Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro,  MSi

Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo

Retret kepala daerah pemenang pilkada serentak sudah selesai dilakukan dan terkait hal ini Prabowo menegaskan akan melakukannya lagi pada tahun 2026. Meski demikian ada laporan dugaan korupsi dari kegiatan retret seperti yang diajukan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) dan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi ke KPK. Di sisi lain, juga muncul pertanyaan apakah ada jaminan pasca retret nantinya tidak ada kepala daerah yang terjerat OTT KPK, terutama tuntutan cepat balik modal?

Pertanyaan ini wajar mengemuka karena budaya korupsi di republik ini sangat luar biasa. Bahkan di awal 100 hari pemerintahan Prabowo justru muncul sejumlah mega skandal korupsi dan kerugiannya sangat fantastis serta kejadiannya berurutan, misalnya PT Timah, oplosan Pertamax dan kecurangan MinyaKita.

Pembekalan kepala daerah pemenang pada pilkada serentak kemarin di Akmil Magelang diwarnai seruan ketum salah satu partai untuk tidak menghadirinya bagi kadernya. Fakta ini memicu kontroversi karena kepala daerah berkepentingan dengan negara untuk dapat melayani publik. Terkait hal ini, pilkada Serentak telah dilaksanakan 27 November 2024 dengan berbagai hal mewarnai hiruk pikuk pesta demokrasi dengan melibatkan 21 KPU Provinsi dan 275 Kab/Kota. Selain itu, pilkada serentak melibatkan 1.556 pasangan calon (paslon) kepala daerah di 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota, baik gubernur, bupati dan walikota.

Rincian 103 paslon gubernur - wakil gubernur di 37 provinsi, 284 paslon walikota - wakil di 93 kota, dan 1.168 paslon bupati - wakil di 415 kabupaten - kota. Yang menarik ada 54 paslon dari jalur independen/non-partai/perseorangan yaitu 1 paslon pada pemilihan gubernur, 41 paslon pemilihan bupati - wakil bupati, serta 12 paslon pada pemilihan walikota - wakil walikota.

Data KPU, jumlah pemilih tergolong Milenial dan Generasi Z (Gen Z) adalah mayoritas (40% atau 46.800.161 pemilih, usia kurang 27 tahun), pemilih Milenial 6.822.389 orang, pemilih Gen X yaitu 57.486.482 orang, pemilih Baby Boomer yaitu 28.127.340 orang dan pemilih Pre-Boomer yaitu 3.570.850 orang. Data DPT Pemilu 2024 mengacu usia sesuai generasi yaitu: Generasi Z (1997-2012, Milenial (1981-1996), Generasi X (1965-1980), Baby Boomer (1946-1964), dan Pre-Boomer(<1945).

Tahap akhir dari sukses pelaksanaan pilkada serentak 2024 yaitu pembekalan di Akmil Magelang. Hal ini tidak lanjut pasca MK memutuskan semua perkara di sengketa pilkada serentak. Data MK sesuai rilis Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) registrasi 310 perkara terdiri dari 23 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur – Wakil Gubernur dari 16 Provinsi, 238 perkara PHP Bupati - Wakil Bupati, dan 49 perkara PHP Walikota - Wakil Walikota (ada di 233 Kabupaten/Kota).

Di 21 Provinsi dan Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh dan 275 Kabupaten/Kota tidak ada permohonan PHP (KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota daerah itu melanjutkan penetapan paslon terpilih untuk Calon Gubernur-Wakil Gubernur, Calon Bupati-Wakil Bupati dan Calon Walikota-Wakil Walikota, pada 9 Januari 2025). KIP tidak lepas dari UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun No 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu di Aceh sehingga KIP (meliputi KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota) merupakan bagian KPU.

Tahapan pilkada selanjutnya yaitu pembekalan di Akmil Magelang 21-28 Februari 2025. Sebelumnya, melakukan tes kesehatan dan pelantikan Kamis 20 Pebruari. Pertanyaanya bagaimana perilaku pasca dilantik - pembekalan, terutama terkait tuntutan balik modal? Pertanyaan ini terkait fakta mahalnya ongkos demokrasi dan banyaknya kasus kepala daerah terjerat OTT KPK. Bahkan, di era Otda dan pemekaran kian subur korupsi yang melibatkan kepala daerah. Hal lain yang ironis korupsinya tidak hanya dilakukan sendiri tapi berjamaah, tidak hanya dilakukan kepala daerah pria tetapi juga wanita.