Komitmen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) mendukung program tiga juta rumah tidak hanya dikerahkan dari segmen konvensional, tetapi juga memanfaatkan pasar pembiayaan syariah. Apalagi, BTN Syariah yang merupakan anak usaha perseroan telah bertransformasi dari unit usaha syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS) makin agresif pasca mengakuisisi PT Bank Victoria Syariah (BVIS) setelah BTN menandatangani perjanjian jual beli bersyarat (Conditional Sales Purchase Agreement/CSPA) dengan para pihak pemegang saham BVIS.

Melalui akuisisi tersebut, BTN akan menjadi pemilik penuh Bank Victoria Syariah dengan kepemilikan saham sebanyak-banyaknya sebesar 100% dari seluruh modal ditempatkan disetor penuh dalam BVIS dengan total nominal sebesar Rp1,06 triliun. BTN melakukan pembelian BVIS dengan sumber pendanaan internal yang telah disiapkan sesuai rencana bisnis bank.

Piter Abdullah, Direktur Eksekutif Segara Research Institue menyambut baik transformasi BTN Syariah dari UUS menjadi BUS dalam menggarap pasar KPR Syariah. Menurutnya, BTN Syariah memiliki kapabilitas tersebut dan paling berpengalaman.“BTN Syariah saat ini menjadi satu-satunya pemain syariah yang fokusnya di sektor perumahan karena bertumbuh berbarengan dengan induknya. Ini menjadi bekal kuat untuk BTN Syariah melayani lebih banyak segmen masyarakat syariah ketika sudah di-spin-off menjadi BUS,” kata Piter.

Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu mengungkapkan, BTN Syariah memiliki potensi menjadi pemain besar di industri perbankan syariah karena ditunjang kapabilitas dan keunikannya sebagai UUS yang saat ini memimpin pasar KPR berbasis syariah di Indonesia. Berdasarkan data BTN Syariah, saat ini market share BTN Syariah di pasar KPR syariah di Indonesia telah mencapai lebih dari 90%.

BTN Syariah terus mencatatkan pertumbuhan yang pesat dalam kinerja keuangannya. Sebagai contoh, aset BTN Syariah telah mencapai Rp58 triliun per kuartal III-2024, bertumbuh double digit atau 19,2% year-on-year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp48 triliun. Berdasarkan proyeksi yang dilakukan BTN, lanjut Nixon, nilai aset BTN Syariah setelah menjadi bank umum syariah nantinya dapat mencapai sekitar Rp66 triliun-Rp67 triliun.

Ditambahkan Nixon, dengan berubah dari UUS menjadi BUS, kepercayaan masyarakat segmen syariah akan jauh lebih tinggi, karena menurut mereka, UUS itu masih setengah-setengah atau abu-abu. Kalau sudah clear, black or white, kepercayaan atau trust level-nya naik. “Sehingga, biasanya yang pertama naik itu DPK (dana pihak ketiga). Hitungan kami seperti itu,”ujarnya.

Dari sisi pembiayaan, BTN Syariah juga turut menopang kiprah induknya di Program Tiga Juta Rumah melalui penyaluran pembiayaan rumah subsidi dengan menggunakan akad syariah. Apalagi, kata Nixon, sekitar 20-25% masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menginginkan akad KPR dengan skema syariah.“Setidaknya ada dua BUMN yang bergerak di bidang perbankan syariah, karena yang mau dilayani ini besar. Jadi, tolong dilihat bahwa kuenya ini gede banget. Marketnya (BTN Syariah) tidak akan terlalu compete dengan mereka (bank-bank syariah lainnya),” tutur Nixon.

Selain itu, tahun lalu BTN Syariah berkolaborasi dengan BP Tapera aktif menggelar kegiatan akad massal KPR Tapera Syariah di Jember, Jawa Timur. Hal ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki rumah idaman.

Direktur Consumer BTN, Hirwandi Gafar pernah bilang, BTN Syariah sangat concern terhadap pemenuhan rumah untuk rakyat tidak terkecuali bagi PNS. Untuk itu, pihaknya berkolaborasi dengan BP Tapera menggelar akad massal KPR Tapera Syariah bagi PNS dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Jember dan Universitas Jember dengan jumlah sebanyak 100 unit,“Jadi potensi untuk ekspansi pembiayaan Tapera masih sangat besar baik Syariah maupun konvensional. BTN sebagai bank fokus pembiayaan perumahan sangat serius menggarap potensi yang cukup besar ini di Jawa Timur termasuk di Kabupaten Jember,” ujarnya.

Kompetisi Sehat

Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae menuturkan, pasca akusisi BTN Syariah terhadap Bank Victoria Syariah akan menciptakan kompetisi sehat. Hal ini disebabkan perbankan syariah Indonesia saat ini masih cenderung didominasi oleh satu entitas.“Sehingga ini tentu tidak kondusif untuk persaingan antarbank syariah sendiri maupun persaingan antara bank syariah dengan bank konvensional,” ujar Dian.

Oleh sebab itu, kata Dian, OJK mendorong terjadinya konsolidasi di perbankan syariah, terutama melalui aksi korporasi berupa spin-off, merger, ataupun akuisisi. Senada dengan penilaian BTN dan OJK, pengamat perbankan melihat pasar perbankan syariah nasional memang membutuhkan pemain yang spesifik dan telah berpengalaman di bidang tersebut.

Pengamat Ekonomi Syariah dari Universitas Indonesia, Yusuf Wibisono mendukung kebijakan OJK terkait konsolidasi perbankan syariah dengan aset yang sepadan degan BSI agar tercipta persaingan bisnis yang sehat. “Semestinya dengan populasi masyarakat muslim terbesar di dunia, ada tiga sampai empat bank besar syariah untuk melindungi konsumen agar tercipta persaingan sehat,”ujarnya.

Dirinya pun mengapresiasi langkah OJK menerbitkan kebijakan yang mewajibkan bank dan lembaga jasa keuangan konvensional untuk memisahkan UUS. Kebijakan tersebut dinilai mampu menjadi suplemen untuk mengembangkan industri perbankan dan keuangan syariah. Namun, Yusuf berharap OJK mengawal spin-off tersebut agar terbentuk persaingan bank syariah yang sehat di Indonesia. “Saat ini industri perbankan syariah sangat timpang, di mana BSI menjadi pemain yang sangat besar dan satu-satunya. Selayaknya BSI memiliki 3-4 pesaing yang sepadan agar industri perbankan nasional menjadi lebih sehat,”kata Yusuf.

Hal senada juga disampaikan peneliti ekonomi syariah dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Fauziah Rizki Yuniarti, industri perbankan syariah dalam negeri perlu memiliki bank sebagai kompetitor PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Menurut Fauziah, kasus peretasan data di BRIS pada paruh pertama tahun 2023 menjadi pengingat tentang perlunya keberadaan bank syariah lain dengan permodalan yang setara BSI. Sehingga, hal ini bisa menciptakan kompetisi yang sehat terkait pemberian layanan jasa dan produk perbankan syariah.

Dia mengingatkan, kasus peretasan data BRIS di awal tahun ini menjadi pelajaran berharga, bahwa industri perbankan syariah di Indonesia membutuhkan pemain besar yang modalnya setara BSI. "Dari sisi supply, hal tersebut akan menciptakan persaingan sehat. Karena, para pemain berusaha untuk berkompetisi memberikan yang terbaik bagi nasabah dari berbagai sisi, produk dan jasa,"ungkapnya.