Oleh: Heru Cahyono, Widyaiswara Ahli Madya BDK Makassar *)

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) adalah inisiatif penting yang bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Diharapkan pelaksana utama program ini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes dapat memainkan peran penting dalam pelaksanaan program ini di tingkat desa. Namun, mengingat berbagai tantangan kelembagaan dan operasional yang dihadapi BUMDes, kesiapan mereka untuk menjalankan peran tersebut harus dikaji secara menyeluruh.

Kesiapan BUMDes untuk melaksanakan tugas ini, bagaimanapun, masih menjadi masalah yang perlu diperhatikan dengan cermat. Tulisan ini akan mengulas masalah kelembagaan BUMDes saat ini, tantangan yang dihadapi sebagai pelaksana program MBG, dan solusi untuk memastikan agar program ini berjalan dengan baik, tidak bocor, dan semaksimal mungkin melibatkan warga desa.

Problem Kelembagaan

Sebagai entitas ekonomi desa, BUMDes memiliki potensi besar untuk menjadi katalisator pembangunan desa. BUMDes, sebagai entitas bisnis milik desa, saat ini memiliki berbagai tingkat kapasitas kelembagaan. Beberapa masalah kelembagaan yang masih menghambat kinerjanya antara lain sebagai berikut;

Pertama, kapasitas manajemen terbatas. Banyak BUMDes masih kekurangan manajemen dan kepemimpinan profesional yang diperlukan untuk menjalankan bisnis secara berkelanjutan. Data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menunjukkan bahwa hanya 30% BUMDes yang memiliki manajemen profesional, sementara 70% lainnya masih dikelola secara tradisional. Banyak BUMDes masih dikelola  oleh sumber daya manusia (SDM) yang kurang berpengalaman dalam administrasi publik dan manajemen usaha.

Kedua, keterbatasan modal. Tidak semua BUMDes memiliki kemampuan untuk mendapatkan sumber modal yang cukup untuk menjalankan program berskala besar seperti MBG. Sebagian besar BUMDes belum mandiri secara finansial dan masih bergantung pada dana desa.

Ketiga, kurangnya infrastruktur dan teknologi. Dalam beberapa situasi, sistem penyimpanan dan distribusi makanan masih belum ideal.. Di banyak desa masih dijumpai infrastruktur yang belum memadahi seperti sarana transportasi, distribusi, gudang penyimpanan, dan teknologi informasi yang masih minim, yang dapat menghambat pelaksanaan program MBG di pedesaan.

Keempat, rendahnya akuntabilitas dan transparansi. Menurut laporan dari berbagai daerah, banyak BUMDes belum menerapkan sistem pelaporan keuangan yang transparan, yang dapat menyebabkan dana bocor atau penyalahgunaan wewenang. Beberapa BUMDes masih menghadapi masalah pelaporan keuangan yang tidak transparan, yang meningkatkan kemungkinan penyalahgunaan dana.

Kelima, kolaborasi yang buruk dengan Pemerintah Desa dan pihak berwenang lain. BUMDes seringkali tidak terlibat dengan baik dalam perencanaan dan pelaksanaan program desa.  Program strategis seperti MBG boleh jadi tidak berjalan dengan baik karena koordinasi yang buruk ini.

Tantangan yang Dihadapi BUMDes

BUMDes menghadapi beberapa tantangan untuk memastikan program MBG berhasil, antara lain;

Pertama, ketersediaan infrastruktur  logistik yang memadahi. Untuk menjangkau seluruh penerima manfaat program MBG, diperlukan sistem distribusi yang efektif.  BUMDes harus memiliki sistem manajemen logistik, kendaraan distribusi, dan gudang penyimpanan yang memadai. Untuk penyediaan infrastruktur ini diperlukan modal finansial yang tidak sedikit, sementara banyak BUMDes yang modalnya masih bergantung pada penyertaan modal desa yang sumbernya dari dana desa.

