Oleh: Marwanto Harjowiryono

Dosen STAN,  Pemerhati Kebijakan Fiskal.

APBN selama satu dekade terakhir telah membuktikan mampu menjadi tulang punggung bergeraknya perekonomian. Bahkan selama pandemi Covid 19 tahun 2020-2023, APBN telah berhasil menjadi shock absorber utama dalam menjaga keberlangsungan kehidupan  masyarakat dan perekonomian nasional. Pada sisi lain, APBN juga telah berhasil menjaga kinerja fiskal hingga tetap bertahan sehat dan sustainable hingga  masa mendatang.

Lantas, apakah benar seperti klaim dari otoritas fiskal bahwa APBN telah berhasil menjalankan fungsinya sehingga mampu memberikan andil yang signifikan terhadap perbaikan kesehatan perekonomian nasional. Paling tidak, terdapat tiga peran nyata dari APBN terhadap perekonomian, meliputi peran positif  terhadap sektor riil, sektor moneter,  dan neraca pembayaran. Masing-masing peran   bergerak sangat dinamis tergantung kepada perkembangan ekonomi domestik dan global.

Peran APBN pada sektor riil dapat dilihat dari perkembangan permintaan agregat, yakni belanja APBN pada pengeluaran konsumsi pemerintah (P-KP), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), dan dukungan terhadap konsumsi rumah tangga. Dalam dua tahun terkahir, kontribusi konsumsi pemerintah dalam PDB berkisar 7,5 %.

Dalam dua tahun terakhir, peran konsumsi pemerintah berupa belanja operasional pemerintah (antara lain belanja pegawai dan belanja barang, termasuk bansos), terhadap pertumbuhan PDB cukup signifikan. Konsumsi pemerintah ini meningkat tajam saat pandemi Covid 19, sehingga mampu menahan pertumbuhan ekonomi untuk tidak melorot tajam.

Di pihak lain, peran anggaran untuk PMTB dari pemerintah, yang bersumber dari belanja modal, baik dari pemerintah pusat maupun daerah juga cukup signifikan. Kontribusi terbesar dari  peningkatan PMTB dalam dua tahun terakhir berasal dari  peningkatan belanja modal pemerintah pusat, meliputi belanja peralatan dan mesin, belanja jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja gedung dan bangunan. Belanja modal pemerintah menyumbang sekitar  8,9 persen terhadap pembentukan PMTB.

Sementara itu, beberapa pos APBN berdampak secara tidak langsung mendorong konsumsi masyarakat, terutama yang bersumber dari belanja barang, belanja sosial, subsidi energi, dan belanja lainya. Belanja APBN ini memperkuat daya beli masyarakat di saat kondisi masyarakat sedang melemah daya belinya.

Sementara itu, transaksi keuangan pemerintah melalui APBN memberikan dampak terhadap besaran moneter, dan perpengaruh terhadap likuiditas dalam perekonomian. Selama tahun 2021-2023, operasi keuangan pemerintah memberikan dampak neto yang ekspansif terhadap likuiditas dalam perekonomian. Pada tahun 2023, operasi keuangan Pemerintah berdampak  ekspansif terhadap  likuiditas perekonomian sebesar Rp252,7 triliun. Kondisi ini memberikan peluang terhadap makin meningkatnya aktivitas perekonomian.

Selanjutnya, dampak APBN terhadap neraca pembayaran terlihat dari pengaruh transaksi keuangan Pemerintah terhadap transaksi valuta asing (valas). Dalam periode 2021-2023, operasi keuangan Pemerintah memberikan dampak yang positif terhadap penerimaan valas. Pada tahun 2023, penerimaan valas dari operasi keuangan Pemerintah meningkat sebesar 5,5 persen dari tahun 2022 atau tercatat sebesar Rp370,7 triliun.

Peran APBN terhadap sektor riil tahun 2025 diperkirakan juga tetap positif. Demikian juga pengaruhnya terhadap likuiditas perekonomian dan neraca pembayaran diproyeksikan akan memberikan dampak positif terhadap likuiditas perekonomian dan peningkatan valas.