Oleh : Barra Dwi Rajendra, Pengamat Ekonomi

Strategi Pemerintah Republik Indonesia (RI) dalam menggalakkan pembangunan dengan pendekatan Indonesiasentris atau berfokus pada pemerataan di seluruh penjuru dan pelosok Nusantara dengan menggantikan Jawasentris atau hanya berfokus pada Pulau Jawa saja melalui adanya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memang sudah sangat tepat.

Pembangunan yang menggunakan pendekatan secara Indonesiasentris menggeser Jawasentris tersebut memang sangatlah seluruh masyarakat Tanah Air perlukan sehingga sudah tidak ada lagi rakyat yang mengalami kesenjangan. Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), jelas telah menjawab seluruh tantangan tersebut sehingga dari ujung Barat ataupun ujung Timur masyarakat seluruh Indonesia tetap mampu menikmati adanya fasilitas yang sama dengan pemerataan yang riil terjadi.

Ketepatan seluruh pendekatan atau strategi yang pemerintah lakukan dalam pembangunan IKN, yakni dengan terus mengedepankan prinsip Indonesiasentris kemudian mendapatkan sambutan yang sangat baik dari para investor.

Menurut Anggota Dewan Penasihat Forum Komunikasi Pengusaha Ibu Kota Nusantara (FKP IKN), Sony Subrata bahwa para penanam modal tetap menunjukkan antusiasme mereka dalam membangun Ibu Kota baru di Indonesia tersebut. Seluruh investor yang tergabung ke dalam Forum Komunikasi Pengusaha IKN, bahkan sama sekali tidak terpengaruh dengan adanya isu apapun sehingga mereka semua tetap menunjukkan bagaimana komitmen kuat serta keseriusannya dalam membangun Ibu Kota Nusantara.

Terlebih, dengan saat ini adanya kepemimpinan baru dari Otorita IKN, yakni Pelaksana Tugas (Plt) Kepala OIKN Basuki Hadimuljono dan juga Plt Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni akan semakin membantu pembangunan IKN menjadi semakin cepat lagi. Terkait strategi yang pemerintah terapkan, utamanya dalam era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terus menjunjung pendekatan Indonesiasentris menjadi wujud nyata upaya pemerataan pembangunan di seluruh Tanah Air.

Senada, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia juga telah menegaskan bahwa semua proses investasi di IKN sama sekali tidak mengalami masalah.

Seluruhnya telah berjalan dengan baik dan bagus. Terlebih, sejauh ini sama sekali tidak ada keluhan apapun dari investor mengenai berbagai isu. Selain itu, kini dengan adanya Plt Kepala dan Wakil Kepala OIKN, jelas akan menjadi proses pembangunan semakin cepat.

Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim (Direktur IKPM) Kominfo, Septriana Tangkary mengungkapkan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang saat ini tengah pemerintah jalankan merupakan sebuah bentuk sangat nyata dari upaya untuk mewujudkan konsep pembangunan secara Indonesiasentris. Artinya, seluruh pembangunan bahkan mulai dari Sabang sampai dengan Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote itu seluruhnya memiliki infrastruktur yang sama. Oleh karena itu, bagaimana optimalisasi keberlakuan pembangunan IKN sendiri tidak bisa lepas dari adanya kolaborasi dari berbagai pihak mulai dari masyarakat lokal hingga seluruh kementerian dan lembaga yang ada di Indonesia.

Sebagai salah satu contohnya, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengambil bagian dengan menyiapkan infrastruktur telekomunikasi atau pemerataan akses internet, termasuk pengintegrasian Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Langkah penyiapan infrastruktur telekomunikasi dan pemerataan akses internet sendiri, saat ini telah mengalami perbaikan dan pemerataan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Jika sebelumnya kecepatan internet mencapai 20 mbps hanya mampu masyarakat Pulau Jawa rasakan, namun sekarang kecepatan tersebut juga bisa terasa hingga masyarakat lain.

Kemudian dari segi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik sendiri, hal tersebut perlu sebagai salah satu dukungan adanya transformasi digital di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Adanya integrasi dan harmonisasi layanan digital harus tersedia di setiap kementerian ataupun lembaga publik sehingga pemerintahan digital bisa terwujud dengan baik di IKN.

Alasan utama dari mengapa pemerintah memutuskan memindahkan Ibu Kota Negara Indonesia, yang sebelumnya berada di DKI Jakarta, kemudian kini menjadi di Kalimantan Timur adalah tentunya tidak lain dan tidak bukan, yakni demi mewujudkan pemerataan yang berkeadilan.

Dari berbagai macam sektor, seluruh masyarakat harus mampu merasakan adanya pemerataan tersebut, baik itu pada sektor ekonomi, penduduk hingga pembangunan. Karena selama ini bahkan hampir seluruh hal terus terjadi hanya di Pulau Jawa saja.

Pembangunan IKN juga sejatinya bukan hanya sekedar pembangunan atau pemindahan fisik semata, melainkan juga pemindahan budaya kerja dan pola pikir baru serta adanya sistem dan sumber daya manusia (SDM) yang jauh lebih baik lagi. Tidak tanggung-tanggung, bahkan pemerintah memiliki target bahwa IKN benar-benar menjadi sebuah Ibukota yang negara lain tidak memilkinya.

Pemerintah dalam menggalakkan pembangunan IKN dengan menggunakan pendekatan secara Indonesiasentris merupakan upaya yang patut mendapatkan apresiasi tinggi lantaran dengan demikian kini seluruh masyarakat Indonesia tidak lagi mengalami kesenjangan.