Kedua, kemampuan menyediakan makanan bergizi dengan standar tertentu. BUMDes perlu bekerja sama dengan tenaga gizi, ahli pangan, dan penyedia bahan baku lokal untuk memastikan bahwa makanan yang disediakan memenuhi standar nutrisi.

Ketiga, sistem monitoring dan evaluasi yang kuat. Kebocoran dan penyimpangan adalah masalah yang rentan terjadi dalam program berskala besar dan bersifat kompleks,  tak terkecuali program MBG.  Untuk menjamin akuntabilitas,BUMDes harus membangun sistem pemantauan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Namun perlu diwaspadai juga, monitoring atau pengawasan yang eksesif kepada BUMDes oleh aparat jangan sampai menjadikani BUMDes sebagai obyek  “bancakan”. Mengingat posisi dan hirarki BUMDes yang relatif lemah.

Keempat kemandirian finansial. Untuk mendukung keberlanjutan program MBG, BUMDes harus memiliki sumber dana yang stabil, baik dari hasil usaha, dana desa, maupun kerja sama dengan pihak ketiga.

Prasyarat BUMDes

Ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi oleh BUMDes untuk dapat ditunjuk sebagai pelaksana program MBG. Pertama, kriteria kelembagaan.  BUMDes yang akan ditunjuk harus memiliki rekam jejak pengelolaan bisnis yang baik dan sistem keuangan yang transparan.

Kedua, mampu menjalin kemitraan dengan lembaga Keuangan dan pihak swasta atau koperasi. BUMDes harus mampu bermitra dengan Koperasi, perbankan atau lembaga keuangan untuk meningkatkan kapasitas modal dan infrastruktur. Ketiga, BUMDes harus melatih dan meningkatkan kapasitas SDM. Pengelola BUMDes harus dilatih secara menyeluruh dalam manajemen bisnis, pengadaan, dan distribusi.

Keempat,  BUMDes mempunyai Standard Operating Procedure (SOP). Standar operasional BUMDes harus mematuhi peraturan kesehatan dan keamanan pangan dengan mengatur pengadaan, pengolahan, dan distribusi makanan bergizi. Kelima, harus ada pengawasan dan evaluasi yang ketat. Untuk memastikan bahwa program mencapai targetnya, pemerintah desa dan instansi terkait harus melakukan pengawasan berkala.

Upaya Peningkatan Efektivitas

Beberapa solusi berikut dapat dipertimbangkan agar program MBG berhasil, pertama pengelola BUMDes harus diberi pelatihan komprehensif tentang manajemen usaha, administrasi keuangan, dan sistem distribusi logistik. Kemendes PDTT dan pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator. Kedua, sistem digital dapat digunakan untuk memantau distribusi makanan, mengelola inventaris, dan melaporkan keuangan secara transparan. Aplikasi seperti e-BUMDes dapat diadopsi untuk meningkatkan akuntabilitas. Ketiga, berkolaborasi dengan stakeholder lokal. BUMDes dapat mendukung perekonomian desa dengan bekerja sama dengan kelompok tani, koperasi, dan UMKM lokal.

Keempat, membangun sistem pengawasan partisipatif. Warga desa dapat dilibatkan sebagai pengawas program MBG melalui pembentukan tim relawan atau forum desa. Partisipasi aktif masyarakat akan mengurangi risiko kebocoran dan penyimpangan. Kelima, menyediakan insentif bagi pelaku program. Pengelola BUMDes dan relawan yang terlibat dalam program MBG dapat lebih termotivasi dan berhasil jika mereka diberi insentif.

Kesimpulan

BUMDes memiliki potensi besar sebagai pelaksana program MBG, tetapi terlebih dahulu harus mengatasi masalah kelembagaan dan operasional.  Keberhasilan program ini bergantung pada peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi, kerja sama dengan stakeholder lokal, dan partisipasi aktif warga desa.  Program MBG dapat dilaksanakan secara efisien, transparan, dan berkelanjutan dengan menggunakan metode ini. Ini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas gizi dan kesejahteraan masyarakat desa. *) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi