Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro,  MSi

Dosen Pascasarjana  Universitas Muhammadiyah Solo

Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu program yang dijual Prabowo dalam pilpres 2024 untuk mendulang suara kemenangan dan pemenangan. Kini janji itu ditagih rakyat dan sebelum 100 hari pemerintahannya ternyata percobaannya sukses dan kemudian berlanjut dalam pelaksanaannya. Meski praktiknya belum merata di sejumlah daerah tetapi realisasi MBG telah dilakukan. Ironisnya, sedari awal realisasi MBG telah memicu sejumlah kasus dan kontroversi sehingga Prabowo sempat protes ke sejumlah akademisi yang melakukan kritik.

Bahkan, sejumlah kasus penipuan berdalih MBG juga ditemukan di sejumlah daerah dan memicu kerugian yang tidak kecil. Artinya, potensi di sejumlah kasus lain bukan tidak mungkin juga akan terjadi. Kasus lainnya yaitu adanya pungutan di sejumlah sekolah berkaitan dengan pengadaan peralatan untuk penyajian di balik MBG senilai Rp.60 ribu yang kemudian memicu keresahan publik.

 Apakah nanti akan ada kasus-kasus lain dari MBG, termasuk potensi kecurangan dan korupsi? Selain itu, pemangkasan anggaran apakah berdampak terhadap program MBG? Kekhawatiran itu ternyata terbukti dan berita terakhir juga menyebutkan ada di sejumlah   daerah yang mendapatkan MBG dalam bentuk penyajian sayurnya basi. Selain itu, pada sejumlah daerah lain juga ditemukan kasus keracunan massal penyantap MBG. Terkait ini maka seruan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan MBG menjadi penting.

Alasan yang mendasari tidak terlepas dari kepentingan menjaga marwah pemerintahan Prabowo sampai akhir. Artinya komitmen merealisasikan janji kampanye tidaklah mudah karena menjangkau luas area yang besar. Bahkan pada prakteknya ternyata MBG belum merata karena sampai kini kabarnya untuk madrasah dan ponpes belum mendapatkan MBG. Ini jelaakan berdampak sistemik terhadap besaran anggaran untuk MBG ketika nanti harus bisa terealisasi secara menyeluruh.

Keraguan dibalik kelancaran MBG tidak bisa terlepas dari keterlibatan banyak vendor di sejumlah daerah. Oleh karena itu, pengawasan terhadap higienitas juga penting dan fakta yang ada ternyata tidak mudah. Bahkan, BPOM di awal pelaksanaan MBG menyerukan evaluasi karena ditemukan kasus sayuran basi dalam penyajian MBG. Meskipun BPOM tidak menyebutkan di daerah mana untuk mereduksi keresahan publik tetapi temuan itu sudah jelas menjadi warning agar pelaksanaan dan penyajian MBG bisa lebih manusiawi karena realisasi MBG bukan hanya mewujudkan janji kampanye tapi juga mengacu dari keterbatasan anggaran.

Betapa tidak, kebutuhan pendanaan dari MBG tidak murah yaitu mencapai kisaran Rp.100 triliun dan konsekuensi dari keterbatasan anggaran maka pada pelaksanaannya ada yang menyebut menggunakan dana pribadi Prabowo. Meski info ini memicu ketidakpercayaan publik tetapi fakta keterbatasan anggaran telah menarik dikaji terutama menyangkut besaran anggaran untuk MBG.

Belajar bijak dari keterbatasan anggaran untuk program MBG maka tantangan kedepan dari realisasi program ini tentunya harus dipersiapkan dengan matang. Pemangkasan di sejumlah departemen dan kementerian sepertinya belum bisa menjamin keberlanjutan di balik program MBG. Oleh karena itu, beralasan jika kemudian program ini semakin sulit direalisasikan kedepannya. Jad, logis jika kemudian muncul sentimen bahwa lebih baik jika direalisasikan program sekolah gratis dibanding MBG karena esensi kemanfaatan di masa depan tentu akan lebih banyak dalam realisasi pendidikan gratis dibanding MBG.

Artinya, pro kontra dari realisasi MBG menjadi perdebatan, tidak hanya berkaitan dalam nutrisi dan gizinya tapi juga alokasi pendanaan yang harus dipersiapkan, sementara hal lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah kekecewaan sejumlah mitra yang tidak bias mendapatkan pembayaran gaji selama pelaksanaan program MBG. Jadi, perlu dicermati lagi realisasi dari pelaksanaan program MBG dalam jangka panjang, terutama efek dari keterbatasan dan pemangkasan anggaran.