NERACA

Ambon - Ekspor produk kelautan dan perikanan kini sangat mudah dan transparan. Pengelola UD Putri Desi, Desi menuturkan pengalamannya usai ekspor perdana 1.200 ekor (20 koli) kepiting bakau ke Tiongkok.

"Tadinya kita berpikir ekspor tidak mudah, tapi setelah ada bantuan dari BKIPM Ambon, kita bisa ekspor perdana," terang Desi di Ambon.

 Mengantongi sertifikat Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) sejak tahun 2019, Desi menyebut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Ambon terus melakukan pendampingan. Hingga akhirnya, dia mengantongi sertifikasi Health Certificate dan Nota Persetujuan Ekspor sekaligus menjadi pintu untuk mengirimkan produknya senilai Rp68,7 juta ke negeri Tirai Bambu.

 Kini, diberharapkan bisa rutin ekspor ke Tiongkok setiap minggunya. "Menjadi mudah dengan pelayanan 24 jam/7 hari kerja setiap saat melayani," tamah Desi, seraya bersyukur.

 Di tempat yang sama, Kepala BKIPM Ambon, Muhammad Hatta Arisandi mengapresiasi prestasi UD Putri Desi tersebut. Terlebih ekspor kepiting bakau ke Shanghai, Tiongkok merupakan baru pertama kali lantaran selama ini kepiting bakau yang berasal dari Maluku diekspor ke Singapura dan Malaysia.

"Tentu ini patut disyukuri, kepiting bakau Maluku bisa menembus pasar Tiongkok ditengah kondisi pandemi Covid-19," kata Hatta.

Karenanya, dia berharap kegiatan ekspor ke Tiongkok ini bisa menjadi stimulus bagi pelaku usaha yang lain. Terlebih Ambon memiliki potensi dari komoditas kepiting bakau. Merujuk data BKIPM Ambon, selama 2021 ekspor kepiting bakau dari Maluku berjumlah 80.229 ekor dengan nilai Rp4,7 miliar.

"Dengan bertambahnya negara tujuan ekspor diharapkan volume ekspor komoditas perikanan Maluku, khususnya kepiting bisa lebih meningkat lagi di tahun 2022," harap Hatta.

Dalam kesempatan ini, Hatta menegaskan BKIPM Ambon berkomitmen dan mendukung peningkatan ekspor Provinsi Maluku dengan memberikan pelayanan yang cepat, dapat dilayani kapan saja. Hatta juga menjamin seluruh petugas BKIPM Ambon memiliki integritas yang tinggi dalam memberikan pelayanan, hal ini sejalan dengan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di BKIPM Ambon yang berkomitmen dalam memberikan pelayanan prima dan berintegritas kepada para pelaku usaha sehingga lalu-lintas komoditas perikanan tujuan ekspor di Provinsi Maluku dapat terus meningkat.

"Waktunya kapan saja dengan pelayanan 24 jam untuk memfasilitasi pelaku usaha yang ingin melakukan kegiatan ekspor," ungkap Hatta.

Seperti diketahui, KKP menargetkan nilai ekspor hasil perikanan meningkat mencapai USD7,13 miliar pada tahun 2022, seiring dimasifkannya pelaksanaan program terobosan. KKP juga akan menggelontorkan sejumlah bantuan pemerintah guna mendorong produktivitas pelaku utama sektor kelautan dan perikanan.

Sekretaris Jenderal KKP, Antam Novambar mengungkapkan,  di tahun 2022 penangkapan terukur akan diimplementasikan, begitu juga dengan pengembangan budidaya orientasi ekspor, serta pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal. “Insya Allah target peningkatan nilai ekspor hasil perikanan yang sudah ditetapkan dalam Indikator Kinerja 2022 bisa tercapai," ujar Antam.

Lebih lanjut, Antam mengakui, hingga November 2021, nilai ekspor perikanan tercatat di angka USD5,15 miliar dan prognosa sampai akhir tahun 2021 sebesar USD5,45 miliar.

“Komoditas unggulan ekspor meliputi udang, tuna cakalang tongkol, cumi sotong gurita, rajungan kepiting, dan rumput laut. Sedangkan negara utama pengimpor produk perikanan Indonesia berdasarkan nilainya adalah Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, ASEAN, dan Uni Eropa,” ungkap Antam.

Antam pun menerangkan, di tahun 2022 akan ada perubahan tata kelola khususnya di bidang perikanan tangkap dengan dijalankannya kebijakan penangkapan terukur di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Aktivitas penangkapan ikan akan diatur dalam sistem kuota dan zonasi penangkapan.

"Arahan sudah jelas, bahwa ekologi harus jadi panglima. Jadi kebijakan itu untuk memastikan populasi ikan kita terjaga dalam jangka waktu panjang," kata Antam.

Seiring perbaikan tata kelola ini, Antam menyakini akan memberi dampak pertumbuhan ekonomi bagi daerah yang tentunya berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, mutu dan kualitas produk perikanan Indonesia juga semakin tinggi sehingga meningkatkan kepercayaan pasar domestik maupun internasional.

Perbaikan tata kelola ini juga dalam rangka meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sumber daya alam perikanan dan kegiatan di ruang laut. Hingga 31 Desember 2021 siang, PNBP KKP tercatat sekitar Rp1,1 triliun.

"Capaian 2021 Alhamdulillah. Dan 2022 saatnya accelerate program-program terobosan yang sudah dirancang," jelas Antam.