejahteraan bersama, melalui peningkatan kerja sama ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di kawasan regional

Dengan menjadi tuan rumah dan inisiator dari Sidang IPPP Kedua, Indonesia menunjukkan komitmennya dalam membangun kerjasama dan kepercayaan yang erat dengan negara-negara Pasifik. Dukungan dari negara-negara Pasifik juga dapat menjadi modal politik yang berharga bagi Indonesia dalam berbagai perundingan internasional khususnya dalam mengamankan sejumlah kepentingan nasional.