NERACA

Jakarta – Masyarakat menyambut baik program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan kesiapan puskesmas dalam menyelenggarakan program pemeriksaan kesehatan gratis yang telah mulai dilaksanakan pada 10 Februari 2025.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menyatakan bahwa setiap puskesmas akan melayani maksimal 30 orang per hari untuk pemeriksaan kesehatan. 

"Pada tahap awal, Kementerian Kesehatan sudah menetapkan kuota 30 orang per hari. Namun, jika nantinya kami mampu melayani lebih banyak, tentu kuota tersebut akan ditambah," ujar Ani, Selasa (11/2). 

Puskesmas di Jakarta telah mempersiapkan berbagai fasilitas untuk mengantisipasi lonjakan pasien, termasuk menyediakan ruangan khusus bagi peserta pemeriksaan kesehatan gratis.

"Beberapa puskesmas bahkan memberikan layanan tambahan. Teman-teman sekuriti juga siap membantu warga yang kesulitan atau belum mengunduh aplikasi Satu Sehat Mobile," jelasnya. 

Ani menambahkan bahwa masyarakat diimbau untuk mengunduh aplikasi Satu Sehat Mobile dan mengisi riwayat kesehatan sebelum datang ke puskesmas.

"Kami berharap masyarakat melakukan registrasi online terlebih dahulu agar proses pemeriksaan di puskesmas bisa berjalan lebih cepat," katanya. 

Program ini difokuskan untuk pemeriksaan atau skrining kesehatan tanpa tindakan medis langsung.

Ani menjelaskan bahwa pemeriksaan hanya mencakup cek kesehatan, seperti pemeriksaan gigi.

"Misalnya ada gigi yang berlubang kecil, meskipun belum terasa sakit, pasien akan diberikan edukasi dan dapat mendaftar terapi lanjutan di kemudian hari," ujarnya. 

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, turut memberikan perhatian terhadap program ini.

Ia meminta pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan pengobatan lanjutan setelah program pemeriksaan kesehatan gratis dimulai.

"Pemerintah harus siap dengan peningkatan pelayanan kesehatan kuratif pasca-PKG, terutama di tengah pengurangan anggaran sektor kesehatan," katanya. 

Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden, Adita Irawati, menegaskan bahwa program pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan realisasi dari janji kampanye Presiden Prabowo Subianto.

"Layanan kesehatan tanpa biaya ini adalah bagian penting dalam mewujudkan generasi emas 2045 dan sejalan dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945," jelas Adita. 

Menurutnya, langkah ini menunjukkan keberanian pemerintah Indonesia untuk menerapkan layanan kesehatan yang setara dengan negara-negara maju.

"Presiden juga menyampaikan bahwa kita harus berani mengikuti langkah negara-negara lain yang sudah melaksanakan program serupa," tambahnya. 

Kementerian Kesehatan turut memantau pelaksanaan program ini di berbagai daerah, termasuk Jakarta, Jawa Tengah, Maluku Utara, dan Kalimantan Timur.

Pemerintah berharap inisiatif ini dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung peningkatan kualitas kesehatan nasional.

Presiden RI Prabowo Subianto telah memutuskan bahwa program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) resmi berjalan secara nasional pada 10 Februari 2025.

Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai melakukan pertemuan khusus dengan Presiden Prabowo membahas kelanjutan program PKG sebagai salah satu program unggulan Kabinet Merah Putih di bidang kesehatan.

"Ini adalah program cek kesehatan gratis, diputuskan oleh beliau (Presiden Prabowo) nanti tanggal 10 Februari ini sudah bisa jalan khusus puskesmas dan juga klinik-klinik. Nanti beliau sama seperti yang makan bergizi mau lihat di salah satu puskesmas," kata Menkes Budi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/2).

Budi menegaskan program PKG akan menyasar semua kelompok usia dengan total sekitar 280 juta penduduk yang diproyeksikan bisa menjadi penerima manfaat. (Mohar/fba)