Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom UPN Veteran Jakarta

Pemerintah seharusnya memastikan bahwa efisiensi anggaran diarahkan pada belanja yang berkualitas dan memberikan dampak maksimal bagi perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menghabiskan Rp71 triliun dan direncanakan bertambah Rp100 triliun pada 2025, tidak dapat dikategorikan sebagai belanja berkualitas karena memiliki dampak ekonomi yang minim serta berpotensi menimbulkan efek samping negatif.

Layakah efisiensi sebesar Rp306,1 triliun dari Kementerian dan Lembaga hanya untuk program sejenis MBG? Program MBG tidak memberikan dampak signifikan dalam penciptaan lapangan pekerjaan maupun peningkatan daya beli masyarakat.

Sebaliknya, kebijakan ini justru dapat menutup sumber pendapatan bagi para pedagang kantin sekolah yang selama ini bergantung pada aktivitas jual beli di lingkungan pendidikan. Dengan hilangnya pasar mereka, terjadi penurunan daya beli dan perputaran ekonomi lokal yang seharusnya menjadi prioritas dalam pengelolaan anggaran negara.

Salah satu indikator belanja berkualitas adalah adanya efek domino yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Program MBG, yang diselenggarakan dengan skema sentralisasi, malah membatasi ruang bagi usaha kecil dan menengah untuk berkembang.

Alokasi dana sebesar itu seharusnya diarahkan ke sektor yang lebih produktif, seperti penciptaan lapangan pekerjaan, investasi dalam industri berbasis ekspor, dan peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM. Dengan demikian, dampak ekonominya akan jauh lebih luas dan berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah harus memperhitungkan kondisi fiskal yang semakin terbatas akibat akumulasi utang dari pemerintahan sebelumnya. Per November 2024, total utang pemerintah Indonesia telah mencapai Rp8.680,13 triliun, dengan rasio utang terhadap PDB hampir 40%.

Beban bunga utang pun terus meningkat, di mana pada Semester I 2024, pemerintah telah membayar bunga utang sebesar Rp239,96 triliun atau 48,3% dari pagu APBN 2024.

Untuk tahun 2025, rencana pembayaran bunga utang bahkan mencapai Rp552,9 triliun, meningkat 10,8% dari outlook 2024 yang sebesar Rp499 triliun. Dengan angka-angka ini, semakin jelas bahwa efisiensi anggaran harus diarahkan pada belanja yang benar-benar memiliki dampak nyata bagi masyarakat.

Dengan utang yang terus menumpuk, termasuk beban bunga yang semakin besar, efisiensi anggaran harus diprioritaskan pada proyek-proyek yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

Inisiatif pembangunan proyek-proyek seperti Ibu Kota Negara (IKN), jalan tol berbayar, dan kereta api cepat awalnya merupakan kebijakan dari pemerintahan Jokowi, yang kini dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo.

Namun, di sisi lain, pemerintahan Prabowo juga menambahkan program ambisius lainnya, seperti pembangunan 3 juta rumah, swasembada pangan, peningkatan layanan kesehatan, dan pengadaan alutsista yang lebih baik. Dengan keterbatasan ruang fiskal, perlu dikaji lebih lanjut apakah alokasi anggaran untuk proyek-proyek ini benar-benar berkontribusi terhadap daya beli masyarakat dalam jangka pendek atau justru menjadi beban bagi keuangan negara.

Dengan keterbatasan ruang fiskal ini, pemerintah perlu melakukan realokasi anggaran yang lebih tepat guna.

Anggaran yang selama ini dialokasikan untuk program seperti MBG sebaiknya diarahkan kepada sektor yang benar-benar membutuhkan, seperti program pelatihan keterampilan kerja, insentif investasi bagi sektor manufaktur dan pertanian, serta subsidi bagi UMKM agar lebih berdaya saing.

Program-program semacam ini akan memberikan efek jangka panjang yang lebih positif dibandingkan sekadar memberikan makanan gratis yang dampaknya terbatas.

Oleh karena itu, pemerintah harus meninjau ulang prioritas belanja negara dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional.

Belanja yang tidak berkualitas seperti MBG harus dikaji ulang dan dialihkan ke sektor-sektor yang benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.