NERACA

Jakarta – Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran sentral dalam perekonomian Indonesia, terlihat dari kontribusinya yang mencapai lebih dari 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional serta menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja.

Sehingga dengan jumlah yang melampaui 64 juta unit usaha, UMKM menjadi tulang punggung yang tak tergantikan dalam menjaga stabilitas ekonomi negara.

Namun, kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional masih berada pada kisaran 15,7 persen. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan angka tersebut guna mendukung target pertumbuhan ekspor sekitar 9 persen dalam lima tahun mendatang. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan keberpihakannya kepada UMKM dalam 100 hari pertama kepemimpinannya.

Salah satu inisiatif penting yang telah diambil adalah kebijakan penghapusan utang dan hapus tagih bagi pelaku UMKM.

"Ini merupakan komitmen pemerintah yang nyata kepada masyarakat," ujar Airlangga. 

Lebih lanjut, pemerintah juga akan memberikan subsidi bunga hingga 5 persen bagi kredit investasi yang diambil oleh pelaku UMKM yang bergerak di sektor padat karya seperti tekstil, garmen, alas kaki, furnitur, serta makanan dan minuman.

Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi UMKM untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor. 

Tidak hanya itu, pemerintah juga fokus pada peningkatan inklusi keuangan yang saat ini telah mencapai 88,7 persen.

Airlangga menyebut bahwa ini menjadi salah satu prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso juga menegaskan komitmennya dalam mempercepat dan mempermudah ekspor produk UMKM melalui program UMKM BISA (Berani Inovasi, Siap Adaptasi) Ekspor.

"Kami akan berkolaborasi dengan pembina UMKM dan agregator untuk mempercepat pertumbuhan ekspor UMKM," ujar Budi.

Budi juga menyebutkan bahwa Kemendag telah menunjuk Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional sebagai koordinator Forum Dialog Ekosistem UMKM BISA Ekspor. 

Di sisi lain, BRI terus menunjukkan peran aktifnya dalam mendukung UMKM melalui gelaran BRI UMKM EXPO (RT) 2025.

Direktur Utama BRI, Sunarso, menyampaikan bahwa acara ini ditargetkan mampu menghasilkan kontrak ekspor hingga Rp 1,4 triliun.

"Tahun lalu kontrak ekspor mencapai Rp 1,3 triliun, tahun ini kami harapkan bisa meningkat menjadi Rp 1,4 triliun," ungkap Sunarso. 

Sebanyak 1.000 UMKM unggulan dipamerkan dalam acara ini setelah melalui proses seleksi yang ketat. Potensi buyer diharapkan meningkat dari 30 negara menjadi 33 negara dengan target 50 ribu pengunjung.

Lebih lanjut, untuk mendorong pelaku UMKM pemerintah juga memberikan penugasan khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI) yang menyediakan kebutuhan modal kerja khusus ekspor serta memfasilitasi penjaminan dan asuransi. Juga ada fasilitas Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE) melalui pembebasan PPN dan PPN impor yang diberikan untuk UMKM tujuan ekspor.

Selain itu, juga telah dilaksanakan program pemberdayaan aset tidak berwujud seperti pemberdayaan sertifikat tanah untuk rakyat, sertifikasi HAKI, dan sertifikasi halal, yang telah membantu UMKM untuk mengakses layanan keuangan formal.

Terdapat juga berbagai program yang dicetuskan Pemerintah seperti Bangga Buatan Indonesia (BBI), PaDi UMKM, dan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), yang diharapkan akan mendorong permintaan terhadap UMKM dalam negeri.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) siap bersinergi mendukung ekspor oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kemendag memiliki program UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor). Program tersebut berpeluang untuk dikolaborasikan dengan program-program baik di Kementerian BUMN  maupun berbagai BUMN.

Sinergisitas Kemendag dan Kementerian BUMN dapat semakin terjalin erat. Sinergi tersebut diperlukan untuk mencetak lebih banyak UMKM untuk go global. Sinergi juga berperan untuk mendorong lebih banyak UMKM binaan Kementerian BUMN dan binaan BUMN untuk bergabung dalam UMKM BISA Ekspor.

Lebih lanjut, Kemendag berharap pelaku UMKM dapat bergabung dalam salah satu program yakni UMKM BISA Ekspor. Program ini adalah pendampingan UMKM untuk meningkatkan kapasitas produk serta pemasarannya.