Oleh: Samsul Arifin,  Pengamat Ekonomi

Pemerintahan Prabowo-Gibran telah meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Dalam kurun waktu 100 hari pertama, pemerintah telah mengambil kebijakan penghapusan utang UMKM dan menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam dua tahun pertama. Selain itu, pemerintah juga berfokus pada penguatan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM, termasuk melalui program kredit usaha untuk sektor pertanian, perikanan, dan startup millennial. Dengan berbagai inovasi dan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan daya saing UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, langkah konkret yang juga diambil adalah pelibatan UMKM dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau dan memastikan keterlibatan UMKM dalam program tersebut. Ia menjelaskan bahwa saat ini masih dalam tahap awal, dengan penambahan anggaran yang akan terus berlangsung hingga akhir tahun. Dalam upaya ini, koordinasi dengan Badan Gizi Nasional serta pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan program ini berjalan secara optimal dan memberikan manfaat bagi UMKM di berbagai daerah.

Pemerintah juga memperkuat sinergi antar-lembaga untuk meningkatkan daya saing UMKM, salah satunya melalui kolaborasi Bea Cukai dengan berbagai pemangku kepentingan. Bea Cukai Ternate, misalnya, melakukan kunjungan kerja ke perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara dengan tujuan menyamakan visi dalam pembinaan UMKM. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa kerja sama berkelanjutan akan dilakukan, termasuk dalam bentuk pertukaran data serta program pembinaan yang lebih terstruktur. Upaya ini bertujuan untuk memberikan fasilitas yang lebih luas bagi UMKM dalam mengembangkan pasar dan meningkatkan kualitas produknya.

Langkah serupa juga dilakukan oleh Bea Cukai Tanjung Balai Karimun yang bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia untuk memberikan asistensi kepada koperasi tani di Kabupaten Karimun. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam memperkuat sektor UMKM berbasis komunitas dan meningkatkan produktivitas mereka. Dengan adanya pendampingan dari berbagai pihak, UMKM diharapkan dapat lebih mudah mengakses fasilitas keuangan dan mendapatkan bimbingan yang dibutuhkan untuk berkembang di pasar domestik maupun internasional.

Pemerintah juga menunjukkan keseriusannya dalam meningkatkan ekspor produk UMKM melalui berbagai program yang memberikan peluang perluasan akses pasar global. Kementerian Perdagangan mencatatkan potensi transaksi sebesar USD 5,22 juta pada Januari 2025 dalam penjajakan bisnis (business matching) bagi pelaku UMKM. Business matching ini dilakukan melalui perwakilan perdagangan di luar negeri dan mencakup sesi presentasi bisnis serta pertemuan langsung dengan pembeli. Program UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi (BISA) Ekspor menjadi salah satu inisiatif utama untuk mendorong ekspor produk unggulan Indonesia.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag, Fajarini Puntodewi, menyebutkan bahwa transaksi pembelian yang tercatat sebesar USD 1,55 juta berasal dari Singapura, terutama untuk produk aneka rempah. Selain itu, nota kesepahaman (MoU) senilai USD 3,67 juta turut ditandatangani dengan berbagai pihak, termasuk Korea Selatan yang berkontribusi USD 1 juta dalam sektor produk kayu, alat medis, makanan olahan, hingga kendaraan listrik. Sepanjang Januari 2025, Kemendag telah menggelar 72 sesi business matching di 33 negara, melibatkan 196 pelaku UMKM dari berbagai sektor seperti makanan dan minuman, furnitur, serta produk kesehatan.

Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari peran para pembina UMKM yang aktif mendampingi dan merekomendasikan pelaku usaha binaan mereka. Kemendag berencana untuk semakin memperkuat sinergi dengan berbagai pihak guna meningkatkan potensi ekspor. Pada Februari 2025, sebanyak 75 kegiatan business matching tambahan akan diselenggarakan dengan fokus pada produk furnitur, pertanian, perikanan, dan fesyen muslim. Optimisme tinggi menyertai langkah ini mengingat besarnya minat buyer terhadap produk Indonesia.

Di tengah berbagai tantangan global, Kemendag tetap berkomitmen untuk mengawal realisasi setiap peluang hingga menjadi transaksi nyata. Dengan pendekatan sinergi, kolaborasi, dan inovasi, pemerintah terus mendukung UMKM dalam menembus pasar ekspor. Pada tahun 2024, ekspor nonmigas Indonesia mencapai USD 248,83 miliar dengan pertumbuhan signifikan pada sektor pertanian dan industri. Produk unggulan seperti kakao, besi dan baja, aluminium, serta kopi mengalami lonjakan permintaan, menunjukkan daya saing yang semakin kuat di pasar internasional.

Selain upaya ekspor, pemerintah juga memberikan perhatian lebih pada peningkatan daya saing produk UMKM di dalam negeri. Melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan, pelaku usaha didorong untuk meningkatkan kualitas produksi serta memanfaatkan teknologi digital dalam pemasaran. Keterlibatan platform digital dalam memasarkan produk-produk UMKM semakin diperluas, menciptakan peluang baru bagi pelaku usaha untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Dengan strategi ini, UMKM tidak hanya berorientasi pada pasar lokal, tetapi juga dipersiapkan untuk bersaing di kancah internasional.

Langkah-langkah ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku UMKM, tetapi juga bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. Dengan peningkatan ekspor dan pertumbuhan sektor UMKM, dampak positif dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan baru, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat. Komitmen pemerintah dalam mendukung UMKM terus diperkuat, menjadikannya sebagai bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.