NERACA

Sukabumi – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengajak seluruh lapisan masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).  Keterlibatan ormas dalam pengembangan UMKM merupakan langkah penting untuk membangkitkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga mengungkapkan, keterlibatan aktif organisasi kemasyarakatan dalam mendukung program pemerintah, khususnya terkait pengembangan UMKM dan   digitalisasi pasar, merupakan langkah penting untuk membangkitkan ekonomi yang inklusif dan   berkelanjutan.  

“Pasalnya, peran UMKM bagi perekonomian nasional cukup signifikan. Sektor UMKM telah memberikan  kontribusi sebesar Rp8.573 triliun atau setara 61 persen dari pendapatan domestik bruto dan menyerap tenaga kerja sebesar 97 persen dari total penyerapan tenaga kerja," kata Jerry.

Jerry menambahkan, Kemendag memiliki program terkait peningkatan kualitas produk dan promosi  UMKM. Pembinaan bagi UMKM bertujuan meningkatkan kualitas produk, pengembangan jenama (branding), dan sertifikasi halal.

Selain aktif dalam pembinaan UMKM, Kemendag mengikutsertakan UMKM dalam pameran, sosialisasi Cinta Produk Lokal, dan kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI). Kemendag juga menjembatani kerja sama UMKM dengan ritel modern agar UMKM dapat memasok dan memasarkan produknya melalui gerai atau jaringan ritel modern.

"Melalui program kemitraan UMKM dengan ritel modern dan lokapasar (marketplace), produk-produk dalam negeri dapat tersedia di pasaran. Dengan demikian, produk UMKM dapat dijangkau dan diminati oleh konsumen dalam negeri," tambah Jerry.

Jerry pun menerangkan, melihat besarnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional, Presiden  Joko Widodo menargetkan 30 juta pelaku UMKM untuk Go-Digital pada 2024. Adanya digitalisasi   ekonomi dan keuangan telah menggeser preferensi masyarakat ke arah permintaan layanan keuangan yang cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Sehingga, pemerintah terus memperluas penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran.

Jerry juga menjelaskan, Kemendag turut mendukung digitalisasi dengan menyediakan sistem pemantauan pasar dan bapok.

“Pemerintah menyediakan sistem pemantauan pasar dan barang kebutuhan pokok (bapok) sebagai indikator pengukuran stabilitas harga bapok, peringatan dini kelangkaan barang, dan disparitas harga. Selain itu, juga mendukung sepenuhnya program Sehat, Inovatif, dan Aman Pakai (SIAP) QRIS untuk digitalisasi pasar rakyat UMKM,” jelas Jerry.

Sebelumnya, Jerry mengakui merupakan pilar ekonomi Indonesia. Pemerintah akan terus memfasilitasi kemajuan UMKM dengan beberapa dukungan kegiatan.

“UMKM merupakan pilar ekonomi Indonesia. Pemerintah akan terus memfasilitasikemajuan UMKM. Para pelaku UMKM diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan pemerintah,” harap Jerry.

Jerry mengungkapkan, pemerintah juga menyediakan kemitraan dengan ritel modern, lokapasar, dan perhotelan untuk kemajuan UMKM. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan nilai penjualan dan daya saing UMKM dipasaryang semakin kompetitif.

Jerry juga menekankan, keberpihakan pemerintah terhadap UMKM dibubuhkan melalui regulasi Peraturan Menteri  Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023.  Permendag tersebutmengatur pemisahan antara social commercedan niaga elektronik dan pembatasan harga minimum barang jadi asal luar negeri, legalitas usaha, standardisasi produk, dan persyaratan teknis, sert a larangan bertindak sebagai produsen.

Menurut Jerry, terdapat pameran produk di dalam dan luar negeri yang dapat dipertimbangkan untuk  memasarkan produk UMKM. Khusus ekspor dan pameran luar negeri, Kemendag memiliki 46   perwakilan perdagangan di lima benua yang dapat memfasilitasi para pelaku UMKM untuk memperoleh informasi negara tujuan ekspor.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan pun mengungkapkan, UMKM harus sungguh-sungguh dibela karena menopang ekonomi Indonesia dengan kontribusi mencapai 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 90 persen tenaga kerja.

“Kalau Indonesia ingin menjadi negara maju pada 2045, kata kuncinya UMKM yang naik kelas. Oleh karena itu,  perhatian dan keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan dan melindungi bidang ini harus dilakukan,” ungkap Zulkifli.

Seperti diketahui, pada 26 September 2023 lalu, Kemendag telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan,   dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Permendag tersebut  bertujuan mendukung kesetaraan kesempatan (equal level of playing field) bidang perdagangan daring.