NERACA

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) optimistis komoditas tilapia Indonesia akan menjadi primadona pasar dunia. Hal tersebut didasarkan pada posisi Indonesia yang saat ini menempati peringkat keempat eksportir tilapia dunia dengan nilai mencapai USD79 juta dan market share sebesar 9,7%. Pada tahun 2023 nilai ekspor tilapia juga Indonesia tumbuh menjadi USD82 juta.

Adapun pasar global tilapia tahun 2022 mencapai USD1,65 miliar yang terdiri dari 60% ekspor dengan dalam bentuk produk fillet beku, 22% utuh beku, 14% filet segar/dingin dan 4% utuh segar/dingin.

"Trend 2017-2023 ekspor tilapia kita tumbuh sebesar 7%, ini menunjukkan bahwa tilapia kita mampu bersaing di pasar global," terang Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo.

Budi mengungkapkan di Tahun 2022, produk tilapia Indonesia mayoritas menembus pasar Amerika Serikat (AS), Uni Eropa dan Kanada, dari sejumlah top importir produk tilapia yang meliputi AS, Meksiko, Uni Eropa, Timur Tengah, Pantai Gading dan Kanada.

"Artinya pasar yang lain masih sangat potensial untuk kita kembangkan misalnya Timur Tengah selain yang sudah existing," tutur Budi.

Budi menambahkan tilapia Indonesia memiliki keunggulan dibanding kompetitor karena tersertifikasi ekolabel. Produk tersebut pun dihargai paling tinggi dibanding produk sejenis dari Tiongkok, Taiwan dan Honduras di pasar AS.

 Selain itu, selama 2021-2022 tidak terdapat penolakan ekspor tilapia Indonesia ke pasar AS. Sementara di periode yang sama, terdapat 17 penolakan terhadap produk Tiongkok karena isu veterinary drugs, labelling, nitrofurans dan pestisida.

"Tilapia Indonesia di pasar AS merupakan produk premium dan bersertifikat ekolabel," urai Budi.

Seperti diketahui, saat ini KKP terus memperkuat kemitraan pelaku usaha menengah atau besar dengan masyarakat lokal dalam rangka pengembangan budidaya tilapia mulai dari pembenihan, pembesaran sampai dengan pemasaran.

"Kita juga berupaya untuk membuka akses pasar dan promosi ke negara Asia dan Timur Tengah dalam rangka peningkatan ekspor tilapia Indonesia," jelas Budi.

Lebih lanjut, Budi menuturkan tilapia sebagai komoditas potensial yang perlu dikembangkan mengingat semua bagian tubuhnya bisa diolah (zero waste). Misalnya kepala ikan sebagai bahan menu masakan lokal, sisik menjadi kolagen dan gelatin untuk kosmetik, kulit untuk pengobatan luka bakar (farmasi), duri ikan dan intestine menjadi tepung ikan bahan pakan ikan serta minyak ikan untuk biofuel.

"Jadi tidak ada yang terbuang karena semua bagian tubuhnya bernilai tambah jika diolah," ujar Budi.

 Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti wahyu Trenggono menegaskan KKP akan fokus pada 5 porgram prioritas dimana salah satunya ialah pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat berkelanjutan dengan mendirikan kampung budidaya. Tahun 2023 lalu, KKP juga mulai membangun modelling klaster budidaya ikan nila salin di Karawang, Jawa Barat yang diharapkan dapat memicu kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, KKP berhasil mengantarkan ekspor produk perikanan Indonesia ke 172 negara melalui upaya penjaminan mutu dan keamanan produk perikanan. Hal tersebut dilakukan melalui penerbitan sertifikat tracebility dan sertifikasi critical control point (HACCP).

Kegiatan sertifikasi ketertelusuran (traceability) mutu produk kelautan dan perikanan mencapai 230 unit pengolah ikan (UPI) dan sertifikasi critical control point (HACCP) per November Tahun 2022. Jumlah capaian sertifikasi tersebut lebih tinggi dibanding 2021, dengan jumlah 191 sertifikat tracebility dan 2.406 sertifikat HACCP.

Peningkatan Sertifikasi tersebut  berdampak terhadap keberterimaaan produk perikanan Indonesia oleh 172 negara pada tahun 2022. Peningkatan sertifikasi UPI dan HACCP juga membuktikan bahwa Pelaku Usaha Perikanan Indonesia semakin meningkatkan mutu produk  dengan menerapkan sistem pengolahan ikan bertaraf internasional..

Hasilnya, KKP melakukan terobosan ekspor ke Arab Saudi yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan produk perikanan untuk jamaah haji dan umroh.

Selain itu, KKP juga melakukan Mutual Recognition Arrangement (MRA) atau perjanjian dengan otoritas kompeten sejumlah negara seperti Uni Eropa, Korea Selatan, Tiongkok, Rusia, Kanada, Vietnam, Norwegia, hingga Arab Saudi. Kiprah BKIPM juga semakin diakui setelah melakukan Regulatory Partership Agreement (RPA) dengan Food Drug Administration (FDA) dalam rangka mengamankan dan memperluas ekspor udang ke Amerika Serikat (AS). Alhasil, dari 127.787 frekuensi ekspor, hanya ada 8 kasus penolakan (0,006%) selama 2022.