NERACA

Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia selaku Ketua Tim Penggodok Kebijakan Subsidi Energi mengungkapkan bahwa pemerintah masih terus mengavaluasi secara mendalam kebijakan atas penyaluran subisdi Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Perkembangan dari rapat kami tadi menghasilkan beberapa kesimpulan sementara. Yang pertama adalah kita akan melakukan exercise secara mendalam terhadap metode subsidi ini,” jelas Bahlil.

Bahlil menjelaskan untuk subsidi BBM akan dilakukan exercise mendalam, sembari menunggu laporan dari berbagai stakeholder terkait.

"Untuk subsidi BBM, kami masih melakukan exercise mendalam, karena kita harus hati-hati. Kita menunggu laporan dari BPH Migas, Pertamina secara mendalam. Kalau sudah selesai dalam waktu dekat, akan ada formulasinya yang tepat untuk kami laporkan kepada Bapak Presiden," sebut Bahlil

Adapun salah satu opsi dari metode pemberian subsidi adalah dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). "Saya pikir BLT salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat, opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," jelas Bahlil.

Bahlil menekankan pemberian subsidi harus dilakukan secara tepat sasaran. Bagi subsidi yang kurang tepat sasaran akan diberikan dengan bentuk yang lain.

"Andaikan pun terjadi subsidi, nanti sebagian seperti kendaraan umum, plat kuning, itu masih kami pertimbangkan untuk tidak dicabut subsidinya (tetap subsidi harga). Ini kan sebenarnya subsidi ini kan ada yang tepat, semuanya harusnya subsidi ya, namun ada yang tidak tepat sasaran. Yang tidak tepat sasaran ini kita bentuk yang lain, tapi yang sudah sesuai sasaran tetap jalan. Jadi subsidi tetap ada, ada yang berbentuk cash, dan ada yang berbentuk barang," papar Bahlil.

 Lebih lanjut, pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran subsidi energi untuk tahun anggaran 2025 mendatang. Fokus utama untuk subsidi tahun depan (2025) tetap pada BBM dan Liquefied Petroleum Gas (LPG). Hal ini yang diperlukan bagi sebagian masyarakat untuk menengah kebawah.

Berdasarkan hasil rapat kerja (raker) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Komisi VII DPR RI, total volume BBM bersubsidi yang dialokasikan pada tahun 2025 mencapai 19,41 juta kiloliter (KL). Rinciannya, minyak tanah sebesar 0,52 juta KL dan minyak solar sebesar 18,89 juta KL.

Sebelumnya Bahlil juga menyatakan bahwa penetapan alokasi subsidi ini mengalami penurunan dibanding dengan target tahun sebelumnya sebesar 19,58 juta KL, didorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM Bersubsidi tahun 2025 agar lebih tepat sasaran. "Harapannya jangan ada lagi mobil-mobil mewah memakai barang-barang subsidi," tegas Bahlil.

Pemerintah sendiri telah mengusulkan untuk mempertahankan besaran subsidi untuk solar sebesar Rp1.000 per liter pada tahun 2025. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari kenaikan harga BBM.

Terkait BBM bersubsidi, Pertamina siap menjalankan penugasan Pemerintah tersebut, dan melalui PT Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Commercial & Trading, Pertamina akan memastikan distribusi energi bersubsidi dapat menjangkau masyarakat kurang mampu di seluruh pelosok negeri dengan harga terjangkau.

Pertamina Patra Niaga siap menyalurkan BBM subsidi sesuai dengan kuota yang ditetapkan pemerintah. Bahkan pihaknya melakukan inovasi untuk memastikan BBM subsidi bisa tepat sasaran.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) pun meminta badan usaha penugasan turut memantau pelaksanaan penerapan surat rekomendasi di lembaga penyalurnya, sehingga penyaluran BBM subsidi dan kompensasi negara semakin tepat sasaran.