NERACA
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai, usaha bulion dapat berpotensi meningkatkan konsumsi emas ritel yang akan memacu peningkatan industri emas dan keseluruhan bisnis dalam ekosistem emas dengan tambahan value added hingga sebesar Rp30-50 triliun.
“Oleh karena itu, potensinya tentu akan sangat besar didukung dengan ekosistem pengembangan usaha bullion bank yang ada saat ini antara lain produsen, refiner, manufacturer, wholesales, dan retailers serta masyarakat yang menjadikan logam mulia sebagai sarana investasi dan pengembangan bisnis,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (PBKN) OJK Dian Ediana Rae di Jakarta, Jumat (21/2).
Dian memandang, prospek bisnis bank emas atau bullion bank ke depan diperkirakan semakin baik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ujar dia, usaha bulion dapat memaksimalkan added value dari sumber daya emas yang ada di Indonesia baik emas hasil tambang maupun stok emas yang dimiliki masyarakat.
“Pengembangan usaha bulion akan memberikan keuntungan bagi tiga pihak antara lain pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha, serta lembaga jasa keuangan (LJK),” kata Dian.
Belum lama ini, OJK telah memberikan izin atau persetujuan kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) untuk menjalankan kegiatan usaha bulion pada 12 Februari 2025. Selain BSI, LJK lain yang telah mengantongi izin usaha bulion yakni PT Pegadaian (Persero) per 23 Desember 2024.
Sebelum menerbitkan izin usaha kepada BSI dan Pegadaian, OJK juga telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion pada Oktober 2024. POJK ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Aturan tersebut mengamanatkan bagi LJK untuk dapat menyelenggarakan kegiatan usaha bulion, yaitu kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas dalam bentuk simpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan emas, penitipan emas, dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh LJK.
Untuk mendukung pengembangan usaha bulion, OJK mengungkapkan adanya rencana pembentukan Dewan Emas Nasional. Institusi ini nantinya memiliki tugas yang mirip dengan Dewan Emas Dunia (World Gold Council) yang bermarkas di London, Inggris, yakni mendorong dan menjaga keberlanjutan permintaan terhadap emas melalui pengembangan pasar.
“(Untuk pengembangan usaha bulion nasional), kami akan siapkan roadmap (peta jalan), kami akan siapkan ekosistem yang mendukung, termasuk nanti kami perlu ada (bentuk) Dewan Emas, jadi semacam Gold Council kalau di tingkat global,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman saat konferensi pers PTIJK, Selasa (11/2).
Presiden RI Prabowo Subianto juga telah mengumumkan pembentukan bank emas yang rencananya akan diresmikan pada 26 Februari mendatang. Saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta, Senin (17/2), Prabowo mencatat bahwa bank emas ini menjadi yang pertama kalinya di Indonesia.
Prabowo mengatakan, alasan dibentuknya bank emas khusus di Indonesia karena komoditas emas hasil tambang dalam negeri diekspor tanpa ada penyimpanan khusus di dalam negeri.
"Emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia. Insya-Allah kita akan resmikan tanggal 26 Februari, ini saya kira pertama kali ya di republik kita," kata Presiden Prabowo.
Sementara itu, Pengamat perbankan dan praktisi sistem pembayaran Arianto Muditomo menyatakan bahwa pendirian bank emas atau bullion bank dapat memberikan manfaat besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. “Bullion bank memberikan manfaat signifikan bagi industri keuangan dan ekonomi nasional,” kata Arianto Muditomo.
Ia menyatakan bahwa dalam industri keuangan, bank emas dapat mendorong diversifikasi produk, seperti kredit berbasis emas dan obligasi emas, serta meningkatkan likuiditas dan inovasi keuangan berbasis komoditas. “Hal ini memperkuat stabilitas pasar domestik, terutama saat gejolak ekonomi global terjadi,” ujarnya.
Sementara bagi perekonomian nasional, Arianto menuturkan bahwa implementasi bank emas berpotensi mendukung diversifikasi cadangan devisa Indonesia melalui emas, meningkatkan daya saing pelaku tambang lokal, dan memberdayakan sektor pertambangan.
NERACA Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa 28 persen dari 70.390 rekening terkait penipuan (scam) yang dilaporkan…
NERACA Jakarta - Bank DKI tetap menjadikan layanan digital sebagai ujung tombak di tahun 2025 dalam rangka menghadirkan layanan…
NERACA Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat aset perbankan syariah mencapai Rp980,30 triliun pada akhir 2024 atau tumbuh…
NERACA Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa 28 persen dari 70.390 rekening terkait penipuan (scam) yang dilaporkan…
NERACA Jakarta - Bank DKI tetap menjadikan layanan digital sebagai ujung tombak di tahun 2025 dalam rangka menghadirkan layanan…
NERACA Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat aset perbankan syariah mencapai Rp980,30 triliun pada akhir 2024 atau tumbuh…