NERACA

Depok - Setelah dipersulit agen pertamanan dan sengsarakan rakyat untuk mencari dapat  membeli eceran kebutuhan Bahan Bakar Pokok Pangan (BBPP) LPG melon tabung 3 Kg, maka dengan adanya perintah Instruksi Presiden RI Prabowo Subianto agar pelaku ekonomi warung sembako Usaha Mikro Kecil (UMK) dinaikkan status hak kewenangannya berusaha sebagai sub agen Pertamina di daerah, untuk menjual eceran BBPP LPG melon tabung 3 Kg khusus melayani pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga dan kebutuhan pelaku pedagang K-5  UMK di sektor informal.

Demikian rangkuman liputan dan bahan serta keterangan yang diperoleh Wartawan Ekonomi Harian Ekonomi NERACA dari berbagai sumber terkait akibat terjadinya “dadakan'" Kementerian ESDM RI  dan BUMN Pertamina melarang warung sembako UMK menjual BBPP LPG melon tabung 3 Kg yang setiap hari dibutuhkan rakyat untuk bisa hidup di Kota Depok, awal pekan ini.

Menurut informasi yang diperoleh NERACA dari  Drs. H. Rd. Gandara Budiana Asisten Daerah Bidang Pemerintahan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat (Aspem Kesra Setda Kota Depok) bahwa dikabarkan segera pulih kesulitan dan kesengsaraan rakyat untuk dapat memperoleh memenuhi kebutuhan BBPP nya.

"In Syaa Allah sudah mulai hari ini sudah tidak adalagi antrian rakyat mudah mendapatkan kebutuhan pokok gas untuk memasak makan keluarganya," tutur Gandara Budiana optimis.

Sementara keterangan H. Yahman Setiawan Dirut PT. Raja Gas yang merupakan agen pertama  di Kota Depok dari bahan bakar minyak tanah ke LPG tabung gas melon 3 Kg untuk rumah tangga;  sebetulnya hanya karena masalah pasokannya yang terkendala pada saat adanya libur cuti bersama ASN dan non ASN.

"Sehingga pasokan banyak yang terkendala distribusi  pasokannya ke pangkalan dan warung-warung sembako akibat liburan panjang tersebut," ujar Yahman Setiawan saat dihubungi melalui HP yang juga optimis kebutuhan rakyat bisa segera pulih tidak sudah dan tidak sulit serta normal kembali kondisinya.

Berdasarkan data yang diperoleh NERACA dari Badri Ketua Himpunan Pengusaha Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Kota Depok, bahwa anggotanya melaksanakan distribusi sesuai ketentuan yang ditetapkan Pemerintah RI (Kementerian ESDM, red) dan BUMN Pertamina.

"Dan, sesuai jumlah kuota pasokan untuk agen yang ditetapkan pertama yang selanjutnya didistribusikan ke seluruh pangkalan yang ada di Kota Depok," ujar Badri menjawab NERACA melalui jaringan komunikasi handphone.

Dijelaskan, data yang ada di Hiswana Kota Depok, jumlah agen LPG Pertamina di Kota Depok ada 53 perusahaan.

Kemudian, lanjutnya, untuk yang namanya "Pangkalan" ada 1300  pangkalan."Yang tersebar di 63 Kelurahan dari 11 Kecamatan yang ada di Kota Depok, dengan jumlah kuota pasokan dari Pertamina sekitar 1,2 juta tabung LPG 3 Kg per bulannya," ujar Badri tanpa merinci lokasi penyebarannya ke tingkat RW dan RT yang ada di Kota Depok.

Sedangkan, lanjut Badri, jumlah kuota dari Pertamina ke 53 agennya di Kota Depok sekitar 2,2 juta tabung elpiji perbulannya untuk sekitar 1300 agen pangkalan dan warung sembako di wilayah RW dan RT.

Dan, lanjutnya, HET (Harga Eceran Tertinggi) dari Pertamina kepada pengecer resmi atau pangkalan sekitar Rp19.500 ribu/tabung elpiji 3 Kg."Bukan Rp12.500/tabung LOG 3 Kg sebagaimana yang disampaikan Menkeu RI Sri Mulyani," katanya.

Selain itu, berdasarkan data yang diperoleh NERACA dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok, dijelaskan Kepala Dinas Dukcapil Hj. Any Nuraini.”Berdasarkan data terakhir 3936 ini yang tercatat di program SIAK Disdukcapil Kota Depok,  jumlah RW ada 930 dan jumlah RT ada 5.415," tutur Kadis Dukcapil Any Nuraini kepada NERACA.

Sedangkan data terkait lainnya dengan masalah distribusi tabung LPG 3 Kg untuk warga dan pelaku UMKM, belum ada yang menyampaikan keterangan datanya, meski sudah dihubungi. Diantaranya dari BPS, Perindag, DKUM dan lainnya.

Padahal Hiswana Migas Kota Depok sangat butuh informasi datanya yang actual untuk makin maksimal distribusikan untuk memenuhi kebutuhan rakyat warga Depok.

"Sehingga makin dipacu percepatan kemajuan dan kemakmuran perekonomian daerah dan warga Depok," ujar salah seorang Pengamat Ekonomi Daerah Kota Depok yang tidak mau disebutkan namanya kepada NERACA. Dasmir