Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini tumbuh di kisaran 5%, meski Dana Moneter Internasional atau IMF memangkas proyeksinya menjadi 4,7%. Sementara itu, Kemenkeu mencatat penerimaan pajak pada Januari-Maret 2025 sebesar Rp 322,6 triliun, turun 18,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.  

NERACA

Menkeu berdalih, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap positif karena pemerintah terus meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi dinamika perekonomian global. Pemerintah akan terus aktif melakukan mitigasi awal termasuk melalui proses negosiasi dan komunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat.

“Sesuai arahan dan instruksi Presiden Prabowo melanjutkan deregulasi terutama dengan menghilangkan hambatan non-tarif antar berbagai seluruh kementerian Lembaga,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK secara daring, Kamis (24/4).

Sri Mulyani  juga memastikan akan berupaya untuk meningkatkan dan memperkuat permintaan domestik. Hal ini akan dilakukan melalui kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi dengan selaras. “Indonesia diperkirakan dapat mengendalikan dampak negatif ketidakpastian global dan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan serta memelihara momentum pertumbuhan ekonomi,” ujarnya. 

Dia  yakin ekonomi Indonesia berpeluang terus tumbuh secara berkesinambungan. seiring dengan upaya pemerintah memastikan konsumsi rumah tangga terjaga. “Konsumsi rumah tangga akan tetap baik didukung oleh belanja pemerintah terutama dalam bentuk pembayaran tunjangan hari raya, belanja sosial, dan berbagai insentif lain yang diberikan menjelang atau pada bulan pertama hingga bulan ketiga 2025 dan menjelang Idulfitri,” ujar Sri Mulyani.

Menkeu memastikan, keberlanjutan dari proyek-proyek strategis nasional di berbagai wilayah terus dimaksimalkan. Konstruksi properti swasta sehingga kinerja investasi juga akan terdongkrak. “Investasi swasta masih baik didukung oleh keyakinan produsen yang terlihat pada aktivitas manufaktur Indonesia yang masih pada zona ekspansif,” ujarnya. 

Menurut dia, investasi khususnya nonbangunan juga tetap menopang pertumbuhan ekonomi. Hal ini tercermin dari meningkatnya impor barang modal, terutama impor alat-alat berat. Kinerja ekspor juga diperkirakan tetap baik. “Ini didukung oleh ekspor nonmigas yang meningkat pada Maret 2025 terutama komoditas CPO, besi dan baja, serta mesin dan peralatan elektrik,” kata Sri Mulyani.

Menurut dia,  pemerintah juga aktif menjajaki potensi perluasan ekspor produk-produk unggulan di pasar ASEAN plus 3, BRICS, dan Eropa. Hal ini dilakukan di tengah kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat.

Penerimaan Pajak Turun

Pada bagian lain, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak pada Januari-Maret 2025 sebesar Rp 322,6 triliun, turun 18,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menurut Sri Mulyani, penerimaan pajak sudah mulai membaik pada Maret 2025, setelah turun Januari dan Februari tahun ini.

 “Telah terjadi pembalikan dari tren penerimaan pajak menjadi positif, khususnya penerimaan pajak yang meningkat signifikan pada Maret 2025 yang mencapai Rp 134,8 triliun,” ujarnya. 

Dia menjelaskan, penerimaan pajak bulan lalu jauh lebih baik dibandingkan realisasi pada Februari 2025 yang hanya Rp 98,9 triliun dan naik 7,9% dibandingkan Maret 2025. “Penerimaan bulan Maret 2025 mencapai 41,8% dari total realisasi akumulasi penerimaan pajak pada kuartal I 2025,” ujarnya.

Menurut Sri Mulyani, perbaikan sistem inti perpajakan atau Coretax  System membuat penerimaan pajak Maret 2025 naik dari posisi bulan-bulan sebelumnya. Namun, secara total, penerimaan pajak kuartal I/2025 terkoreksi 18,1% secara tahunan.

Kenaikan penerimaan pajak secara bulanan itu menunjukkan upaya-upaya perbaikan penerimaan tetap sesuai jalur (on track). Sri Mulyani juga menyinggung perbaikan Coretax sebagai faktor yang membuat penerimaan pajak pulih. "Peningkatan penerimaan pajak ini ditopang oleh berbagai program reformasi perpajakan untuk perbaikan administrasi perpajakan dan implementasi Coretax," ujarnya. 

Dia menjabarkan bahwa akumulasi penerimaan pajak pada Januari—Maret 2025 atau kuartal I/2025 adalah Rp322,6 triliun. Berdasarkan paparan itu, penerimaan pajak secara bulanan memang naik.

Anjloknya penerimaan pajak itu, disertai dengan belanja negara kuartal I/2025 senilai Rp620,3 triliun, yang naik 1,4% (YoY), membuat anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN Maret 2024 defisit Rp104,2 triliun atau 0,43% terhadap PDB.

APBN 2025 sudah mengalami defisit sejak bulan pertama dan belum berubah hingga Maret 2025. Padahal, jika dibandingkan, APBN MAret 2024 masih mengalami surplus Rp8,07 triliun atau 0,04% terhadap PDB.

Sri Mulyani mengharapkan penarikan pajak ke depannya akan lebih efisien dan penerimaan pajak bisa tumbuh lebih optimal. "Kenaikan penerimaan pajak menurut jenis pajak, rumah tangga dan sektor ekonomi menunjukkan bahwa perekonomian dan daya beli konsumen secara umum masih tetap kuat," ujarnya.   

Menurut dia, membaiknya penerimaan itu juga menunjukkan program-program perbaikan penerimaan perpajakan terus berjalan sesuai rencana. “Kedepan diharapkan pelaksanaan penarikan pajak akan semakin efisien dan penerimaan pajak diperkirakan terus terjaga tumbuh lebih optimal,” ujar Sri mulyani.

Berdasarkan jenis pajaknya, Sri Mulyani menyebut peningkatan terjadi di berbagai sektor penerimaan pajak. Hal ini termasuk, Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menurut dia, hal tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi masih positif. "Kenaikan penerimaan pajak berdasarkan jenis pajak menunjukkan bahwa rumah tangga dan sektor ekonomi mencerminkan bahwa perekonomian Indonesia serta daya beli konsumen masih tetap kuat,” kata Menkeu. bari/mohar/fba