Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus mendorong pelaku UKM agar masuk pasar ekspor. Salah satunya dengan cara membentuk ekosistem kondusif bagi pelaku koperasi serta pelaku usaha kecil dan menegah (UKM), melalui kebijakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro kecil dan mengah (UMKM). 

NERACA

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, ekspor nasional meningkat, pada triwulan III 2021 dengan pertumbuhan mencapai 22,71% (q to q), dengan negara tujuan utama China, Amerika, dan Jepang. 

Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang UKM KemenkopUKM, Hanung Harimba Rachman mengungkapkan, bahwa kenaikan kinerja ekspor ini salah satunya disebabkan oleh peningkatan ekspor non migas sebesar 6,75%, dengan produk-produk utama seperti lemak dan minyak hewani/nabati, besi dan baja, alas kaki, ampas dan sisa industri makanan serta berbagai produk kimia. 

“UMKM merupakan salah satu sektor yang turut serta berkontribusi mendorong peningkatan kinerja ekspor Indonesia. Untuk mendukung dan memfasilitasi UMKM, Pemerintah telah memberikan afirmasi kebijakan melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM,” ungkap Hanung. 

Hanung menjelaskan, Peraturan tersebut juga memberikan Insentif Kepabeanan bagi UMK berorientasi ekspor, memberikan kemudahan impor bahan baku dan bahan penolong industri. Pelaku UKM juga didorong untuk memanfaatkan peluang kemitraan dengan usaha besar sehingga tercipta rantai pasok yang kuat. 

“Akses pembiayaan juga dimudahkan, koperasi dan UKM yang berorientasi ekspor dapat mengajukan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE) yang disalurkan oleh LPEI/Eximbank dengan plafon pinjaman sebesar Rp50 miliar dengan suku bunga ringan. Selain itu, tahun ini kami juga memberikan standarisasi internasional kepada 185 UKM, yang terdiri dari sertifikasi ISO, HACCP, SNI, FSSC/BRC, Organic, dan SVLK ” jelas Hanung. 

Hanung pun memaparkan, dalam kegiatan perluasan promosi dan akses pasar UKM, KemenKopUKM melalui Deputi Bidang UKM, pada Tahun 2021 berpastisipasi dalam pameran internasional yaitu, Specialty Coffee Expo (SCE) tahun 2021 yang dilaksanakan di New Orleans,

“Dalam ajang tersebut tercatat potensial order yang diperoleh UKM senilai Rp105,4 miliar dengan volume lebih dari 922 ton, Dubai Expo 2020 yang menampilkan lebih dari 300 produk UMKM siap ekspor dari seluruh dunia, tercatat potensial order selama event berlangsung senilai Rp21,6 miliar, dan Ultimate Women's Expo yang dilaksanakan di Atlanta, Expo terbesar di Amerika Serikat,” papar Hanung. 

Selain itu, lanjut Hanung, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) berkolaborasi dengan GIZ mengembangkan platform SMEsta (Small Medium Enterprise station) yang terhubung dengan ASEAN Access, sebagai e-katalog produk UMKM serta menjadi layanan informasi untuk UKM Indonesia di pasar ASEAN. 

Bahkan, KemenkopUKM juga melakukan inisiasi untuk pembentukan SATGAS Percepatan Ekspor bagi UKM, dengan berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga untuk memberikan solusi permasalahan ekspor dan upaya percepatan ekspor produk UKM Indonesia ke pasar global. 

“Beberapa contoh pelepasan ekspor UKM di tahun ini antara lain PT Galasari Gunung Sejahtera asal Gresik mengekspor buah mangga dengan brand Mangga Sultan ke Singapura sebanyak 1 ton, PT Daya Gagas Indonesia yang merupakan perusahaan startup fishOn telah mengekspor produk tuna sashimi dan katsuobushi skipjack sebanyak 15 ton ke Malaysia dan Jepang. kemudian CV. Coconut Internasional Indonesia mengekspor tiga kontainer briket tempurung kelapa ke Arab Saudi dan Jordania dengan nilai US$ 35.000 per kontainer. Ekspor briket merupakan salah satu potensi ekspor UMKM karena pasarnya ada di seluruh dunia,” ungkap Hanung. 

Selain itu, dalam rangka meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi, serta mewujudkan arahan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) agar UMKM naik kelas dan modernisasi koperasi, maka KemenkopUKM menetapkan empat strategi transformasi.

"Yaitu, modernisasi koperasi, transformasi usaha informal ke formal, transformasi digital dan pemanfaatan teknologi usaha, serta transformasi ke dalam rantai nilai global," jelas Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim

Saat ini, lanjut Arif, pemerintah merumuskan rencana pengembangan ekonomi Indonesia dalam lima tahun ke depan sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024. "Khusus terkait koperasi, ditargetkan peningkatan kontribusi PDB koperasi terhadap PDB nasional sebesar 5,5%, dan pengembangan 500 koperasi modern pada tahun 2024," kata Arif. 

Seperti diketahui, Pemerintah, BUMN, Asosiasi dan seluruh stakeholder terus membentuk ekosistem yang kondusif bagi Koperasi dan UKM, sehingga Koperasi dan UKM semakin eksis, maju dan berdaya saing.