Oleh   : Ahmad Febriyanto, Mahasiswa FEB Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Serangan ransomware yang menyerang data nasional menimbulkan berbagai pendapat dan menjadi menarik untuk dibahas. Pasalnya, hal ini bukan kali pertama, jika ditelisik lebih lanjut, belum lama kasus hacker Bjorka juga sempat menggemparkan Indonesia dengan pengakuan memiliki NIK masyarakat dan beberapa data-data penting nasional. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melaporkan bahwa dalam tahun 2023 terdapat 347 dugaan serangan siber dan telah menerima sebanyak 1.417 aduan terkait keamanan siber.

Sisi lain pihak swasta juga mencatat bahwa terjadi peningkatan serangan siber pada awal tahun 2024. Meskipun, Indonesia bukan negara dengan tingkat serangan siber tertinggi di dunia, hal ini patut menjadi perhatian utama dalam aspek keamanan nasional. Kasus kebobolan data Pusat Data Nasional Sementara (PDSN) semakin meyakinkan bahwa hal ini penting untuk diperhatikan.

Pada era serba digital saat ini, peningkatan alokasi keamanan menjadi aspek penting yang sedang diperhatikan banyak pihak. Keamanan data adalah tuntutan utama bagi setiap penyedia dan pengguna layanan digital. Sebab dalam dunia digital yang bersifat tidak terbatas ruang, waktu, dan pengguna, akan sulit untuk mengetahui siapa yang kemudian mencuri dan menggunakan data tersebut.

Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kelebihan yang ditawarkan oleh digital akan dibersamai dengan beberapa risiko yang juga harus ditanggung. Artinya, anggapan bahwa high risk-high return akan sangat nyata dalam aspek ini. Tingkat efisiensi dan efektifitas perlu dibersamai dengan kemudahan hacker dalam mencuri, menggunakan, hingga menjual data digital yang dimiliki.

Tanggung Jawab

Setelah memahami bahwa risiko keamanan data menjadi bagian dari adopsi digital, maka menjadi perlu untuk memberi perhatian penuh pada hal tersebut. Pada kasus kebocoran PDSN tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah perlu bertanggung jawab penuh atas hal tersebut. Sebagai pusat data yang melakukan back-up maka hal ini adalah tugas dari institusi terkait. Sebab hal ini telah memberi dampak pada beberapa kementerian, institusi setingkat kementerian, dan pemerintah daerah.

Tanggung jawab terkait data nasional utamanya terkait back up data perlu digambarkan secara jelas antar institusi. Menghindari adanya tumpang tindih kepentingan antar satu institusi dan institusi yang lain. Implementasi ini akan sangat perlu untuk dituliskan dalam bentuk blueprint arah keamanan digital di Indonesia.

Tanggung jawab keamanan ini perlu dimaknai dengan kesadaran yang tinggi. Kesadaran nasional yang bersifat institusional dan bersifat individual. Kesadaran institusional perlu dijelaskan secara rinci dan rigid, untuk mempermudah melakukan tugas. Selain menjadi tugas institusi, keamanan digital juga perlu dimaknai secara individual. Artinya setiap individu memiliki tanggung jawab yang sama atas data mereka masing-masing.

Hal ini perlu dimulai dengan meningkatkan kesadaran dan kepekaan masyarakat terhadap data mereka. Dengan tingkat kesadaran, kepekaan, dan pemahaman masyarakat yang tinggi terhadap data individu, setidaknya kebocoran data yang disebabkan karena human error dapat diminimalisir. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa keamanan data harus menjadi tujuan nasional yang perlu dikerjakan bersama dari hulu hingga hilir. Termasuk membangun kesadaran institusi dan individu.

Kesiapan Digital

Selain melihat kesiapan institusi dan individu dalam menjaga keamanan data, menilik kembali kesiapan digital dalam aspek infrastruktur juga masih diperlukan. Digitalisasi perlu membantu individu dan negara dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dan efisiensi dalam hal ini tidak hanya berkaitan dengan mudah dan cepat, melainkan juga aman.

Jika diketahui pada saat ini setiap institusi telah beralih menggunakan digital, namun cenderung tidak efektif dalam beberapa aspek. Sebagai contoh adalah efektivitas penggunaan dokumen elektronik (seperti E-KTP dan beberapa E-dokumen yang lain). Hal ini akan mempersingkat proses fotokopi dan cetak KTP sebab semua telah tersedia dalam digital.

Namun, satu data menggunakan E-KTP ini perlu dibersamai dengan kekuatan infrastruktur jaringan yang kuat. Meskipun memerlukan investasi yang cukup besar pada tahap awal, pembentukan E-KTP yang dapat digunakan multifungsi ini akan semakin memudahkan masyarakat Indonesia. Kembali lagi, perlu memperhatikan keamanan digital mereka. Multifungsi harus dibersamai dengan back up data nasional yang kuat. Pemerintah yang bertanggung jawab dan masyarakat yang sadar setidaknya dapat membentuk sistem digital yang kuat.