NERACA

Jakarta – Melihat perkembangan perdagangan dalam jaringan (daring) semakin besar dan luas, Kementerian Perdagangan perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag)  Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan, penyempurnaan ini bertujuan menjaga dan mengoptimalkan perdagangan daring (online) di dalam negeri.

“Melalui penyempurnaan Permendag ini, pemerintah memastikan PMSE menjadi ruang bisnis yang adil dan bermanfaat, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Permendag ini  sekaligus untuk melindungi pasar dalam negeri dari praktik perdagangan tidak sehat," tegas Zulkifli Hasan.

Adapun untuk menjaring masukan masyarakat, Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan    uji publik penyempurnaan Permendag Nomor 50 Tahun 2020 pada 19 Desember 2022  lalu. 

Kegiatan ini merupakan bagian dari proses penyusunan kebijakan. Berbagai masukan dan usulan  masyarakat menjadi bagian tak terpisahkan dari penyempurnaan Permendag Nomor 50 Tahun 2020.

Beberapa masukan di antaranya pengaturan terkait perdagangan melalui media sosial, transaksi lintas negara, serta larangan penjualan barang tertentu pada lokapasar.

Zulkifli menambahkan, penyempurnaan  Permendag No. 50 Tahun 2020 merupakan amanat Presiden kepada Menteri Perdagangan dan Menteri Koperasi dan UKM untuk meningkatkan perlindungan terhadap UMKM, konsumen, serta pelaku usaha PMSE dalam negeri.

Permendag ini merupakan  turunan  dari  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  80  Tahun  2019  tentang  Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

"Tata aturan perdagangan secara daring sejatinya sudah termuat dalam Permendag Nomor 50 Tahun 2020, namun perlu disempurnakan,” ujar Zulkifli.

Sebelumnya Zulkifli mengajak platform-platform  lokapasar  untuk  mendukung  upaya  digitalisasi  yang  sedang  dikembangkan Kementerian Perdaganganlewat rencana program Sejuta Pedagang Seribu Warung.

“Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyambut baik upaya platform lokapasar seperti  GoTo  dalam menciptakan ekosistem perdagangan digital yang menghubungkan masyarakat dengan  pelaku usaha  se-Indonesia. Kemendag akan turut mendorong pendidikan dan sosialisasi  pemanfaatan niaga elektronik (e-commerce),” kata Zulkifli.

Zulkifli pun berharap   niaga   elektronik   dapat   dimaksimalisasi   untuk   meningkatkan kesejahteraan  pelaku  usaha  melalui  perluasan  akses  pasar. “Penggunaan niaga elektronik dapat dimanfaatkan  untuk  membangkitkan  ekonomi  domestik,  terutama  di  masa  pemulihan  ekonomi pascapandemi Covid-19,” kata Zulkifli.

Sementara itu Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kasan memaparkan, esensi dari penyempurnaan Permendag tersebut untuk peningkatan daya saing produk UMKM sekaligus pencegahan praktik perdagangan tidak sehat pada pasar niaga elektronik. Hal ini penting karena konsekuensi dari praktik persaingan yang tidak sehat tidak hanya merusak struktur UMKM, tetapi juga mendistorsi struktur perdagangan Indonesia. 

"Penyempurnaan kebijakan tersebut diharapkan dapat menciptakan keadilan perlakuan antara pelaku usaha dalam negeri dengan luar negeri serta pelaku usaha formal dengan informal. Penyempurnaan sekaligus dapat melindungi kepentingan nasional melalui penguatan pelaku usaha, produk lokal, dan perlindungan kepada konsumen; serta mendorong pertumbuhan niaga elektronik di Indonesia sehingga dapat memberikan manfaat yang berkeadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam ekosistem niaga elektronik," terang Kasan.

Kasan menyebut, proses pembahasan penyempurnaan Permendag No. 50 Tahun 2020 berkolaborasi   dengan berbagai pemangku kepentingan terkait. Kolaborasi antar pemangku kepentingan ini mutlak  diperlukan karena PMSE tidak hanya terkait elektronik dan  perdagangan saja, tetapi juga isu  perlindungan konsumen. Untuk itu, upaya  pengembangan niaga elektronik di Indonesia perlu pendekatan komprehensif berbasis ekosistem, bukan parsial (berbasis sektoral).

"Hal tersebut membuat proses penyusunan kebijakan ini memerlukan waktu yang lebih lama dari perkiraan, namun penyempurnaan Permendag ini diharapkan  dapat  segera  diterbitkan," imbuh Kasan.

Kasan berharap, hadirnya aturan baru nantinya dapat semakin memberikan kejelasan aturan main dan juga keadilan kesempatan berusaha di bidang perdagangan daring. “Dengan demikian, dapat mendorong  pemain  lokal  semakin  percaya  diri  untuk  turut  bersaing  memperoleh  keuntungan berdagang dari tren perdagangan digital yang semakin meningkat di Indonesia,”jelas Kasan.