Jakarta-Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan BPI Danantara  belum tentu bisa membuat anggaran pendapatan dan belanja negara ( APBN) surplus. Sementara itu, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengingatkan potensi bahaya moral (moral  hazard) dari pembentukan lembaga baru pengelola investasi tersebut.

NERACA

 Apabila Danantara mengelola dana dividen BUMN untuk mendukung program-program pemerintah secara efektif, maka kehadirannya berdampak positif terhadap APBN. Misalnya, Yusuf  mencontohkan program pangan yang biasanya memerlukan anggaran Rp 10 triliun dari APBN, kini dibiayai oleh Danantara.

Namun, perubahan dari defisit ke surplus tidak bisa dalam waktu yang singkat. "Saya kira masih menunggu bagaimana pengelolaan Danantara di kemudian hari," ujarnya seperti dikutip Katadata.co.id, awal pekan ini.

Danantara perlu dipastikan dapat mendukung program-program dengan dana besar yang biasanya dialokasikan dalam APBN. Selain itu, pemerintah perlu mengelola pengeluaran lainnya dengan lebih efisien. Semua langkah tersebut bisa membuka kemungkinan defisit APBN berkurang. “Tapi ini sekali lagi dengan catatan bergantung pada kinerja ekonomi secara keseluruhan dan efektivitas pengelolaan Danantara,” ujar  Yusuf.

Yang justru menjadi sorotannya adalah dividen badan usaha milik negara (BUMN) yang tidak lagi masuk ke APBN. Kondisi ini dapat membuat penerimaan negara berkurang.  "Jika dividen BUMN yang biasanya menjadi salah satu sumber PNBP (penerimaan negara bukan pajak) kini dikelola oleh Danantara, maka targetnya harus disesuaikan,” ujar Yusuf.

Pemerintah harus memiliki opsi lain dengan mencari sumber penerimaan berbeda untuk hilangnya dividen. “Jika penerimaan negara dari PNBP berkurang signifikan tanpa sumber pengganti yang memadai, setorannya tentu akan berkurang terutama dalam jangka pendek,” ujar Yusuf.

Sebelumnya Presiden  Prabowo Subianto mengatakan Danantara akan mendapatkan suntikan dana dari hasil pemangkasan anggaran. Dalam 100 hari pemerintahannya, dia mengklaim telah menghemat Rp 300 triliun.

Salah satu tujuan penghematan itu agar Danantara bisa mendapatkan porsi anggaran. "Dana ini akan dialokasikan untuk dikelola Danantara, diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional kita," kata Prabowo.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan dampak yang dirasakan dari investasi Danantara baru akan terasa dalam jangka menengah dan panjang. Sebab, hasil investasi tidak dalam jangka pendek. “Ketika sudah stabil, mungkin bisa membuat APBN lebih sehat,” ujarnya.

Meski demikian, Nailul tidak melihat ada potensi Danantara bisa membuat APBN surplus. Sebab saat ini Danantara masih mengandalkan suntikan APBN melalui pergeseran dividen BUMN.

Menurut dia,  langkah menyuntikkan Danantara melalui dana APBN menimbulkan kekhawatiran penggunaan uang pajak masyarakat untuk investasi. Terlebih, Danantara memiliki imunitas karena tidak bisa diperiksa secara langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. “Padahal setiap uang negara yang disuntik kepada kementerian dan lembaga harus diperiksa oleh BPK dan KPK,” ujar Nailul.

Nailul Huda sebelumnya juga menyoroti individu yang mengisi pucuk pimpinan Danantara. “Ada pernyataan dari presiden bahwa mantan presiden menduduki posisi dewan pengawas Danantara,” katanya, Dia khawatir, pernyataan itu akan menimbulkan penempatan orang yang tidak tepat.

Potensi Moral Hazard

Selain itu, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengingatkan potensi bahaya moral ( moral hazard) dari pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara  (BPI Danantara).  “Sekarang yang perlu dipastikan bagaimana caranya agar moral hazard itu tidak terjadi dengan struktur yang ada,” kata Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef Andry Satrio Nugroho dalam diskusi publik Indef secara daring, Senin (24/2).

Bahaya moral pertama, yang dapat terjadi adalah tidak cukupnya dewan pengawas. Padahal,  sebagai badan pengelola investasi negara, Danantara seharusnya memiliki proses akuntabilitas kepada publik yang cukup jelas mengenai laporan investasi dan kinerja keuangannya.  Potensi bahaya itu cukup besar karena Badan Pemeriksa Keuangan tidak dapat memeriksa Danantara tanpa persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. 

Selanjutnya, bahaya moral kedua, adalah adanya rangkap jabatan di struktur pengurus Danantara. Prabowo menunjuk Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani sebagai Chief Executive Officer Danantara. Selanjutnya Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria juga menjabat sebagai Chief Operating Officer Danantara.  Keduanya menjadi pejabat publik sekaligus memiliki posisi penting di Danantara. “Yang saat ini menjabat sebagai pejabat publik sebagai menteri maupun wamen harusnya mundur,” ujar  Andry.

Dengan mundur, konflik kepentingan bisa hilang dan kepercayaan investor meningkat. “Jadi, kami mengharapkan jajaran direksinya bisa profesional, tidak punya konflik kepentingan dengan dewan pengawasnya,” kata Andry.

Pada akhirnya investasi yang dilakukan bukan dinilai dari kelayakan tapi kepentingan pribadi. Bahaya moral ketiga, adalah kebijakan manajemen risiko. Andry mengatakan seharusnya Danantara bisa menerapkan manajemen risiko yang ketat. Dengan begitu, badan pengelola ini tidak mengorbankan aset negara sebagai jaminan atau instrumen investasi.

Pada tahap awal, BPI Danantara akan mengonsolidasikan beberapa BUMN besar, termasuk dari sektor keuangan. Tiga bank BUMN, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, bakal berada di bawah lembaga investasi  baru tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae memaparkan bank-bank milik negara itu akan tetap beroperasi sesuai dengan regulasi dan menjunjung prinsip kehati-hatian serta tata kelola perusahaan yang baik. “Pembentukan Danantara tidak mengurangi kualitas operasional dan layanan perbankan, serta keamanan simpanan masyarakat di bank,” ujarnya lewat keterangan resminya,  Senin (24/2).

Tiga bank tersebut, menurut Dian, memiliki kinerja yang baik dan berkontribusi positif terhadap perekonomian. Hal ini tercermin dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), Laba Bersih dan Kredit Desember 2024. Seluruhnya membukukan kenaikan positif. “Dengan kualitas aset yang terjaga baik, permodalan yang kuat dan likuiditas yang memadai, sehingga sustainability kinerja ke depan juga dapat diperkirakan terjaga dengan baik.”

Dian menambahkan, pada 2025, bank BUMN akan fokus mempertahankan fundamental sehat dan menciptakan kinerja yang berkelanjutan. Dia optimistis Bank BUMN dapat menjaga pertumbuhan yang stabil di tengah dinamika kondisi perekonomian global dan domestik.

Dia berharap bank terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme, serta pelayanan kepada nasabah. OJK bakal terus memantau perkembangan bisnis bank BUMN agar tetap sejalan dengan tujuan dan maksud pembentukan BPI Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto. bari/mohar/fba